Oleh karena itu, pihaknya sangat menjamin kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada hingga pada pencoblosan nantinya.
BACA JUGA:Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Wujudkan Pilkada Damai, Ada Sosok PJU Polri, Siapa Dia?
BACA JUGA:Wujudkan Pilkada Damai Polres Lahat Gelar Doa Lintas Agama, Ini Harapannya
"Kita mempunyai strategis khusus dalam mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi," ucapnya yakin.
Di mana diketahui bahwa konflik ini bisa terjadi disebabkan oleh pihak tertentu, untuk itu dilakukan pendekatan persuasif.
"Kita juga melakukan pemantauan terhadap isu-isu di tengah masyarakat maupun media sosial," urainya.
Setiap bulan akan dilakukan evaluasi tentang Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP), hal ini sebagai langkah mitigasi terhadap potensi konflik.
BACA JUGA:Polres Lubuk Linggau Ikuti Deklarasi Pilkada Damai 2024 Dengan Siap Menjaga Persatuan
Berdasarkan data Mabes Polri, Provinsi Sumsel berada di peringkat kedelapan dalam daftar wilayah rawan Pilkada.
Namun, Kapolda Irjen Pol Andi Rian menekankan bahwa indeks ini adalah alat pemantauan untuk meminimalkan konflik.
Komentar Pj Gubernur Sumsel
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada untuk menjunjung tinggi netralitas.
BACA JUGA:Cegah Pelanggaran Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Empat Lawang Sosialisasi UU Netralitas ASN
BACA JUGA:Kumpul di Palembang, Para Sekda Se-Sumsel Bahas Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024
"Kita menilai bahwa bila adanya keberpihakan seorang ASN terhadap calon tertentu, hal ini dapat mengarah pada tingkat kepercayaan publik yang berkurang, bahkan juga menimbulkan konflik," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengimbau seluruh ASN agar fokus menjalankan tugasnya secara profesional.