“Dengan pengelolaan anggaran yang bersih dan bebas korupsi, kita dapat memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi ini dirasakan seluruh masyarakat,” bebernya.
Elen mengimbau pengelolaan keuangan daerah harus difokuskan pada pencapaian target pelayanan publik, dengan penganggaran program/ kegiatan yang menjadi prioritas sesuai kebutuhan daerah.
Prioritas kebutuhan daerah ini jelas Elen, meliputi Pemenuhan Urusan Wajib dan Mandatory Spending serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kemudian Belanja selain Urusan Wajib, seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan, perlu dianggarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah pemenuhan belanja prioritas lainnya.
Alokasi belanja selain Urusan Wajib seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Hal ini setelah pemenuhan belanja Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan serta Belanja Urusan yang diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan.
“Dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD agar seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Yosi Harvandi mengatakan, Rakor ini untuk membantu Pemda meningkatkan efisiensi menyediakan barang dan jasa publik.
"Rakor yang diikuti para pimpinan DPRD Sumsel dan anggota serta Kepala OPD di Pemprov Sumsel juga untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan APBD Sumsel,” jelasnya.
Berikutnya dia menyebutkan bahwa Rakor itu bertujuan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan meningkatkan efisiensi dan menyediakan barang dan jasa publik.
“Memenuhi pemerintah dalam intensitas belanja, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah,” pungkasnya.