Kondisi ini memberikan kesan jika oknum tersebut sudah memperjualbelikan kursi SMA pada setiap proses PPDB SMA.
Agar ‘titipan’ tersebut bisa masuk ke sekolah favorit, tentu saja calon siswa yang rumahnya terdekat harus disingkirkan.
Sehingga wajar saja jika petugas yang memiliki integritas dalam menegakkan komitmen peraturan PPDB SMA mendapat tekanan yang begitu besar.
BACA JUGA:Ingatkan Kepatuhan Aturan Berlaku, Kabid Propam Polda Sumsel Sampaikan Hal Ini Langsung Ke Personel
BACA JUGA: Review L'Oreal Collagen Daily Face Moisturizer: Pelembab Anti Aging yang Membuat Kulit Terasa Muda
Karena jika ingin dilaksanakan secara murni, maka peran Kepala Dinas Pendidikan maupun Gubernur Sumsel yang harus mengawasi secara langsung pelaksanaan PPDB SMA di Sumsel.