Permasalahan ini biasanya didorong dengan adanya suatu tujuan kepentingan yang ingin dikejar tetapi ingin melakukan dengan cara yang busuk.
Bentuk lain juga dapat dilihat pada Nepotisme yakni memberikan posisi, peluang, atau fasilitas kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi secara individu atau kualifikasi yang ada pada diri bersangkutan.
Nepotisme cenderung terjadi pada kalangan birokasi atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan lebih mendominasi daripada masyarakat biasa yang dipergunakan untuk hal yang tidak sesuai dengan norma.
BACA JUGA:Wah! Ada Sosialisasi Pemaparan Materi Ini Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
BACA JUGA:Cegah Korupsi APBD! Ini 3 Arahan Pj Gubernur Sumsel Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo
Serta bentuk korupsi lainnya yakni adanya pemerasan dengan memaksa seseorang untuk memberikan uang, barang, atau keuntungan lain yang dilakukan dengan ancaman atau intimidasi.
Salah satu bentuk kasus yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Indonesia Tom Lembong bersama Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Pada kasus ini Tom Lembong yang memberikan izin perusahaan swasta, PT AP, untuk melakukan mengimpor gula kristal mentah dan pada kasus ini kerugian negara mencapai 400 Miliar.
Dengan hal demikian adanya tindakan korupsi ini memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat baik pada aspek ekonomi yang menyebabkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan publik.
BACA JUGA:Wah! Ada Kegiatan Tahap 2 Dugaan Korupsi Pengadaan Aplikasi Santan, Dimana?
BACA JUGA:Dugaan Korupsi di Kalbar Diusut, Ini Kasusnya
Hal ini berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Pada aspek sosial juga tentunya kepada rakyat dimana, dapat menimbulkan sikap apatisme masyarakat merasa tidak berguna dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Serta juga berdampak pada proses politik yang terjadi dimana korupsi ini cenderung pada pemilihan umum yakni adanya politik uang, suap, dan manipulasi udara.
Sehingga proses ini pemimpin yang terpilih bukanlah sesuai dengan kompetensi, tetapi yang memiliki sumber daya terbesar untuk membeli dukungan.
BACA JUGA:Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Prasarana LRT, Siapa?