MUBA,KORANPALPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muba menerima seorang Peneliti Tamu dari Institut Penelitian Kebudayaan Asia Universitas Toyo asal Negera Jepang.
Pertemuan itu berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, Jumat 12 Januari 2024.
Peneliti Tamu Institut Penelitian Kebudayaan Asia Universitas Toyo, Dr Hasegawa Takuya memperkenalkan diri, dan mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang mempersiapkan melakukan penelitian, tentang kebijakan jaminan kesehatan yang sebagian dibiayai dengan APBD kabupaten/kota.
"Yang ingin saya ketahui yakni, kebijakan fasilitasi masyarakat berobat dengan tunjuk KTP saja, kemudian kebijakan meluaskan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
BACA JUGA:Personel Satgas Puter Wilayah Kodam II/SWj Hadiri Acara Ritual Adat Masyarakat Enggano
Selanjutnya kronologi proses integrasi jaminan kesehatan daerah saat itu dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau KIS, dan jaminan kesehatan daerah sebelum terintegrasi dengan sistem nasional," jelasnya.
Hasegawa juga menyebutkan bahwa dirinya sangat tertarik dan mengapresiasi tentang UHC ini, waktu membaca beberapa artikel tentang kebijakan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Muba.
"Saya memohon kesediaan waktu Bapak/Ibu Pemkab Muba melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, untuk diskusi dan memberi masukan kepada saya mengenai penelitian tersebut," bebernya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dr H Azmi Dariusmansyah melalui Sekretaris Jonadi SKM Mkes menjelaskan bahwa komitmen kuat Pemkab Muba dalam memberi perlindungan dan jaminan kesehatan bagi warganya telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dengan diberi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) pada Tahun 2023.
BACA JUGA:Subholding Gas Pertamina Pelopori Pemanfaatan 36.500 MMBTU Bio-CNG Pelanggan Ritel di Indonesia
BACA JUGA:ACE Hadirkan Koleksi Pilihan Diskon Hingga 60 Persen
"Kabupaten Muba mendapat UHC Award 2023, karena termasuk Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk.
Selain itu sudah mengintegrasikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,"paparnya.
Lanjut Jonadi, selama ini selalu menempatkan layanan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama Pemkab Muba Masyarakat dimudahkan, dilayani dengan baik jadi tidak perlu khawatir soal pelayanan kesehatan.