Jadi Pelopor Pertama! Pj Gubernur Sumsel Hadiri Rapat Kominda, Ini yang Dibahas

Jumat 09 Feb 2024 - 05:35 WIB
Reporter : M Iqbal
Editor : M Iqbal

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Jadi pelopor pertama! Pj Gubernur Sumsel hadiri rakor Kominda, ini yang dibahas.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni sangat serius membawa provinsi yang dipimpinnya sebagai daerah zero konflik terutama dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Buktinya, provinsi ini menjadi pelopor pertama di Indonesia menggelar Rapat Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rapat tersebut mengangkat topik utama “Menuju Pemilu dan Pilkada Mempertahankan Sumsel Daerah Zero Konflik”. 

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi Deklarasi PNSB untuk Pilpres Damai 2024

BACA JUGA:Banyak yang Belum Tahu! Ini Alasan Pj Gubernur Agus Fatoni Tunjuk Teddy Jadi Kepala Dinas Pendidikan Sumsel

"Mungkin kita yang pertama rapat Kominda dengan dihadiri Gubernur, ini artinya bahwa komunikasi di Sumsel memang hebat," tutur Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumsel Brigjen TNI Armansyah di Kantor Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu 7 Februari 2024.

Melihat komunikasi yang dijalin antar Forkopimda, Armansyah optimis berbagai gangguan maupun ancaman menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari dapat diantisipasi bersama. 

Secara umum, dia menjelaskan bahwa perkembangan situasi politik pada tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Sumsel berlangsung aman dan kondusif. 

Armansyah berharap kondisi ini tetap terjaga sesuai tagline Sumsel sebagai Provinsi yang zero konflik. 

BACA JUGA:Pertama di Indonesia, Pj Gubernur Agus Fatoni Inisiasi dan Launching GPISS

BACA JUGA:2 Perbuatan ‘Tukang’ Paling Rendah Derajatnya Versi Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni

"Kalau membaca komunikasi malam ini kita yakin bisa antisipasi segala hambatan dan gangguan jelang pemilu," jelasnya. 

Di kesempatan itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyebut rapat ini sangatlah penting guna memahami kondisi secara komperehensif sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat. 

Selain itu imbuh Fatoni, dibutuhkan sinergitas serta kolaborasi antara pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu.

Kategori :