Awalnya kata Sunardi, mereka (pihak yayasan) menumpang dì rumah warga sebagai tempat mengaji. Kemudian pindah ke musola Miftahul Huda (sekarang masjid).
"Karena ada bangunan itu (sekarang jadi RA) dì depan masjid, maka warga mengizinkan pihak yayasan menumpang dì bangunan tersebut, sebagai tempat belajar anak-anak," cerita Sunardi, dìdampingi kuasa hukum warga, Herwani SH dan Ari Wibowo SH MH.
Berjalannya waktu tambah Sunardi, tempat mengaji tersebut berkembang menjadi RA atau PAUD dì bawah naungan Kemenag.
"Seirng waktu pula pihak yayasan melakukan renovasi, yakni ganti atap, cat dan lantai keramik," katanya.
BACA JUGA:Protes Jalur Khusus Haram PPDB 2024, Massa Desak Petinggi Disdik Sumsel Mundur
Nah belakangan ini, terhembus kabar bahwa tanah dan bangunan tersebut mau dìambil alih oleh pihak yayasan.
Bahkan, secara dìam-diam pihak yayasan melakukan pengukuran terhadap tanah dari bangunan RA tersebut.
"Untuk itu kami warga tidak terima, sebab kami yang membangun bangunan RA tersebut," jelas Sunardi lagi.
Warga menuntut gedung dan bangunan ini dìkembalikan lagi ke masyarakat. Sehingga bisa dìfungsikan lagi sebagai tempat mengaji.
Sementara, Ahmad Dawam selaku ahli waris dari tanah wakaf tersebut mengatakan memang benar adanya isu mau dìambil alih.
Untuk itu, dìrinya mencoba melakukan mediasi. Hanya saja beberapa kali dìpanggil, pihak yasanan tidak datang untuk mediasi bersama warga.
"Kita sudah coba untuk bicara baik-baik. Namun pihak yayadan tidak mau datang," katanya.
Karena tidak mau dìajak diskusi, lanjut Ahmad Dawam, malah tiba-tiba muncul somasi, dari pihak yayasan Nurul Huda terhadap warga.
BACA JUGA:Tolak Keras Draf Revisi RUU Penyiaran, Ini Bentuk Protes Dilakukan Koalisi Pers Sumsel
Setelah adanya somasi itu, banguan RA tersebut langsung dìpagar atau dìblokade oleh warga setempat.