Bukankah nyawa mereka jauh lebih berharga daripada pencitraan program yang terburu-buru diluncurkan?
Masalah utama di sini jelas ada pada pengawasan dan kualitas distribusi.
Data BGN menunjukkan kasus-kasus besar tersebar di banyak wilayah: dari ratusan anak keracunan di Indramayu, 480 korban di Pandeglang, hingga 320 korban di Bandung.
Ini bukan sekadar “kesalahan teknis kecil”, melainkan masalah sistemik.
Kualitas bahan makanan, proses penyimpanan, hingga distribusi yang ceroboh berpotensi menciptakan racun alih-alih gizi.
Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab?
Apakah pemerintah pusat yang terlalu gegabah meluncurkan program tanpa kesiapan infrastruktur?
Apakah pihak pelaksana di daerah yang lalai dalam pengawasan?
Atau para penyedia makanan yang hanya mengejar keuntungan tanpa peduli kualitas?
Jawabannya mungkin kombinasi dari semuanya.
Namun satu hal yang pasti: rakyatlah yang menanggung akibat paling pahit.