BACA JUGA:Sekolah Kebangsaan FISIP Unsri dan Mafindo, Siap Tangkal Hoaks di Era Digital
Artinya dari 549 pemerintah daerah di Indonesia, kurang dari 1% yang dinilai memiliki kinerja birokrasi yang optimal.
Sementara di Sumatera Selatan, baru satu pemerintah daerah yang memiliki predikat Baik Sekali (BB), yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Sementara mayoritas pemerintah daerah lainnya masih berpredikat Baik (B), sisanya berpredikat cukup (CC), bahkan ada yang berpredikat kurang (C).
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah istilah yang menggambarkan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel.
BACA JUGA:16 Universitas Partisipasi di Seminar Nasional Fisip Unsri, Ini Daftarnya
Dari data Indeks Reformasi Birokrasi di atas, tampak bahwa masih ada kesenjangan yang besar antara kinerja birokrasi yang ada saat ini dengan standar kinerja yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, percepatan reformasi birokrasi harus menjadi agenda prioritas bagi kepala daerah terpilih, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan melayani.
Persoalan mentalitas aparatur
Perkembangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hingga saat ini dinilai masih sangat lamban.
BACA JUGA:Emina dan Kahf Edukasi Finalis Duta Fisip Unsri
BACA JUGA:Ajak Publikasi Lewat Kuliah, FISIP Unsri Undang Dosen Tamu dari Australia
Di antara faktor yang menjadi penyebab adalah persoalan mentalitas aparatur.
Kurang disiplin, orientasi dilayani bukan melayani, pasif, transaksional, dan enggan berinovasi adalah segelintir persepsi negatif yang disematkan masyarakat kepada aparatur pemerintah daerah saat ini.
Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih dalam agenda percepatan reformasi birokrasi adalah memperbaiki mentalitas aparatur.