4 SMA Negeri di Palembang Diduga Maladministrasi PPDB, Ombdusman Sumsel: Pemprov Diberi Tenggat 30 Hari

Reporter: Trisno Rusli |

Editor: Trisno Rusli |

Rabu , 17 Jan 2024 - 04:06

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M. Adrian Agustiansyah menyerahkan LAHP yang diterima Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Edward Candra, M.H.terkait dugaan maladministrasi di 4 SMA Negeri di Palembang-Foto: Ist for koranpalpres.com-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Ombudsman Sumsel menemukan dugaan maladminidstrasi PPDB di 4 SMA Negeri di Palembang.

Dugaan maladminidstrasi yang ditemukan Ombdusman Sumsel ini berawal dari hasil pengawasan dan inisiatif yang menemukan sejumlah pelanggaran.

Dari hasil temuan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, M. Adrian Agustiansyah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Korektif kepada Pemprov Sumsel.

Penyerahan LAHP ini terkait 4 Laporan Masyarakat Investigasi atas Prakarsa Sendiri.

Dalam kesempatan tersebut langsung diterima oleh Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Edward Candra, M.H.

Terlihat juga Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, H. Sutoko sebagai Pihak Terkait, dan Kepala SMAN 2, 10, 11 dan 22 Palembang yang menjadi terlapor, Selasa 16 Januari 2024.

Adrian, menyampaikan temuan maladministrasi ini bermula dari hasil pengawasan dan inisiatif Ombudsman yang menemukan sejumlah pelanggaran.

“Terhadap Petunjuk Teknis PPDB 2023/2024 yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam presentase jalur penerimaan serta jalur tes mandiri metode ujian tertulis,” jelas Adrian.

Hal ini bertentangan dengan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dan Pergub Sumsel No. 13 Tahun 2021.

Terhadap Sekolah, sambung Adrian, ditemukan data siswa kelas X diterima hanya berdasarkan kebijakan Kepala Sekolah saja.

4 sma negeri di palembang diduga maladministrasi ppdb, ombdusman sumsel: pemprov diberi tenggat 30 hari                            palembang, koranpalpres.com – ombudsman sumsel menemukan dugaan maladminidstrasi ppdb di 4 sma negeri di palembang.
dugaan maladminidstrasi yang ditemukan ombdusman sumsel ini berawal dari hasil pengawasan dan inisiatif yang menemukan sejumlah pelanggaran.
dari hasil temuan itu, kepala perwakilan ombudsman sumsel, m. adrian agustiansyah menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (lahp) korektif kepada pemprov sumsel.
penyerahan lahp ini terkait 4 laporan masyarakat investigasi atas prakarsa sendiri.
baca juga:alhamdulillah, dana bos madrasah dan bop ra 2024 cair, ini totalnya!
baca juga:pj gubernur agus fatoni tinjau lokasi banjir musi rawas utara, ini yang dibawa untuk bikin warga full senyum!
dalam kesempatan tersebut langsung diterima oleh plt. asisten i pemerintahan dan kesejahteraan rakyat drs. h. edward candra, m.h.
terlihat juga plt. kepala dinas pendidikan provinsi sumsel, h. sutoko sebagai pihak terkait, dan kepala sman 2, 10, 11 dan 22 palembang yang menjadi terlapor, selasa 16 januari 2024.
adrian, menyampaikan temuan maladministrasi ini bermula dari hasil pengawasan dan inisiatif ombudsman yang menemukan sejumlah pelanggaran.
“terhadap petunjuk teknis ppdb 2023/2024 yang diterbitkan dinas pendidikan provinsi sumatera selatan dalam presentase jalur penerimaan serta jalur tes mandiri metode ujian tertulis,” jelas adrian.
baca juga:pj gubernur agus fatoni bersama pj ketua dekranasda tyas fatoni buka rakerda dekranasda sumsel tahun 2024
baca juga:pujasuma sumsel peduli banjir muratara, ribuan sembako disalurkan 
hal ini bertentangan dengan permendikbud no. 1 tahun 2021 dan pergub sumsel no. 13 tahun 2021.
terhadap sekolah, sambung adrian, ditemukan data siswa kelas x diterima hanya berdasarkan kebijakan kepala sekolah saja.
“faktanya siswa tersebut diterima tanpa prosedur seleksi dan kelulusannya tanpa diumumkan secara resmi pada website sekolah,” tegasnya.
hal  ini merupakan bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik dan ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang wajib dilaksanakan.
baca juga:realme c67 tahan terhadap cipratan air dan debu, pilihan tepat di musim hujan
baca juga:tahun baru imlek, wyndham opi hotel palembang sajikan 8 jenis menu istimewa
“agar pj gubernur memberikan sanksi pembinaan terhadap kepala dinas dan kabid sma dinas pendidikan sumsel serta para kepala sman 2, 10, 11 dan 22 palembang yang terbukti melakukan penyimpangan prosedur,” tegasnya.
selanjutnya, agar pj. gubernur memerintahkan dinas pendidikan sumsel untuk segera merancang petunjuk teknis ppdb tahun 2024/2025 sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"penyerahan lahp ini adalah bentuk tanggungjawab kami kepada masyarakat. kami berharap lahp korektif dengan temuan maladministrasi yang sudah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti maksimal 30 hari kedepan,” jelasnya.
pihaknya berharap pemprov sumsel dapat menindaklanjutinya dengan baik agar laporan ini dapat selesai dilevel provinsi, tidak perlu sampai terbit rekomendasi ombudsman tingkat pusat.
baca juga:nobar, makan malam dan kunjungan ke rumkit, pangdam ii/swj sejahterakan anggota
baca juga:miris! jalan aspal di ogan ilir ini baru dibangun sudah mengelupas dan retak-retak
pihaknya berharap agar pemprov sumsel untuk lebih proaktif dalam proses penyelesaian laporan.
"kami meminta pemprov dapat koordinatif dan proaktif karena pemberian sanksi sepenuhnya kami serahkan dalam proses penyelesaian laporan, serta tentunya ombudsman sumsel siap membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut", tutup m. adrian.
sementara itu, plt. dinas pendidikan sumsel, sutoko, mengatakan, saat ini pihaknya sedang bekerja untuk mengevaluasi petunjuk teknis yang ada dengan mentaati petunjuk teknis yang baru sesuai regulasi yang berlaku.
“komitmen pelaksanaan ppdb tingkat sma tahun 2024/2025 dalam juknis yang sedang kami rancang, sebagai informasi awal tes mandiri dengan metode ujian tertulis seperti yang dilakukan tahun ini akan dihapuskan sesuai larangan sebagaimana perintah permendikbud no. 1 tahun 2021,” jelasnya.
baca juga:gelar pasukan di sumbagsel, kodam ii/swj siap sukseskan pemilu 2024
baca juga:ditengah suasana pemilu, kodam ii/swj tetap fokus atasi bencana
dalam kesempatan yang sama, plt. asisten i bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemprov sumsel mengaku akan segera menindaklanjuti lahp korektif yang diberikan oleh ombudsman ri sumsel.
"terkait lahp ombudsman yang memuat temuan maladministrasi dan langkah korektif, tentunya dari pihak pemprov sumsel akan segera menindaklanjuti dan menuntaskan di tingkat provinsi, tanpa perlu proses lama,” jelasnya.
hal ini menjadi dorongan yang baik bagi pemprov melalui dinas pendidikan kedepan dapat segera merampungkan petunjuk teknis ppdb tahun 2024/2025 sesuai regulasi yang berlaku, dan paling penting tentunya komitmen bersama dari semua pihak.*