Selanjutnya, dia mengimbau para pegawai baik instansi pemerintah/swasta untuk membiasakan diri menggunakan moda LRT guna meningkatkan jumlah penumpang LRT ke depannya.
"Sosialisasi LRT secara masif penting dan akan dilakukan lebih maksimal, selain itu saat ini telah ada pemenang tender untuk pemasangan tiang-tiang,” pungkas Fatoni.
Turut mendampingi Pj Gubernur saat rapat virtual antara lain Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel Ari Narsa.
Sedangkan dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel juga hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel Basyaruddin Akhmad, Kepala Bappeda Sumsel Regina Ariyanti.
BACA JUGA:Mengapa Suara Anak Laki-Laki Berubah Saat Pubertas? Ini Penyebabnya
BACA JUGA:5 Rekomendasi Kulkas 2 Pintu Low Watt dengan Spek Unggulan, Simpan Makanan Bulan Puasa Jadi Nyaman
Kemudian ada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman H Novian Aswardani, Kadis Kominfo Rika Efianti dan sejumlah pejabat yang mewakili.
Melansir laman dephub.go.id menyebutkan bahwa Pemerintah telah meluncurkan layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan atau Buy The Service (BTS) sejak 2020.
Layanan ini untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
BTS merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan transportasi publik yang dilakukan bekerja sama dengan operator.
BACA JUGA:4 Rekomendasi Resep Olahan Pisang, Ide Takjil Buka Puasa Praktis dan Mudah Dibuat
BACA JUGA:Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kementerian Agama atas Peningkatan Layanan Haji
Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
Layanan BTS ini menggunakan armada transportasi darat berupa bus dengan lokasi awal di Kota Medan, Surakarta, Denpasar, Yogyakarta, dan Palembang dan pada tahun 2022 ini mengalami perluasan wilayah di Kota Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Banyumas.
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo, dalam forum Komunikasi Publik menyampaikan, skema BTS suatu kegiatan untuk mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi kemudian berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan sebagainya.
Sehingga diharapkan tentunya roda perekonomian di daerah bisa lebih baik, transportasi berjalan lebih baik, masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih layak.