Realisasi Kewajiban dan Hak Warga Negara Masih Berat Sebelah, Mahasiswa Unand Beri Tanggapan Menohok Ini

Artikel ini ditulis oleh Fernanda Gezli Revagrilh, Angelina Julianda, Ariella Ilham, Avivah Indrianisa, Nabila Putri, dan Yelsa Salsabila, dari Departemen Ilmu Hukum Universitas Andalas dengan judul “Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara”.

Hak dan kewajiban negara serta warga negara merupakan elemen penting dalam sistem hukum dan tata negara. 

Hak negara mencakup otoritas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan umum melalui penerapan hukum dan kebijakan publik. 

Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menyediakan layanan publik, serta memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 

Di sisi lain, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pemerintahan. 

Kewajiban warga negara meliputi ketaatan pada hukum, pembayaran pajak, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keadilan sosial, memastikan stabilitas nasional, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. 

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara negara dan warga negara.

Pendahuluan

Hak dan kewajiban negara serta warga negara merupakan fondasi utama dalam sistem hukum dan tata negara. 

Dalam konteks negara hukum, hubungan antara negara dan warga negara diatur sedemikian rupa untuk menjamin adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 

Negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban demi kesejahteraan umum. 

Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan memastikan kesejahteraan sosial serta ekonomi seluruh warganya.

Sementara itu, warga negara memiliki hak-hak fundamental yang diakui dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pemerintahan.