BACA JUGA:Perbedaan Bahasa dan Budaya Picu Bullying di Lingkungan Kampus, Kok Bisa? Ini Kata Mahasiswa Unand
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan program pendidikan antikorupsi berjalan efektif.
Umpan balik dari semua pihak harus diperhatikan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.
Sistem pelaporan dan penanganan kasus korupsi di sekolah juga harus diperkuat agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Kampanye sosial yang lebih masif dan inklusif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi.
Dengan menggandeng Forum PAKSI, media massa dan digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan antikorupsi.
Selain itu, pendidikan publik tentang etika dan integritas perlu diperluas ke luar lingkungan sekolah, melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya menciptakan budaya antikorupsi.
4. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk mendukung pendidikan antikorupsi.
Semua pihak harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
Misalnya, universitas dapat berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan kurikulum, sementara sektor swasta dapat mendukung program-program pendidikan melalui dana dan sumber daya.
BACA JUGA:5 Kampus Negeri Tertua di Pulau Sumatera, Ada yang Sejak 1952, Palembang Termasuk?