THR Swasta Harus Dibayarkan Paling Lambat H-7 Lebaran dan Harus Utuh

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Minggu , 24 Mar 2024 - 12:46

Menaker menjelaskan THR harus dibayar paling lambat H-7 dan harus dibayar utuh.-humas menaker-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan swasta menurut Menteri Tenaga Kerja RI harus dibayarkan paling lambat H-7 lebaran.

Sementara Pemerintah pusat atau daerah mulai membayarkan tunjangan hari raya atau THR PNS mulai 22 Maret atau 10 hari sebelum hari raya Idulfitri.

Lalu bagaimana dengan kebijakan pembayaran THR karyawan swasta? Apakah diperkenankan hanya diberikan separuhnya saja?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan, perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayarkan THR kepada karyawan.

Waktunya paling lambat satu minggu sebelum Lebaran atau pada 3 April 2024 dan pembayarannya tidak boleh dicicil.

"Pembayaran THR paling lambat satu minggu atau 7 hari sebelum hari H lebaran dan harus dibayarkan utuh," kata Ida kepada wartawan, pekan ini.

Dijelaskannya, kementerian akan segera merilis surat edaran kepada gubernur yang selanjutnya akan disampaikan kepada para pengusaha.

"Saya yakin perusahaan sudah mengerti bahwa THR merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi untuk mendukung kebutuhan Lebaran," ujar Ida.

Ida sekali lagi menegaskan bahwa perusahaan berkewajiban untuk membayarkan THR secara utuh.

"Tidak diperbolehkan dibayar separuh-separuh, sama sekali tidak boleh dicicil," ujar Ida.

Masih dari laman kemenaker.go.id, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen.

Pemberian denda tersebut mengacu kepada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

thr swasta harus dibayarkan paling lambat h-7 lebaran dan harus utuh                            palembang, koranpalpres.com - pembayaran tunjangan hari raya (thr) untuk karyawan swasta menurut menteri tenaga kerja ri harus dibayarkan paling lambat h-7 lebaran.
sementara pemerintah pusat  atau daerah mulai membayarkan tunjangan hari raya atau thr pns mulai 22 maret atau 10 hari sebelum hari raya idulfitri. 
lalu bagaimana dengan kebijakan pembayaran thr karyawan swasta? apakah diperkenankan hanya diberikan separuhnya saja?
menteri ketenagakerjaan ida fauziyah mengingatkan, perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayarkan thr kepada karyawan.
baca juga:catat !! disnakertrans lahat pinta perusahaan h-7 thr telah dibagikan, simak yuk penjelasannya
waktunya paling lambat satu minggu sebelum lebaran atau pada 3 april 2024 dan pembayarannya tidak boleh dicicil.
"pembayaran thr paling lambat satu minggu atau 7 hari sebelum hari h lebaran dan harus dibayarkan utuh," kata ida kepada wartawan, pekan ini.  
dijelaskannya, kementerian akan segera merilis surat edaran kepada gubernur yang selanjutnya akan disampaikan kepada para pengusaha.
"saya yakin perusahaan sudah mengerti bahwa thr merupakan kewajiban pengusaha yang harus dipenuhi untuk mendukung kebutuhan lebaran," ujar ida. 
baca juga:alhamdulillah, bupati panca instruksikan kepala opd upayakan honorer dapat thr
ida sekali lagi menegaskan bahwa perusahaan berkewajiban untuk membayarkan thr secara utuh.
"tidak diperbolehkan dibayar separuh-separuh, sama sekali tidak boleh dicicil," ujar ida.  
masih dari laman kemenaker.go.id, kementerian ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari raya (thr) keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenai denda sebesar 5 persen. 
pemberian denda tersebut mengacu kepada permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
baca juga:pegawai honorer di palembang ikut ketiban thr? ratu dewa bilang begini
"ketika itu terlambat dibayar, maka dendanya adalah 5 persen dari total thr, baik itu secara individu atau pun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar," ucap dirjen binwasnaker dan k3 kemnaker, haiyani rumondang pada konferensi pers se menteri ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan, senin (18/3/2024) lalu, di jakarta. 
lebih lanjut dikatakannya pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar thr keagamaan kepada pekerja/buruh. 
untuk diketahui, menteri ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberitan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan. 
dalam se tersebut, salah satu poinnya disebutkan bahwa thr keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. 
baca juga:full senyum! seluruh pegawai pemkot palembang dapat thr lebaran, catat tanggalnya
sementara itu, kementerian keuangan sebelumnya  memastikan thr pns akan mulai cair pada 22 maret 2024 mendatang atau paling cepat 10 hari sebelum hari raya idulfitri. 
"mulai 22 maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. jadi mulai 22 maret dan paling cepat 10 hari sebelum lebaran," ujar sri mulyani.
sri mulyani berharap bisa dongkrak daya beli pemerintah harap ini dari thr dan gaji ke-13 aparatur negara dengan pencairan thr tersebut, 
sri mulyani berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kuartal i 2024. "saya harap pns, menggunakannya dan belanja untuk produk dalam negeri sehingga bisa mendorong ekonomi lokal. supaya ini bermanfaat," kata sri mulyani.*