Bakal Ada Dua Pajak Baru Kendaraan Bermotor Mulai Tahun Depan Lho

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 17:15

Bakal ada 2 pajak tambahan baru mulai Januari 2025 mendatang.-UMSU-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bakal ada dua pajak baru yang dipungut Pemerintah untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025 tahun depan.

Dua pungutan tambahan pajak (opsen) tersebut merupakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Opsen pajak PKB dan BBNKB tersebut ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Ketetapan dua pajak baru tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Bab 1 Ketentuan Umum 1 pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan disebutkan "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang."

Dalam keseluruhannya, ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.

Sehingga adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, komponen pajak kendaraan bermotor nanti bakal bertambah jadi sembilan pungutan.

Ini berlaku untuk masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.

Hitung-hitungan Pajak Baru

Lantas seperti apa cara hitung-hitungannya dua pajak baru itu?

bakal ada dua pajak baru kendaraan bermotor mulai tahun depan lho                             palembang, koranpalpres.com - bakal ada dua pajak baru yang dipungut pemerintah untuk kendaraan bermotor mulai 5 januari 2025 tahun depan.
dua pungutan tambahan pajak (opsen) tersebut merupakan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
opsen pajak pkb dan bbnkb tersebut ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.
ketetapan dua pajak baru tersebut mengacu pada  undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
baca juga: begini cara dan syarat bayar pajak stnk 2024, tidak perlu ktp pemilik lama
baca juga:jangan sampai terlewat! ini jadwal dan syarat lengkap pemutihan pajak kendaraan bermotor di sumsel
pada bab 1 ketentuan umum 1 pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut  dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan disebutkan "hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang."
dalam keseluruhannya, ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti bbn kb, opsen bbn kb, pkb, opsen pkb, swdkllj, biaya adm stnk, dan biaya admin tnkb.
sehingga adanya opsen pkb dan opsen bbnkb, komponen pajak kendaraan bermotor nanti bakal bertambah jadi sembilan pungutan.
ini berlaku untuk masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.
baca juga:pemprov sumsel kembali selenggarakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, ini jadwalnya!
baca juga:yuk manfaatkan pemutihan pajak kendaraan, ini jadwal samling di kecamatan ogan ilir 
hitung-hitungan pajak baru
lantas seperti apa cara hitung-hitungannya dua pajak baru itu?
misalkan ada kendaraan bermotor dikenakan pkb sebesar rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen pkb sebesar rp660 ribu. perhitungan pajaknya adalah 66 persen dari pkb rp1 juta.
sehingga, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen pkb menjadi rp 1,6 juta.
demikian juga untuk opsen bbnkb, cara menghitungnya juga sama, yakni ada tambahan sebesar 66 persen dari bbnkb yang ditetapkan.
baca juga:gandeng tim pembina samsat nasional, pemprov sumsel percepat peningkatan pendapatan sektor pajak kendaraan
baca juga:lewat 2 tahun gak bayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah langsung blokir stnk anda
pemilik kendaraan baru membayar opsen pkb dan opsen bbnkb ini berbarengan dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.
pemerintah akan mulai menerapkan  tambahan dua jenis pajak baru untuk kendaraan bermotor pada 5 januari 2025.
opsen pkb dan opsen bbnkb masing-masing ditetapkan sebesar 66 persen dari besaran pajak terutang, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
dengan penerapan pajak baru ini, total komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor akan bertambah dan masyarakat yang membeli kendaraan baru pada tahun depan bakal dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.
baca juga:bisakah sim-stnk berlaku seumur hidup? polisi bilang begini
baca juga:terupdate! aturan baru masa berlaku stnk, bukan 5 tahun lagi, ini syarat dan ketentuannya
pajak tambahan tersebut nantinya bakal dibayarkan bareng dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor lainnya.
di indonesia dalam beberapa dekade terakhir, kepemilikan kendaraan bermotor berkembang sangat cepat. dengan demikian, keputusan memiliki kendaraan bermotor, artinya individu juga mematuhi peraturan pajak kendaraan bermotor (pkb).
disampaikan kepala pusat data dan informasi pendapatan bapenda jakarta, morris danny, pajak kendaraan bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
"peraturan tersebut sudah ada aturannya dalam peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan tidak lanjut dari peraturan di atasnya yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2022," kata morris.
baca juga:sim atau stnk kena tilang masih bisa diambil meski lewat masa sidang, begini penjelasan polisi
baca juga:hati-hati stnk mati 2 tahun bakal dihapus? begini penjelasan samsat oku timur
dalam undang-undang ini yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi: "hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang."
dengan penerapan pajak baru ini, total komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor akan bertambah dan masyarakat yang membeli kendaraan baru pada tahun depan bakal dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.
pajak tambahan tersebut nantinya bakal dibayarkan bareng dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor lainnya.