PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Guna optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palembang terus meningkatkan formulasi.
Hal ini diungkapkan Kepala Bapenda Kota Palembang Raimon Lauri saat menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait Restribusi dari Sektor Pajak belum lama ini.
Raimion mengatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan kinerja untuk mengoptimalkan pajak dengan beberapa formulasi baru.
“Pertama, kita telah menyusun perwali yang sebelumnya ada sekitar 15 perwali jadi lebih kami sederhanakan menjadi tiga seperti pelaksanaan pemungutan pajak secara asessment sistem, tata cara Pemungutan BPHTB, PBB, Penghapusan Piutang, dan pengembalian kelebihan bayar,” ungkapnya.
BACA JUGA:Realisasi PAD Palembang Tembus 128 Miliar, Ini Jenis Pajak yang Berpotensi
BACA JUGA:Target PAD Palembang Diturunkan Jadi Rp1,113 Triliun, Ini Penyebabnya
Selain itu, untuk mendorong PAD secara maksimal maka beberapa OPD dilibatkan dan sudah di setujui oleh Pj Walikota Palembang dengan sistem pembayaran nontunai.
“Terkait dengan PBJT setiap OPD memiliki tugas masing-masing dan sudah ditandatangani oleh Pj Walikota Palembang kota harapkan kedepannya kegiatan nontunai dengan kanal-kanal atau pun yang lainnya,” ujarnya.
Dia menuturkan dalam rangka mengoptimalkan PAD Kota Palembang, pihaknya berkaca ada beberapa kota yang PAD dari sektor pajaknya tinggi bahkan mencapai 2 triliun.
Pj Sekda Palembang H.Gunawan didampingi Kepala Bapenda kota Palembang Raimon Lauri saat diwawancarai di sela-sela kegiatan, Senin 10 Juni 2024.
BACA JUGA: Bapenda Palembang Minta WP Taat Pajak, Pembayaran 7 Jenis Pajak Bisa Lewat Ini
BACA JUGA:Meningkat 7 Persen, Kanwil DJP Sumsel Babel Catat 407.971 Wajib Pajak Sudah lapor SPT Tahunan PPh
“Kami akan bekerja sama dengan kota besar seperti Semarang, Bandung, Makassar dan Surabaya akan kita lakukan pararel di 4 kota tersebut, mencontoh beberapa langkah strategis dari mereka,” ulasnya.
Dan juga, kata Raimon untuk mengoptimalisasikan PAD pihaknya akan melakukan pelatihan bimtek dan menambah pegawai sesuai dengan kebutuhan, kemudian meningkatkan basis data yang berpotensi menjadi PAD dan terus melakukan sosialisasi dari berbagai kanal.
“Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh OPD dan juga para Camat se-kota Palembang untuk memaksimalkan PBB karena masih banyak yang tidak melakukan pembayaran PBB,” imbuhnya.