Terobosan Pemkab Lahat, Pekerja Rentan Tingkat Desa di Lahat dapat Perlindungan, Ini Syaratnya

Reporter: Bernat |

Editor: Bernat |

Senin , 01 Jul 2024 - 12:34

ZOOM MEETING : Kades Jagabaya, Bambang Heriadi ST dan perangkat desa, BPD dan pekerja rentan mengikuti zoom meeting bersama BPJS Ketenagakerjaan -Ist/koranpalpres.com-

LAHAT, KORANPALPRES.COM - Luar biasa, terobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, guna melindungi pekerja rentan yang ada di tingkat desa patut diacungi jempol.

"Tiap-tiap desa dijatahi setidaknya 60 kuota pekerja rentan untuk masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," sebut Kepala DPMD Lahat, Darul Effendi SE Msi melalui Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Pemerintah Desa (ADM Pemdes), Arie Efendi SIP, Senin 1 Juli 2024.

Nah, untuk pembayaran preminya sendiri dianggarkan melalui alokasi dana desa (ADD), dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat. Jika sebelumnya perangkat desa telah menjadi pesertanya.

"Sekarang masyarakat pekerja rentan juga dapat memiliki kartu asuransi ini, yang langsung dibayarkan oleh Pemerintah Desa dari ADD setiap bulannya sebesar Rp 16.800.

Ia mengemukakan, bahwa hal ini berdasarkan surat edaran Bupati Lahat Nomor : 400.10.2.4/6/DPMD/IV/2024 tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa.

Termasuk juga menindaklanjuti Instruksi Presiden No 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden No 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Serta mempedomani Peraturan Bupati Lahat No 50/2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

"Jadi kita lakukan sosialisasi dari Juni sampai Desember 2024, sudah banyak desa yang sudah kita sosialisasikan dan akan terus berjalan," terangnya.

Tujuannya, sambung dirinya, untuk memberikan perlindungan pekerja rentan di desa, melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan masing-masing 60 kuota di desa melalui ADD.

"Untuk regulasinya sudah mulai berjalan, jadi yang berhak mendapatkan kuota ini yang betul kategori kemiskinan ekstrim. Penentuannya tentu melalui Musyawarah Desa pada masing-masing 360 desa di Lahat," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, dalam surat edaran tersebut salah satu prioritas penggunaan ADD Tahun Anggaran 2024, adalah biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan desa.

"Pemdes untuk mendaftarkan Pekerja Rentan Desa dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, yang dianggarkan pada APBDes/Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 sumber ADD," tegas Arie Efendi SIP.

terobosan pemkab lahat, pekerja rentan tingkat desa di lahat dapat perlindungan, ini syaratnya                            lahat, koranpalpres.com - luar biasa, terobosan yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) lahat melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) berkolaborasi dengan bpjs ketenagakerjaan, guna melindungi pekerja rentan yang ada di tingkat desa patut diacungi jempol.
"tiap-tiap desa dijatahi setidaknya 60 kuota pekerja rentan untuk masuk sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan," sebut kepala dpmd lahat, darul effendi se msi melalui kepala bidang (kabid) administrasi pemerintah desa (adm pemdes), arie efendi sip, senin 1 juli 2024.
nah, untuk pembayaran preminya sendiri dianggarkan melalui alokasi dana desa (add), dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) kabupaten lahat. jika sebelumnya perangkat desa telah menjadi pesertanya.
"sekarang masyarakat pekerja rentan juga dapat memiliki kartu asuransi ini, yang langsung dibayarkan oleh pemerintah desa dari add setiap bulannya sebesar rp 16.800.
baca juga:dikemas dengan elegan dan cantik, produk up2k desa lubuk lungkang lahat cocok buat oleh-oleh
ia mengemukakan, bahwa hal ini berdasarkan surat edaran bupati lahat nomor : 400.10.2.4/6/dpmd/iv/2024 tentang bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa.
termasuk juga menindaklanjuti instruksi presiden no 2/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan instruksi presiden no 4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
serta mempedomani peraturan bupati lahat no 50/2023 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. 
"jadi kita lakukan sosialisasi dari juni sampai desember 2024, sudah banyak desa yang sudah kita sosialisasikan dan akan terus berjalan," terangnya.
baca juga:dinas tphp lahat bantu benih padi inbrida unggul untuk 2.045 ha sawah, ini buktinya 
tujuannya, sambung dirinya, untuk memberikan perlindungan pekerja rentan di desa, melalui asuransi bpjs ketenagakerjaan dengan masing-masing 60 kuota di desa melalui add.
"untuk regulasinya sudah mulai berjalan, jadi yang berhak mendapatkan kuota ini yang betul kategori kemiskinan ekstrim. penentuannya tentu melalui musyawarah desa pada masing-masing 360 desa di lahat," ujarnya.
sebab, lanjut dia, dalam surat edaran tersebut salah satu prioritas penggunaan add tahun anggaran 2024, adalah biaya iuran bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja rentan desa.
"pemdes untuk mendaftarkan pekerja rentan desa dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bpjs ketenagakerjaan, yang dianggarkan pada apbdes/perubahan apbdes tahun anggaran 2024 sumber add," tegas arie efendi sip.
baca juga:pemdes patikal baru lahat serius perangi kasus stunting, ini upaya yang dilakukan pjs kades
berikut pekerja rentan desa yang didaftarkan program bpjs ketenagakerjaan adalah setiap orang di desa, yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah, antara lain :
1.petani/pekebun.
2. peternak.
3. pedagang.
baca juga:harga tbs kelapa sawit di kabupaten lahat naik turun, ini penyebabnya 
4. pekerja rumah tangga: tukang batu/tukang kayu, sopir.
5. tukang ojek: tukang/buruh bangunan, buruh tani/buruh bongkar: pekerja sosial keagamaan : 
6. pekerja informal lainnya. 
- pekerja rentan desa sebagaimana dimaksud angka 3 harus memenuhi persyaratan : 
baca juga:berhasil turunkan prevelensi kasus stunting hingga 7,81 persen, pemkab lahat diganjar penghargaandari bkkbn 
a. memiliki nomor induk kependudukan (nik).
b. tidak menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa atau bpd.
c. belum mencapai usia 65 tahun.
d. aktif bekerja.
baca juga:24 personil polres lahat disiram air kembang karena kenaikan pangkat, ini kata kapolres 
e. menerima upah di bawah standar upah minimum provinsi (rp3.456.874/bulan). 
f. pekerja rentan desa sebagaimana dimaksud angka 4, diprioritaskan untuk penduduk miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke). 
g. dalam hai tidak terdapat penduduk miskin yang terdaftar dalam dtks atau p3ke sebagaimana dimaksud angka 5, pemerintah desa dapat menetapkan calon penerima program bpjs ketenagakerjaan pekerja rentan desa diluar dtks atau p3ke. 
h. calon penerima program bpjs ketenagakerjaan pekerja rentan desa diverifikasi oleh pemerintah desa (dalam musyawarah desa) dengan cara memastikan validitas nik, nama lengkap, tanggal lahir, jenis pekerjaan dan alamat calon penerima bantuan iuran. 
baca juga:upaya pelestarian budaya, pemdes jagabaya lahat bersama warga gotong royong bersihkan lingkungan
i. penerima program bpjs ketenagakerjaan pekerja rentan desa yang telah diverifikasi ditetapkan dalam peraturan kepala desa tentang penetapan peserta program bpjs ketenagakerjaan pekerja rentan desa tahun anggaran 2024.
pekerja rentan desa didaftarkan sekurang-kurangnya 60 orang tiap desa, dengan perlindungan terhitung bulan juli s.d desember 2024. adapun simulasi penghitungan iuran sebagai berikut : 60 pekerja rentan x 6 bulan x rp16.800 (iuran/bulan) - rp 6.048.000.
k. pekerja rentan desa yang didaftarkan dapat lebih dari 1 orang perkeluarga, sepanjang memenuhi ketentuan angka 3 dan 4.
l. peraturan kepala desa tentang penetapan peserta bpjs ketenagakerjaan 
baca juga:pj bupati lahat datangi kawasan tambang milik pt bau, ada apa gerangan
m. pekerja rentan desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada camat dan kepala dinas pmd kabupaten lahat. 
n. pendaftaran bpjs ketenagakerjaan pekerja rentan dilakukan melalui petugas bpjs ketenagakerjaan kantor cabang lahat.
- berikut manfaat program bpjs ketenagakerjaan pekerja rentan desa antara lain : 
a. jaminan kecelakaan kerja : 
baca juga:alhamdulillah, 18 kpm desa sinjar bulan lahat dibagi dana blt 3 bulan, ini pesan pjs kades
i. biaya pengobatan dan perawatan sesuai indikasi medis tanpa batasan biaya sampai sembuh. 
ii. biaya transportasi kecelakaan kerja : - transportasi darat : rp 5.000.000 - transportasi laut : rp 2.000.000 - transportasi udara : rp 10.000.000 
iii. layanan homecare diberikan paling lama 1 tahun, maksimal biaya rp20.000.000. 
iv. santunan sementara tidak mampu bekerja (stmb) pengganti upah 10076 selama 12 bulan pertama.
v. santunan kematian rp48.000.000, atau santunan cacat total tetap rp56.000.000. 
vi. biaya pemakaman rp10.000.000. 
vii. santunan berkala cacat total tetap/meninggal dunia rp500.000 selama 24 bulan atau sekaligus rp12.000.000.
viii. bagi peserta aktif meninggal akibat kecelakaan kerja, ahli waris mendapatkan beasiswa untuk 2 anak, mulai dari tk hingga kuliah dengan total beasiswa maksimal rp174.000.000. 
b. jaminan kematian (bukan karena kecelakaan kerja) : 
i. total santunan meninggal rp42.000.000, dengan uraian :
- biaya pemakaman : rp10.000.000 - santunan berkala : rp12.000.000 - santunan kematian : rp20.000.000.
ii. bagi peserta aktif yang meninggal (minimal kepesertaan 3 tahun), ahli waris mendapatkan beasiswa untuk 2 anak, mulai tk hingga kuliah dengan total beasiswa maksimal rp174.000.000.