Pilihan yang salah dapat berdampak signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA:Wah! Polda Sumsel Ajak Partai Politik Deklarasi Pemilu Damai 2024
BACA JUGA:UU Nomor 31 Tahun 1999: Munculnya Tindak Korupsi Oleh Kader Partai Politik
Ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi jika memilih pemimpin yang tidak kompeten atau hanya mengandalkan popularitas, yaitu kegagalan dalam mengambil keputusan yang strategis dan tepat.
Sehingga menyebabkan kebijakan itu tidak efektif dan merugikan masyarakat, ketidakmampuan pemimpin dalam mengatasi permasalahan yang nantinya akan memicu ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Lebih lanjut akan memunculkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, yang berujung pada demonstrasi, kerusuhan, bahkan pergantian kepemimpinan yang tidak konstitusional seperti kerusuhan besar-besaran pada tahun 1998.
Pertanyaan keduanya, jadi siapa yang patut untuk disalahkan dan harus dipertangungjawabkan terhadap hal ini?
BACA JUGA:Tiga Partai Politik Ini Belum Membuka Pendaftaran Calon Kepala Daerah di Pagaralam
BACA JUGA:Sudah 3 Partai Politik Buka Pendaftaran Balon Wako Wawako, Gerindra Siap Menyusul
Apakah partai politiknya yang tidak bisa menyeleksi dan mengkaderisasi calonnya,atau pada masyarakatnya sendiri yang tidak melek dalam memilih calon pemimpin yang kompeten.
Maka tidak ada yang satu pihakpun yang harus disalahkan,karena pihak partai politik juga telah berusaha untuk menjalankan fungsi partainya dalam merekrut calon pemimpin, begitupun dengan masyarakat.
Hal ini terjadi ketika masyarakat serta lembaga partai politik tidak berada pada kondisi yang sama.
Dibuktikan pada partisipasi masyarakat yang kurang terhadap proses rekutmen politik ini, ketika masyarakat kurang literasi.
BACA JUGA:Tak Terbendung! 3 Alasan Seluruh Parpol Bersatu Dukung Panca-Ardani, Nomor 3 Bikin Lawan Gemetar
Sehingga mudah terpengaruh oleh citra dan popularitas semata, tanpa memperhatikan rekam jejak dan program kerjanya.