Google Advertisement Below

Kejari Muba Rakor Bersama Dinas Kesehatan, Apa Pembahasannya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Jumat , 01 Aug 2025 - 16:49

Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kejari Muba dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. --Humas Kejati Sumsel

MUBA, KORANPALPRES.COM - Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu 30 Juli 2025.

Yang bertempat di Lantai 2 Aula Kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, turut dihadiri Abdul Harris Augusto, S.H, M.H (Kepala Seksi Intelijen KN Muba), Lehavre Abeto Hutasuhut S.H, M.H (Kasubsi PPS Intelijen KN Muba).

Kemudian Renny Ertalina S.H (Jaksa Fungsional Intelijen KN Muba), Liliarosa, SE., M. Kes. (Kabid PPK Dinkes Muba), Ns. Susita Eliani, S. Kep. M. Kes. (Katim PPK).

Selanjutnya dr. Sharlie Esa Kenedy (Direktur RSUD Sekayu). "Rapat ini membahas Koordinasi dalam pembangunan Fisik Bangunan," ujar Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harris Agusto, S.H., M.H.

Seperti penambahan ruang Puskesmas Ulak Paceh, Kecamatan Lawang wetan, penambahan ruang Puskesmas Bukit Selabu, Kecamatan Batang Hari Leko dan pembangunan Gedung IGD Rumah Sakit Sekayu.

Bahwa Rapat Koordinasi ini adalah bagian dari kegiatan Program Pengamanan Proyek Pembangunan Strategis (PPS).

Hal ini sebagai langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa proyek-proyek penting negara berjalan lancar, tepat waktu, dan bebas dari gangguan, baik gangguan fisik, hukum, sosial, maupun keamanan.

Sebelumnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-65 Tahun Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) melakukan Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II).

Dalam kasus korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif senilai Rp807.960.307, Selasa 22 Juli 2025.

Tersangka Yuli Efrina (YE) merupakan mantan mantri BRI Unit Sekayu, didampingi Penasihat Hukumnya menjalani proses yang transparan, akuntabel, dan profesional di Ruang Tindak Pidana Khusus Kejari Muba.

kejari muba rakor bersama dinas kesehatan, apa pembahasannya                            muba, koranpalpres.com - telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi (rakor) kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) dengan dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin, rabu 30 juli 2025. 
yang bertempat di lantai 2 aula kantor kejaksaan negeri musi banyuasin, turut dihadiri abdul harris augusto, s.h, m.h (kepala seksi intelijen kn muba), lehavre abeto hutasuhut s.h, m.h  (kasubsi pps intelijen kn muba).
kemudian renny ertalina  s.h (jaksa fungsional intelijen kn muba), liliarosa, se., m. kes. (kabid ppk dinkes muba), ns. susita eliani, s. kep. m. kes. (katim ppk).
selanjutnya dr. sharlie esa kenedy (direktur rsud sekayu). "rapat ini membahas koordinasi dalam pembangunan fisik bangunan," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris agusto, s.h., m.h.
baca juga:penerangan hukum di kantor camat ib i palembang, ini penyampaian kejati sumsel
baca juga:pejabat kejati sumsel hadir dalam rakor tindak lanjut masalah batas daerah, siapa?
seperti penambahan ruang puskesmas ulak paceh, kecamatan lawang wetan, penambahan ruang puskesmas bukit selabu, kecamatan batang hari leko dan pembangunan gedung igd rumah sakit sekayu.
bahwa rapat koordinasi ini adalah bagian dari kegiatan program pengamanan proyek pembangunan strategis (pps).
hal ini sebagai langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa proyek-proyek penting negara berjalan lancar, tepat waktu, dan bebas dari gangguan, baik gangguan fisik, hukum, sosial, maupun keamanan.
sebelumnya, bertepatan dengan peringatan hari bhakti adhyaksa yang ke-65 tahun kejaksaan negeri musi banyuasin (kejari muba) melakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap ii).
baca juga:apel kesiapsiagaan personel dan peralatan karhutla, ada pejabat kejati sumsel hadiri, siapa?
baca juga:pimpin rapat internalisasi bidang intelijen, apa penyampaian asintel kejati sumsel
dalam kasus korupsi penyaluran kredit usaha rakyat (kur) fiktif senilai rp807.960.307, selasa 22 juli 2025.
tersangka yuli efrina (ye) merupakan mantan mantri bri unit sekayu, didampingi penasihat hukumnya menjalani proses yang transparan, akuntabel, dan profesional di ruang tindak pidana khusus kejari muba.
serah terima dilakukan oleh firmansyah, s.h., kepala seksi pidana khusus dan dhea oina savitri, s.h. kepala sub seksi penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi.
bahwa dalam hal ini ye disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999. 
baca juga:tim kepala bagian pengelolaan data biro perencanaan dan bagian reformasi birokrasi datangi kejati sumsel
baca juga:pimpin apel pagi, asbin kejati sumsel sampaikan hal ini
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi undang-undang r.i nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
subsidiair pasal 3 jo pasal 18 undang-undangnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah menjadi undang-undang r.i nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:kejati sumsel kembali panggil seorang saksi, kasus apa?
baca juga:ott di kantor camat pagar gunung, akhirnya kejati sumsel tetapkan tersangka, siapa mereka?
atau pasal 9 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"penetapan tersangka ini didasarkan pada berkas perkara nomor : rp- 04 /l.6.16/fd.1/06/2025 tanggal 10 juni 2025 atas nama tersangka yuli efrina," ujar kasi intel kejari muba, abdul harris augusto, s.h., m.h.
dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka yuli efrina (ye) dalam perkara korupsi kur fiktif dan bersamaan dengan peringatan hba ke‑65.
"kejari muba menegaskan dua hal yaitu tentang keberanian dalam menindak koruptor dan komitmen institusi kejaksaan dalam membangun kredibilitas serta profesionalisme di mata masyarakat," tandasnya.***