Optimalisasi Peran TPKAD, OJK dan Kemendagri Tingkatkan Literasi Inklusi Keuangan

Reporter: Ella Sulistiana |

Editor: Kgs Yahya |

Jumat , 29 Mar 2024 - 22:10

Optimalisasi Peran TPKAD, OJK dan Kemendagri Tingkatkan Literasi Inklusi Keuangan-OJK-

KORANPALPRES- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) sepakat melakukan kerja sama.

Kerja sama yang dimaksud guna meningkatkan literasi serta keuangan dan perlindungan konsumen.

Melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).

Hal ini seperti tertuang pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Kemendagri.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada Kamis 28 Maret 2024.

Penandatanganan langsung dilakukan Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK dan dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni di Kantor OJK Palembang.

Penandatanganan PKS Nomor: PRJ-03/EP.01/2024 dan Nomor: 900.1.13.2/7161/Keuda perihal Peningkatan Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen Melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kerja sama ini juga dihadiri Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Untung Nugroho.

Dalam sambutannya, Aman Sentosa mengatakan inklusi keuangan dan peningkatan literasi ini sangat membantu.

Khususnya dalam mendorong perekonomian masyarakat karena ikut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi juga ada andil dari masyarakat yang memahami serta bertanggung jawab menggunakan produk layanan keuangan,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai bentuk perwujudan dari PKS ini, diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat.

optimalisasi peran tpkad, ojk dan kemendagri tingkatkan literasi inklusi keuangan                            koranpalpres- otoritas jasa keuangan (ojk) dan kementerian dalam negeri republik indonesia (kemendagri) sepakat melakukan kerja sama.
kerja sama yang dimaksud guna meningkatkan literasi serta keuangan dan perlindungan konsumen.
melalui optimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah (tpkad).
hal ini seperti tertuang pada perjanjian kerja sama (pks) antara ojk dan kemendagri.
baca juga:tingkatkan literasi keuangan, bni gandeng ojk ajak pelajar kenali program simuda
penandatanganan kerja sama ini berlangsung pada kamis 28 maret 2024.
penandatanganan langsung dilakukan aman santosa, kepala departemen literasi, inklusi keuangan dan komunikasi ojk dan dan dirjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri agus fatoni di kantor ojk palembang.
penandatanganan pks nomor: prj-03/ep.01/2024 dan nomor: 900.1.13.2/7161/keuda perihal peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen melalui optimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah (tpakd).
kerja sama ini juga dihadiri kepala ojk provinsi sumatera selatan dan bangka belitung untung nugroho.
baca juga:lowongan kerja terbaru dari ojk, cek disini sebelum terlambat
dalam sambutannya, aman sentosa mengatakan inklusi keuangan dan peningkatan literasi ini sangat membantu.
khususnya dalam mendorong perekonomian masyarakat karena ikut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. 
“pertumbuhan dan stabilitas ekonomi juga ada andil dari masyarakat yang memahami serta bertanggung jawab menggunakan produk layanan keuangan,” jelasnya.
menurutnya, sebagai bentuk perwujudan dari pks ini, diharapkan setiap tpakd dapat memiliki unit-unit pusat literasi dan inklusi keuangan yang tersebar, terdekat.
baca juga:gandeng ojk, kodam ii/swj sosialisasi bahaya pinjol ilegal
dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di berbagai daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang masif dan merata di berbagai daerah.
agus fatoni, yang saat ini juga menjabat sebagai pj gubernur provinsi sumatera selatan dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan realisasi apbd.
serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergitas program pemerintah melalui wadah tpakd.
“dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan khususnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi kekuatan yang besar untuk membantu masyarakat dan umkm,” katanya. 
baca juga:kartu perdana telkomsel lite, internetan tanpa beban mulai rp25 ribu, kuota hingga 60 gb
selain itu, tugas dan peluang tpakd menjadi sangat besar dan tentunya ini menjadi kewajiban semua pihak. 
“tpakd ini menjadi perlu dan strategis dalam mendorong perekonomian,” tambahnya.
penandatanganan pks ini merupakan bentuk tindak lanjut dari nota kesepahaman antara ketua dewan komisioner ojk dengan menteri dalam negeri nomor: mou-2/d.01/2024 dan nomor: 100.4.7.1/803/sj.
hal itu tentang penguatan tugas dan kewenangan otoritas jasa keuangan dan kementerian dalam negeri yang telah ditandatangani pada 13 februari 2024.
baca juga:make over bagikan tips and tricks make up daily flawless ke karyawati pt bukit asam tanjung enim
serta sebagai pembaharuan dari pks antara deputi komisioner edukasi dan perlindungan konsumen ojk dengan dirjen bina keuangan daerah kemendagri nomor prj-1/ep.1/2019 dan nomor 900/s35/keuda.
tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen melalui optimalisasi peran tim percepatan akses keuangan daerah yang telah berakhir pada februari 2024 lalu.
perjanjian kerja sama ini memuat beberapa hal antara lain pembentukan tpakd untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 
pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap program tpakd; dukungan terhadap kegiatan tpkad di pusat dan daerah.
baca juga:meriahkan bulan ramadan, tiki collab bareng ot group bagi takjil di indonesia fashion week 2024
serta pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi terkait program literasi keuangan, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen di daerah.
terlaksananya kegiatan penandatanganan pks antara ojk dan kemendagri ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergitas.
serta meningkatkan partisipasi kedua pihak dalam pelaksanaan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.