Sementara itu, Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP Msi menuturkan, seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Lahat menjaring aspirasi masyarakat (Asmara), intinya pembangunan terencana, terukur, sistematis, dberdampak positif, memiliki semangat kebersamaan, keadilan dan lain sebagainya.
BACA JUGA:Dukung GPISS Pj Bupati Lahat Minta Tanam 1.000 Bibit Cabai, Ini Tujuannya
BACA JUGA:Penyebab Virus Jembrana Menyerang Ternak Sapi Petani, Dinas TPHP Lahat Lakukan Ini
"Contoh membangun akses jalan untuk kesetaraan masyarakat, sehingga sortir milih dan memilah untuk menentukan super prioritas," sebut dia.
Bagaimana seluruh program perencanaan dapat dilakukan, yang mana, pada 2025 ini tergantung di 2024 agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.
"Jangan sampai mereka mengeluh padahal apa yang diusulkan masuk dalam skala prioritas, hal ini berdasarkan keinginan bukan hanya kebutuhan mendesak," papar dirinya.
Ia menerangkan, membantu membedah dan menyusuri kebutuhan dimaksud. Apabila dilihat dari potensi alam disini, cenderung ke arah pariwisata, dengan ditopang keberadaan komplek megalitikum Tinggi Hari.
BACA JUGA:Kunjungi SMA Unggul Negeri 4 Lahat, Pj Bupati Lahat Teringat Waktu Sekolah dan Ini Pesannya
BACA JUGA:Tekan Angka Inflasi Pemkab Lahat Siapkan 1000 Paket Sembako di Pasar Murah, Penerima Wajib Bawa Ini
"Pengiat pariwisata harus dilatih dan diarahkan, hanya saja jangan angan-angan tapi realitas. Akan tetapi, semuanya memerlukan infrastruktur memadai," tandas dia.
Senada Camat Gumay Ulu, Tarmidi SSos MM menyebutkan, sebelumnya telah dilaksanakan musrenbang di tingkat desa.
"Yang mana, pembangunan merupakan suatu proses transformasi, terarah, cermat dan terukur guna menentukan pembangunan yang baik. Kemudian dilanjutkan verifikasi untuk menetapkan layak atau tidak layak, sehingga keberhasilan dan berkelanjutan pembangunan dapat terjaga," ucap dia.
Mengingat anggaran masih sangat terbatas, masih kata dirinya, tidak semua program dapat didanai, melainkan disusun dengan cermat melalui APBD Kabupaten, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan APBN.
"Semoga usulan yang disampaikan pada tingkat desa dapat terpenuhi. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan kain sebagainya bisa terlaksana," pungkasnya.