Catat! Syarat Baru untuk Pembuatan SKCK di Polrestabes Palembang, Jangan Lupa Bawa Ya

Reporter: Dian Cahyani Fitri |

Editor: Dian Cahyani Fitri |

Selasa , 28 May 2024 - 17:27

Syarat baru bagi pemohon untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan wajib dibawa saat pembuatan SKCK-Foto:Ig PolrestabesPlg-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa biaya pembuatan SKCK adalah Rp 30.000 yang nantinya disetorkan pemohon kepada petugas Polri di tempat.

Diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kembali membuat kebijakan baru pada tahun 2024 ini.

Dimana, BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Kebijakan ini mulai berlaku 1 Maret 2024 ini.

Kebijakan baru yang menyatakan BPJS Kesehatan sebagai syarat penerbitan SKCK, sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.

Menurut Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, kebijakan baru ini akan diberlakukan di sejumlah daerah terlebih dahulu.

"Kita akan uji coba sebelum dievaluasi dan diberlakukan secara serentak di tingkat nasional. Uji coba akan dilakukan 1 Maret hingga 31 Mei 2024," ujarnya, Minggu, 25 Februari 2024.

Adapun daerah yang akan dilakukan uji coba, yaitu, di lingkup wilayah tugas Polres Balerang dan Polres Batu Aji (Kepulauan Riau).

Polres Semarang dan Polsek Pedurungan (Jawa Tengah), Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Tengah (Kalimantan Timur).

Lalu, Polrestabes Makassar dan Polsek Rappocini (Sulawesi Selatan), Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan (Bali), Polres Sorong dan Polsek Almas (Papua Barat).

"Kalau untuk pemberlakuan secara serentak pada 1 September 2024," jelasnya.

Lantas, bagaimana kalau pemohon menunggak iuran BPJS Kesehatan? Para pemohon harus mendaftarkan diri dalam Program REHAB atau Rencana Pembayaran Bertahap.

Program REHAB ini didaftarkan melalui aplikasi Mobile JKN atau Care Center 165, yaitu Program REHAB BPJS Kesehatan.

catat! syarat baru untuk pembuatan skck di polrestabes palembang, jangan lupa bawa ya                            palembang, koranpalpres.com – syarat baru bagi pemohon untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (skck) dan wajib dibawa saat pembuatan skck.
syarat baru yang wajib dibawa yakni satu lembar fotocopy kartu badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs).
syarat baru ini sebagai kelengkapan berkas sudah berlaku sejak 1 mei 2024 lalu.
briptu uci selaku petugas pelayanan skck polrestabes palembang membenarkan hal tersebut.
baca juga:wah! mempermudah warga buat skck, kasat intelkam polres oku timur dapat penghargaan
"bagi pemohon yang ingin membuat skck ada syarat baru yang wajib dipenuhi, yakni harus membawa satu lembar fotocopy kartu bpjs. ini sudah diberlakukan sejak 1 mei 2024 kemarin," katanya selasa, 28 mei 2024.
ke depan jelas dia, tidak ada lagi perekaman sidik jari secara manual melainkan pemohon yang ingin membuat skck akan disediakan alat perekaman sidik jari secara elektronik.
"pemohon yang datang akan langsung dilayani dengan perekaman sidik jari secara elektronik. tujuannya untuk mempercepat pelayanan dan pemohon pun tidak perlu lagi menunggu lama-lama saat pembuatan skck," tegas dia.
namun, saat ini pihaknya sednag menunggu kedatangan alat baru itu. 
baca juga:serius! ketua dpc partai gerindra antri buat skck demi maju sebagai calon walikota palembang
“sekarang para pemohon masih menjalani prosedur perekaman sidik jari seperti yang lama dulu sembari menunggu alat itu datang ke polrestabes palembang," kata dia.
ia juga mengatakan selain fotocopy bpjs pemohon juga harus membawa syarat lainnya seperti satu lembar fotocopy ktp palembang, selembar fotocopy kartu keluarga, selembar fotocopy akte kelahiran, dan pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak lima lembar.
"sedangkan untuk skck perpanjangan atau perubahan pemohon wajib membawa fotocopy skck lama atau baru sebanyak satu lembar, fotocopy ktp palembang satu lembar, fotocopy kartu keluarga satu lembar, fotocopy akte kelahiran satu lembar, fotocopy bpjs satu lembar dan pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak lima lembar," ungkapnya.
untuk biaya pembuatan skck dasar sesuai dengan uu ri no.20 tahun 1997 tentang penerimaan bukan pajak (pnbp) uu ri no.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia pp ri no.50 tahun 2010 tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada instansi polri sesuai surat telegram kapolri nomor: st/1928/vi/2010 tanggal 23 juni 2010 tentang pemberlakuan pp ri no.50 tahun 2010.
baca juga:info terkini, satpas polrestabes palembang tutup sementara waktu, catat tanggalnya! 
peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia bahwa biaya pembuatan skck adalah rp 30.000 yang nantinya disetorkan pemohon kepada petugas polri di tempat.
diketahui, badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan, kembali membuat kebijakan baru pada tahun 2024 ini. 
dimana, bpjs kesehatan menjadi syarat untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian (skck). kebijakan ini mulai berlaku 1 maret 2024 ini. 
kebijakan baru yang menyatakan bpjs kesehatan sebagai syarat penerbitan skck, sesuai dengan peraturan polri nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan skck. 
baca juga:laka lantas di jalan mp mangku negara menelan korban, kapolrestabes: truk sudah sesuai jadwal melintas
menurut asisten deputi bidang komunikasi publik dan hubungan masyarakat bpjs kesehatan, rizzky anugerah, kebijakan baru ini akan diberlakukan di sejumlah daerah terlebih dahulu. 
"kita akan uji coba sebelum dievaluasi dan diberlakukan secara serentak di tingkat nasional. uji coba akan dilakukan 1 maret hingga 31 mei 2024," ujarnya, minggu, 25 februari 2024.
adapun daerah yang akan dilakukan uji coba, yaitu, di lingkup wilayah tugas polres balerang dan polres batu aji (kepulauan riau).
polres semarang dan polsek pedurungan (jawa tengah), polresta balikpapan dan polsek balikpapan tengah (kalimantan timur). 
baca juga:antisipasi gangguan keamanan pasca hasil pemenang pilpres 2024, begini langkah polrestabes palembang
lalu, polrestabes makassar dan polsek rappocini (sulawesi selatan), polresta denpasar dan polsek denpasar selatan (bali), polres sorong dan polsek almas (papua barat).
"kalau untuk pemberlakuan secara serentak pada 1 september 2024," jelasnya. 
lantas, bagaimana kalau pemohon menunggak iuran bpjs kesehatan? para pemohon harus mendaftarkan diri dalam program rehab atau rencana pembayaran bertahap. 
program rehab ini didaftarkan melalui aplikasi mobile jkn atau care center 165, yaitu program rehab bpjs kesehatan. 
baca juga:hoaks! ini kata kasat reskrim polrestabes palembang soal foto suami korban pembunuhan di palembang terborgol
program tersebut memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah (pbpu) atau mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap.