JAKARTA - Demi mencegah potensi kerawanan dalam distribusi logistik Pemilu 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Kepala biro penerangan masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, bahwa kerjasama yang dilakukan untuk mencegah potensi kerawanan dalam distribusi logistik Pemilu 2024.

Khususnya di wilayah-wilayah tertentu. "Saat ini kita telah memasuki tahun politik dan tidak terasa akan masuk dalam tahapan Pemilu," ujar Brigjen Pol Ramadhan, Sabtu (4/11/2023). 

Bahkan hal ini juga harus diikuti dan tentu Polri mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pengamanan pemilu tersebut mulai dari pengaman tahapan pemilu berlangsung.

BACA JUGA:Polsek Tanjung Lago Monitoring Penetapan DCT Legislatif di Sekretariat PKK

"Kita juga akan melakukan pengamanan saat kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, tahapan rekapitulasi, dan terakhir penetapan calon terpilih hingga pencoblosan,” jelasnya. 

Untuk itu, katanya Polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk distribusi logistik. "Untuk itu kita telah  melakukan koordinasi dengan KPU untuk mengetahui potensi kerawanan di wilayah-wilayah tertentu," ungkapnya. 

Terkait dengan distribusi logistik utamanya di wilayah-wilayah tertentu seperti di pedalaman yang perlu bantuan polisi agar logistik pemilu sampai ke daerah-daerah pedalaman tersebut.

"Hal tersebut harus benar-benar disiapkan, harus dipastikan bahwa semua logistik pemilu dapat sampai tiba dengan aman dan lancar, sehingga kita akan melakukan pengamanan mengenai hal itu," terangnya. 

BACA JUGA:Amankan Pengumuman DCT Pemilu 2024, Ini Langkah Polres Muara Enim Ambil

Untuk memastikan distribusi logistik berjalan aman dan lancar, pihaknya telah melakukan koordinasi hingga Polda sampai Polsek, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan daerah kabupaten.

"Kita pastikan bahwa setiap pimpinan di wilayah, seperti Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek, harus memantau dan memastikan kelancaran dalam distribusi logistik tersebut," bebernya.

Untuk itu, mulai dari pengamanan dari pusat kemudian komunikasi dengan kepolisian daerah, dari Ibu Kota Provinsi, sampai dengan daerah Kabupaten, setiap pimpinan di wilayah Kapolda Kapolres, Kapolsek, harus dipastikan memantau dan monitor distribusi logistik.

Bahkan juga, lanjut ia mengatakan, harus terjun langsung tentu dengan KPU daerah, Bawaslu daerah dan juga aparat keamanan terkait dan TNI, untuk memastikan pengamanan hal tersebut.