JAKARTA, KORANPALPRES.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Budi Gunawan resmi melaunching Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Sekaligus Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Acara yang dihadiri beberapa kepala daerah di Indonesia, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Cik Ujang ini berlangsung di ruang Rapat Bima Kantor Menko Polkam RI, Kamis 13 Maret 2025.
Kepada awak media, Menko Polkam RI Budi Gunawan menyebut, kedua desk tersebut dibentuk atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Polres OKU Timur Tingkatkan Intensitas Mitigasi Karhutla untuk Cegah Bencana
BACA JUGA:Kepala BNPB Beber Alasan Mendasar Kenapa Sumsel Prioritas Penanganan Karhutla, Cek di Sini!
Budi menjelaskan, pemerintah berkeinginan mengupayakan zero karhutla di tahun 2025 ini.
Sekaligus menurunkan jumlah pekerja migran yang menjadi korban pelanggaran hukum, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Menurut Budi, karhutla setiap tahun selalu terjadi di wilayah Indonesia yang memiliki dampak sangat luas.
“Tidak hanya berdampak terjadinya korban jiwa dan berhubungan terhadap lingkungan, karhutla juga memiliki dampak geopolitik yang cukup signifikan karena dampak asapnya sampai lintas negara,” singgungnya.
BACA JUGA:Tinjau Karhutla Provinsi Sumsel, Jenderal Bintang 1 Korem Gapo Dampingi Kunker Kepala BNPB RI
BACA JUGA:Sandi Fahlepi Konsisten Antisipasi Bencana Karhutla di Musi Banyuasin, Ini Langkahnya!
Lebih lanjut Budi mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan penanggulangan karhutla.
Di antaranya dengan mengumpulkan berbagai instansi terkait mulai dari level pusat maupun daerah yang rawan terjadi karhutla.
Adapun daerah yang rawan karhutla masing-masing Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.