Anggota Polri Diingatkan Lagi Menjaga Netralitas, Awas Ada Sanksinya Lho

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Senin , 18 Dec 2023 - 13:09

Kapolri mengingatkan anggotanya agar netral pada Pemilu 2024 nanti.-Humas Polres Pagaralam/Polri-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Ingat Anda yang jadi anggota Polri, perhatikan ucapan Karo Wabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto ini.

Polri telah menyiapkan sanksi kepada jajaran yang melakukan pelanggaran terkait netralitas di Pemilu 2024.

Sanksi terberatnya adalah anggota Polri akan dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Tentunya, sebelum masuk ke sana kita ada mekanisme gelar perkara. Nanti kategorinya masuk kategori ringan sedang atau berat. Barulah itu jadi berkas baru sidang nanti. Yang terberat ya ada pemberhentian tidak dengan hormat," kata Karo Wabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto, kepada wartawan Ahad (17/12/2023) kemarin.

Menurut Agus tim Propam Polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika menemukan ada anggota yang diduga tidak netral di Pemilu 2024.

Klarifikasi dilakukan kepada sejumlah pihak yang berkompeten sehingga informasi yang didapat lebih komprehensif dan tentu saja menyeluruh.

"Kemudian setelah klarifikasi itu kita misalnya ditemukan pelanggaran. Maka akan dibikinkan LP di Propam, kemudian dibuat LP dan barulah dilakukan penindakan," jelas Agus.

Selain itu, Agusjuga menjelaskan masa penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait netralitas polisi di Pemilu tersebut.

Agus menegaskan, Polri berkomitmen untuk mengusut laporan secara cepat.

"Bapak Kadiv Propam sudah memberikan tenggang waktu. Kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. Untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai. Ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini," sambung dia.

Untuk diketahui, pihak Polri sudah mengeluarkan pedoman perilaku netralitas dalam tahapan Pemilu 2024.

Anggota Polri diminta mempedomani aturan tersebut, termasuk soal konten di media sosial.

anggota polri diingatkan lagi menjaga netralitas, awas ada sanksinya lho                            palembang, koranpalpres.com  - ingat anda yang jadi anggota polri, perhatikan ucapan karo wabprof divisi propam polri, brigjen agus wijayanto ini.
polri telah  menyiapkan sanksi kepada jajaran yang melakukan pelanggaran terkait netralitas di pemilu 2024.  
sanksi terberatnya  adalah anggota polri akan dikenakan  pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh).
"tentunya, sebelum masuk ke sana kita ada mekanisme gelar perkara. nanti kategorinya masuk kategori ringan sedang atau berat.  barulah itu jadi berkas baru sidang nanti. yang terberat ya ada pemberhentian tidak dengan hormat," kata karo wabprof divisi propam polri, brigjen agus wijayanto, kepada wartawan ahad (17/12/2023) kemarin.
baca juga:bagikan buku saku netralitas ini, dandim 0429/lamtim wujudkan netralitas pemilu
menurut agus tim propam polri bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu jika menemukan ada anggota yang diduga tidak netral di pemilu 2024. 
klarifikasi dilakukan kepada sejumlah pihak yang berkompeten sehingga informasi yang didapat lebih komprehensif dan tentu saja menyeluruh.
"kemudian setelah klarifikasi itu kita misalnya ditemukan pelanggaran. maka akan  dibikinkan lp di propam, kemudian dibuat lp dan barulah dilakukan penindakan," jelas  agus.
selain itu, agusjuga  menjelaskan masa penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait netralitas polisi di pemilu tersebut. 
baca juga:wajib jaga netralitas di pemilu 2024, 556 personel polres oku tandatangani surat perjanjian, berikut isinya 
 agus menegaskan, polri berkomitmen untuk mengusut laporan secara cepat.
"bapak kadiv propam sudah memberikan tenggang waktu. kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. untuk pelanggaran asn 7 hari setelah lp sudah selesai. ini yang kita lakukan bahwa kita betul-betul serius penanganan netralitas ini," sambung dia.
untuk diketahui, pihak polri sudah mengeluarkan pedoman perilaku netralitas dalam tahapan pemilu 2024. 
anggota polri diminta mempedomani aturan tersebut, termasuk soal konten di media sosial.
baca juga:netralitas polri-tni, kapolda jateng minta masyarakat tak ragukan hal ini
"yang pertama kita harus tahu rambunya dulu. uu ada, perpol ada dan memperjelas lagi kegiatan soal (larangan) politik praktis dengan surat telegram kapolri. itu sudah buat kita telegram nomor 2407 bulan oktober. bagaimana yang dilarang oleh polisi di medsos," kata agus.
agus menjelaskan salah satu yang diatur dalam pedoman tersebut yaitu larangan berfoto dengan pasangan calon yang berpotensi mengganggu netralitas polri.  
selain itu, anggota polri juga dilarang berkomentar apapunterhadap  foto pasangan calon di media sosial.
"foto bersama paslon dilarang. dilarang pula foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan polri terhadap parpol.  juga mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, media sosial, itu salah satunya," kata agus.
baca juga:harga mati, kapolres prabumulih: tahun politik wajib netralitas
ia juga menegaskan termasuk juga pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan, entah itu bintara, perwira, itu kan ada angkatannya, itu tidak boleh.
lewat media sosial, personel divisi propam bersama content creator dari polri yaitu pak bhabin juga sudah memberikan penjelasan lewat video tentang netralitas polisi. 
salah satu video bercerita tentang istri seorang polisi yang diperbolehkan mencalonkan diri di pemilu. namun sang suami yang berstatus polisi tetap harus netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
selain itu ada juga video yang menjelaskan mengenai pose foto anggota polri. 
baca juga:jamin netralitas di pemilu 2024, polri sebar surat telegram ke jajaran
jajaran personel polri tidak diperbolehkan pose mengangkat jari yang berpotensi dituduh berpihak ke salah satu calon. pose foto anggota polri yang diperbolehkan yaitu pose salam presisi, salam komando, dan salam namaste.
selain itu, agus juga menjelaskan mengenai aturan keluarga dari polisi yang berkontestasi di pemilu 2024. agus mengatakan polisi tetap tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis meskipun ada keluarganya yang mencalonkan diri di pemilu. mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyalahgunakan fasilitas yang ada.
"di situ ada aturan bahwa polisi tidak boleh terlibat kegiatan praktis, oleh karena itu ada rambu-rambu yang kita berikan kepada mereka. di aceh misalnya ada di polsek, keluarga ini, dari polres, dari propamnya sana sudah mengawasi. sehingga polisi digunakan alat untuk itu, apalagi menggunakan fasilitas seorang komandan. kapolsek misalnya memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti, mengawal," ujar agus. 
kapolres pagarakam juga sudah meneruskan instruksi ini ke bawahannya.akbp erwin irawan menkankan agar anggotanya senantiasa menjaga netralitas polri ini.
“saya juga menyampaikan hal ini di depan masyarakat. ini guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian,” ujar dia. *

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 7 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan