PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Muhammad Thohir S Sos MM beserta Staf, secara video conference mengikuti rapat koordinasi.

Dalam rangka antisipasi dan penanggulangan Karhutla tahun 2024, bertempat di Aula Makorem 044/Gapo yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, Kamis 14 Maret 2024.

Selaku pimpinan kegiatan, Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Dr (HC) Hadi Tjahjanto SIP menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak.

Meskipun di tahun 2023 El nino lebih kuat dibandingkan tahun 2019, akan tetapi Karhutla mengalami penurunan hingga 490.500 Ha.

BACA JUGA:116 Prajurit Tamtama Dilantik di Kodam II/Swj

BACA JUGA:Ikut Resmikan Pasar Mambo, Kasdim 0417/Kerinci: Semoga Warga Bisa Nikmati Kuliner Buka Puasa

Menkopulhukam juga mengatakan, pada tahun 2024 ini, kepada seluruh lapisan, untuk meningkatkan kerja sama dan saling bahu membahu dalam upaya mengantisipasi menanggulangi Karhutla.

“Prioritaskan pelibatan unsur-unsur satuan bawah dan aparat daerah, stakeholders, serta masyarakat pada tingkat desa," ungkapnya. 

Informasikan dan edukasi masyarakat, melalui kampanye pencegahan, larangan membakar melalui media, penyuluhan, pameran, edukasi anak sekolah. Tingkatkan patroli rutin penanggulangan Karhutla.

Disampaikan pula, agar meningkatkan kewaspadaan akan potensi Karhutla ketika masuk fase peralihan ke musim kering/kemarau monsunal, pada bulan juni dan juli 2024 dan puncaknya pada agustus dan September 2024.

BACA JUGA:Wujudkan Impian Masyarakat, Satgas TMMD Kodim 0426/TB Akhirnya Bangunkan Jembatan

BACA JUGA:Satgas Yonif 200/BN Ajarkan Senam Maumere Sebelum Memulai Pelajaran

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, merilis sumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, mengatakan, hotspot di Sumsel dari 2015 sampai dengan 2023 mengalami penurunan.

“Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulani kebakaran hutan dan lahan di prov. Sumsel pada tahun 2023 yaitu dengan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan penanggulangan karhutla pada pemegang izin (Perkebunan, PBPH, PPKH) oleh Tim terpadu DLPH, Dishut, Disbun dan BPBD,” lanjut Pj Gubernur.