Realisasi Kewajiban dan Hak Warga Negara Masih Berat Sebelah, Mahasiswa Unand Beri Tanggapan Menohok Ini

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 12 Jun 2024 - 20:21

Realisasi Kewajiban dan Hak Warga Negara Masih Berat Sebelah, Mahasiswa Unand Beri Tanggapan Menohok Ini--kolase koranpalpres.com

4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Peraturan saya tidak cukup untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang, diperlukan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjalankan dan menjaga hak dan kewajiban antar individu. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus memperbaiki kualitas aparatnya sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah serta pemerintah juga harus memaksimalkan lembaga lembaga yang sudah ada. Masyarakat juga harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga dan menghargai hak dan kewajiban bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk hak dan kewajiban orang lain karena pada akhirnya hak kewajiban seseorang dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain.

Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat penting dilakukan. Hal ini karena, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pemenuhan hak dan kewajiban perlu dilakukan oleh setiap warga Negara sebagai bukti ketaatan terhadap negaranya. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara tersebut seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar setiap warga Negara memahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban penting bagi semua warga negara. Warga negara Indonesia yang baik tidak hanya akan menuntut perlindungan haknya saja, akan tetapi juga dapat memenuhi tugas serta kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab (Haifarashin et al., 2021).

Kesadaran tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban warga Negara tidak hanya harus dimulai saat usia dewasa, akan tetapi juga harus dikenalkan pada anak sejak dini agar ketika mereka dewasa akan bisa dengan patuh menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sehingga kasus-kasus tentang pelanggaran hak dan kewajiban dapat diminimalisir dan warga negara semakin sadar akan pentingnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Apabila warga Negara menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat dan proposional, maka akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang berjalan dengan baik, harmonis dan stabil.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warganya. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang sering dihadapi:

1) Diskriminasi dan Intoleransi

Dalam masyarakat multikultural, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) masih sering terjadi. Hal ini dapat menghambat akses sebagian warga negara terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Intoleransi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dan menghalangi

2) Kurangnya Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban

Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.

3) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi dapat memperburuk pelaksanaan hak-hak dasar. Masyarakat yang berada di daerah terpencil atau miskin sering kali tidak mendapatkan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

4) Hambatan Birokrasi dan Korupsi

Birokrasi yang rumit dan praktek korupsi dalam pelayanan publik dapat menghambat akses warga negara terhadap hak-hak mereka. Proses administrasi yang lambat dan biaya tambahan yang tidak resmi dapat menyulitkan warga dalam memperoleh dokumen dan layanan yang mereka butuhkan.

5) Konflik Sosial dan Keamanan

realisasi kewajiban dan hak warga negara masih berat sebelah, mahasiswa unand beri tanggapan menohok ini                            artikel ini ditulis oleh fernanda gezli revagrilh, angelina julianda, ariella ilham, avivah indrianisa, nabila putri, dan yelsa salsabila, dari departemen ilmu hukum universitas andalas dengan judul “hak dan kewajiban negara dan warga negara”.
hak dan kewajiban negara serta warga negara merupakan elemen penting dalam sistem hukum dan tata negara. 
hak negara mencakup otoritas untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan umum melalui penerapan hukum dan kebijakan publik. 
negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menyediakan layanan publik, serta memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 
di sisi lain, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pemerintahan. 
kewajiban warga negara meliputi ketaatan pada hukum, pembayaran pajak, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
keseimbangan antara hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keadilan sosial, memastikan stabilitas nasional, serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. 
melalui pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara negara dan warga negara.
pendahuluan
hak dan kewajiban negara serta warga negara merupakan fondasi utama dalam sistem hukum dan tata negara. 
dalam konteks negara hukum, hubungan antara negara dan warga negara diatur sedemikian rupa untuk menjamin adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 
negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban demi kesejahteraan umum. 
di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan memastikan kesejahteraan sosial serta ekonomi seluruh warganya.
sementara itu, warga negara memiliki hak-hak fundamental yang diakui dan dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pemerintahan. 
namun, di samping hak-hak tersebut, warga negara juga memikul kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
keseimbangan antara hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan stabil. 
kegagalan dalam memenuhi kewajiban, baik oleh negara maupun warga negara, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik. 
oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban ini diperlukan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara negara dan warga negara, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
pendahuluan ini akan membahas lebih lanjut tentang konsep hak dan kewajiban negara dan warga negara, pentingnya keseimbangan antara keduanya, serta implikasi dari ketidakseimbangan yang mungkin terjadi. 
dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama.
hasil dan pembahasan
hak dan kewajiban warga negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan akitivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian.
hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. hak dan kewajiban asasi marupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara.
hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi mnusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.
hak asasi manusia marupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam uud 1945. pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan mpr maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama dpr dan presiden.
pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. akan tetapi bagaimana substansi ham maupun hak dan kewajiban warga negara indonesia dalam perundang-undangan/ hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah.
hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarkat berbangsa dan bernegara. kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.
dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.
sedangkan, menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama menurut prof. dr.notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. sedangkan menurut prof. r.m.t. sukamto notonagoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. dalam hal ini tidak dapat dilakukan dan diterima oleh pihak lain. hak dan kewajiban warga negara, keduanya dapat dipaksakan oleh subjek data. sedangkan kewajiban menurut prof. r.m.t. sukamto notonagoro adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat digugat secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. kewajiban dapat timbul karena adanya keinginan untuk diri sendiri dan orang lain. kewajiban ini dapat timbul dari hak yang dimiliki oleh orang lain.
berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat kita pahami bahwa hak warga negara adalah kekuasaan warga negara untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. dengan kata lain, hak warga negara merupakan hak istimewa yang mengharuskan warga negara diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. kewajiban warga negara bersifat wajib, tetapi tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang harus dilakukan warga negara sesuai dengan keistimewaan warga negara lainnya.
hukum-hukum atau uud yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara,
1. hak warga negara,
1) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
2) hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28a).
3) hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (pasal 28b ayat 1).
4) hak atas kelangsungan hidup. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”.
5) hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” (pasal 28c ayat 1)
6) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (pasal 28c ayat 2).
7) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” (pasal 28d ayat 1).
8) hak untuk mempunyai hak milik pribadi. hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (pasal 28i ayat 1)
2. kewajiban warga negara
1) wajib menaati hukum dan pemerintahan. pasal 27 ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
2) wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. pasal 27 ayat (3) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
3) wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. pasal 28j ayat 1 mengatakan : “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
4) wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang- undang. pasal 28j ayat 2 menyatakan : “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5) wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. pasal 30 ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
peraturan saya tidak cukup untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang, diperlukan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjalankan dan menjaga hak dan kewajiban antar individu. untuk mencapai hal ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. pemerintah harus memperbaiki kualitas aparatnya sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah serta pemerintah juga harus memaksimalkan lembaga lembaga yang sudah ada. masyarakat juga harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga dan menghargai hak dan kewajiban bukan hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk hak dan kewajiban orang lain karena pada akhirnya hak kewajiban seseorang dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain. 
pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara sangat penting dilakukan. hal ini karena, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pemenuhan hak dan kewajiban perlu dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bukti ketaatan terhadap negaranya. dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara tersebut seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar setiap warga negara memahami bahwa pemenuhan hak dan kewajiban penting bagi semua warga negara. warga negara indonesia yang baik tidak hanya akan menuntut perlindungan haknya saja, akan tetapi juga dapat memenuhi tugas serta kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab (haifarashin et al., 2021).
kesadaran tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban warga negara tidak hanya harus dimulai saat usia dewasa, akan tetapi juga harus dikenalkan pada anak sejak dini agar ketika mereka dewasa akan bisa dengan patuh menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. sehingga kasus-kasus tentang pelanggaran hak dan kewajiban dapat diminimalisir dan warga negara semakin sadar akan pentingnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara. apabila warga negara menjalankan hak dan kewajibannya secara tepat dan proposional, maka akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang berjalan dengan baik, harmonis dan stabil.
indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warganya. berikut adalah beberapa hambatan utama yang sering dihadapi:
1) diskriminasi dan intoleransi
dalam masyarakat multikultural, diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (sara) masih sering terjadi. hal ini dapat menghambat akses sebagian warga negara terhadap hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. intoleransi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dan menghalangi
2) kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban
banyak warga yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. kurangnya sosialisasi dan pendidikan mengenai hal ini dapat mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.
3) ketimpangan sosial dan ekonomi
ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi dapat memperburuk pelaksanaan hak-hak dasar. masyarakat yang berada di daerah terpencil atau miskin sering kali tidak mendapatkan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.
4) hambatan birokrasi dan korupsi
birokrasi yang rumit dan praktek korupsi dalam pelayanan publik dapat menghambat akses warga negara terhadap hak-hak mereka. proses administrasi yang lambat dan biaya tambahan yang tidak resmi dapat menyulitkan warga dalam memperoleh dokumen dan layanan yang mereka butuhkan.
5) konflik sosial dan keamanan
konflik sosial yang berakar pada perbedaan budaya dan kepentingan dapat menimbulkan kekerasan dan ketidakstabilan, yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. keamanan yang tidak terjamin dapat membuat warga enggan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik
berbagai contoh implementasi hak dan kewajiban warga negara indonesia dalam masyarakat, seperti :
1) hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
setiap negara mengakui dan menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.
 
2) hak dalam keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara
bela negara adalah semangat dan keberanian yang muncul dari dalam diri warga negara untuk mengorbankan diri demi tanah air, mempertaruhkan harta dan nyawa. hal ini disebabkan oleh keutuhan indonesia sebagai negara yang terdiri dari kesatuan. upaya individu-individu yang menjadi bagian dari kewarganegaraan indonesia untuk membela negara didasarkan pada cinta wilayah indonesia (nusantara) dan kesadaran sebagai bagian dari bangsa dan negara indonesia, keyakinan pada pancasila sebagai landasan negara, dan kepatuhan pada undang-undang dasar (1945) sebagai dasar negara indonesia.
3) hak beragama
hak individu untuk bebas beragama dan memiliki keyakinan adalah hak yang melekat pada setiap orang. hak-hak tersebut mencakup kebebasan untuk mengubah agama/tempat tinggal, menjalankan agama/tempat tinggal. hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara adalah kebebasan individu untuk beragama dan memiliki keyakinan.
4) hak warga negara dalam memperoleh pendidikan
pada dasarnya, pendidikan adalah upaya utama untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan keterampilan dalam suatu sistem organisasi yang seimbang dan dinamis, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, serta berlangsung sepanjang hidup. pendidikan merupakan fondasi yang paling penting dalam pembangunan suatu bangsa atau negara. tanpa pendidikan, negara akan mengalami kemunduran. suatu negara dianggap maju ketika sistem pendidikan di negara tersebut berkembang dengan pesat dan memadai.
kewajiban sebagaimana tercantum dalam uud 1945 antara lain, menjunjung hukum dan pemerintahan, turut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti :
1) membayar pajak.
2) menghargai warga negara.
3) memenuhi panggilan aparat penegak hukum, memelihara kelestarian lingkungan.
4) memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, ikut memelihara fasilitas kepentingan umum.
kesimpulan
hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.