Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah, Eks Ketua KONI Sumsel Ditahan Kejati Sumsel, Ini Buktinya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 16 Apr 2024 - 18:23

Eks Ketua KONI Sumsel HZ menggenakan baju tahanan untuk dikirim ke Rutan Kelas 1 Pakjo Palembang, Selasa 16 April 2024.--Kurniawan

kasus dugaan korupsi dana hibah, eks ketua koni sumsel ditahan kejati sumsel, ini buktinya                            palembang, koranpalpres.com - tim penyidik bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) melakukan tahap ii (penyerahan tersangka dan barang bukti).
terhadap tersangka hz selaku ketua komite olahraga nasional (koni) provinsi sumsel terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di koni provinsi sumsel. 
tentang pencairan deposito dan uang hibah pemerintah daerah provinsi sumsel serta pengadaan barang bersumber apbd tahun anggaran 2021.
terhadap tersangka hz dilakukan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor: print-1603/l.6.10/ft.1/04/2024 tanggal 16 april 2024. 
baca juga:hari pertama kerja pasca cuti lebaran, ratu dewa sidak kantor disdukcapil dan camat kemuning, ini hasilnya
baca juga:terungkap! ini 2 tokoh ogan ilir yang didukung hikkma oi untuk jadi walikota palembang dan gubernur sumsel
dan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara (rutan) kelas 1 pakjo palembang mulai hari ini selasa 16 april 2024 sampai dengan 5 mei 2024.
"dasar kita melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) kuhap," ujar kepala seksi penerangan hukum, vanny yulia eka sari, s.h., m.h.
dimana dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
bahwa dalam rilis sebelumnya telah diinfokan setelah hz ditetapkan tersangka dan hasil penyidikan sudah lengkap (p-21).
baca juga:dukung program mudik gratis 2024, titan group sediakan bus untuk 620 pemudik
baca juga:april ceria, kai divre iii hadirkan tiket promo ka sindang marga hingga tarif hanya rp80 ribu
sehubungan dengan tersangka hz masuk dalam (daftar calon tetap) dct pada dprd sumsel maka penanganan perkara dipending terlebih dahulu untuk menghormati proses pemilu. 
"namun setelah tahapan pemilu sudah dilalui dan tersangka tidak terpilih maka perintah dari pimpinan kita dalam hal ini kepala kejati sumsel, untuk segera melanjutkan proses penanganan perkara tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat," terangnya.
adapun perbuatan tersangka melanggar kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999.
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001.
baca juga:jadwal sholat wilayah palembang beserta niat, hari ini selasa 16 april 2024
baca juga:punya koleksi kaligrafi karya ustaz derry sulaiman, ini keistimewaan masjid baiturrahman komplek bank raya
tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001.
tentang perubahan atas undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
kedua yakni pasal 9 jo pasal 18 undang-undang nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:hasil survei akbar alfaro masuk 3 besar deretan balon walikota palembang, termasuk ratu dewa dan fitrianti
baca juga:pemkot palembang sanksi asn yang nambah cuti lebaran, ratu dewa imbau pegawai tak bolos!
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
"adapun modus operandinya sebagaimana disebutkan dalam rilis kita sebelumnya yaitu adanya pemalsuan dokumen pertanggung jawaban dan kegiatan yang fiktif," ungkapnya.
selanjutnya setelah dilaksanakan tahap ii (penyerahan tersangka dan barang bukti), maka penanganan perkara beralih ke penuntut umum (kejaksaan negeri palembang).
bahwa untuk tahap penanganan perkara selanjutnya, penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri klas 1a palembang.
baca juga:dpp gerindra belum putuskan pilkada palembang, dengan siapa prima salam berpasangan?
baca juga:penumpang lrt sumsel capai 188.481 orang pada masa libur idul fitri 1445 h
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*