Sifat dasar podcast yang sering kali berupa wawancara ramah (friendly interview) berpotensi besar menjadi alat propaganda baru.
Tanpa adanya jurnalisme kritis yang menerapkan prinsip cover both sides (keberimbangan berita), podcast rentan menjadi ruang monolog yang bias.
Tokoh politik bisa dengan mudah mendikte narasi, memoles citra diri secara sepihak, dan menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit tanpa ada sanggahan langsung.
BACA JUGA:KAI Divre III Palembang Sebar 30 Ekor Sapi Kurban ke Sejumlah Daerah Operasional, Ini Lokasinya
BACA JUGA:Pimpin Upacara di Aula Kejati, Pejabat Ini Lantik 39 PNS dan Pejabat Fungsional Baru
Akibatnya, publik bisa terjebak dalam informasi yang manipulatif namun dibungkus dengan kemasan estetika yang ramah dan jujur.
Ke depan, podcast bukan lagi sekadar alternatif atau pelengkap dalam strategi pemenangan politik, melainkan sebuah keharusan.
Di era modern ini, keberhasilan memenangkan hati publik tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar baliho yang terpajang di lampu merah, melainkan oleh seberapa intim dan meyakinkannya narasi yang mampu dihadirkan langsung di dalam ruang dengar dan layar gawai masyarakat.