Presidential Threshold ini berguna untuk mengurangi jumlah peserta calon presiden dan wakil presiden, agar tidak menyulitkan pemilih dalam memilih karena terlalu banyak calon nantinya.
BACA JUGA:UU Nomor 31 Tahun 1999: Munculnya Tindak Korupsi Oleh Kader Partai Politik
BACA JUGA:Budaya Politik di Indonesia
Hanya saja, kebijakan ini bisa dianggap sebagai masalah besar karena adanya potensi hanya menguntungkan partai besar dalam pemilu sebelumnya.
Hal tersebut dikarenakan mayoritas partai politik akan tetap mempertahankan koalisi sebelumnya untuk lebih memperkuat fondasi dalam pelaksanaan pemilu.
Keberadaan kebijakan ini tentu saja dapat menghalangi pilihan alternatif rakyat untuk memilih pasangan calon yang ideal.
Contohnya saja saat pemilihan umum 2024 ini banyak masyarakat yang menginginkan Anies Baswedan berpasangan dengan Mahfud MD, namun hal tersebut tidak terwujudkan karena pada akhirnya Anies berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atas keinginan dari partai koalisi pengusung Anies.
BACA JUGA:6 Tips Memilih Homeschooling Untuk Anak, Yuk Simak! Para Orang Tua Wajib Tau
Terkait kebijakan tersebut beberapa masyarakat beranggapan bahwasanya, kebijakan tersebut dibuat demi kepentingan partai politik saja.
Hal tersebut terjadi karena, untuk menjadi seorang calon presiden kemungkinan ada terjadinya kegiatan lobbying dan pembuatan kesepakatan dengan partai politik, sehingga partai politik dapat memperoleh kekuasaan.
Memungkinkan pencalonan presiden secara independen dapat menjadi langkah besar menuju inklusivitas demokrasi yang lebih luas.
Mengizinkan individu tanpa afiliasi partai politik untuk mencalonkan diri dapat membuka peluang bagi perwakilan yang lebih beragam dan mencerminkan spektrum pandangan masyarakat yang lebih luas.
BACA JUGA:Akses di Pintu Masuk Macet Total, Ribuan Wisatawan Menyerbu Kawasan Ini
BACA JUGA:Bongkar lokasi Illegal Refinery, Ini Personel Yang Dilibatkan Polres Muba, Yuk Simak
Dengan memberikan peluang untuk pencalonan independen, calon presiden tidak terlalu terikat pada kepentingan partai politik.