Ngeluh Tak Masuk Database, Solusi dari Sekda Muba Bikin Adem Pegawai Non ASN

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 29 May 2024 - 21:20

Ngeluh Tak Masuk Database, Solusi dari Sekda Muba Bikin Adem Pegawai Non ASN--kominfo muba for koranpalpres.com

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini menambahkan, Pemkab Muba tentu tidak akan diam saja apabila nantinya ketentuan tersebut memang benar-benar dikeluarkan Pemerintah Pusat.

"Tentu Pemkab Muba tidak akan diam saja, kami akan bersurat ke Kemenpan RB agar bisa mengakomodir teman-teman pegawai non ASN yang tidak masuk dalam database untuk bisa ikut dalam seleksi PPPK," tandasnya.

Sebelumnya, Senin, 27 Mei 2024, puluhan bidan dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Muba mendatangi kantor Pemkab Muba.

Kedatangan mereka dengan penuh isak tangis tersebut hendak mempertanyakan nasibnya yang tak kunjung dilantik.

Sekda Muba Apriyadi Mahmud yang langsung menyambut kedatangan para tenaga kesehatan (nakes) tersebut.

Sembari beruraian air mata, para pejuang kesehatan itu meluapkan rasa kecewa karena pihak BKN dan Kementerian Kesehatan belum ada kejelasan untuk menandatangani dan mengeluarkan SK PPPK.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Muba, Sumarni menuturkan, sekurangnya ada 24 Bidan Sarjana Terapan mendaftar PPPK untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik.

Hanya saja di akhir berubah menjadi bidan klinis dari BKN dan Kemenkes.

"Pak Sekda, belum ada kejelasan hingga saat ini dan nihil tindak lanjut dari Kemenkes, ternyata persoalan ini bukan hanya terjadi di Muba tetapi isu nasional," beber Sumarni.

Untuk itu kata Sumarni, pihaknya berharap lewat Pemkab Muba agar permasalahan yang dihadapi para bidan ini bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat.

ngeluh tak masuk database, solusi dari sekda muba bikin adem pegawai non asn                            musi banyuasin, koranpalpres.com – sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin, atau sekda muba apriyadi mahmud lagi-lagi mampu memberikan angin segar alias solusi bagi warga bumi serasan sekate.
seperti rabu, 29 mei 2024, saat sekda muba apriyadi mahmud menerima puluhan pegawai non asn yang tidak masuk dalam database dan tergabung forum komunikasi pegawai non asn kabupaten muba.
bukan hanya menjadi pendengar yang baik dan santun, sekda muba apriyadi mahmud di penghujung perjumpaan memberikan solusi yang bikin adem para tetamunya, puluhan pegawai non asn. 
di awal perbincangan yang penuh keakraban itu, perwakilan forum pegawai non asn menyampaikan kegundahan dan keresahan.
baca juga:full senyum! 2.392 calon pppk muba segera dilantik, catat tanggalnya
baca juga:ini dia 3 kampus terbaik pelaksana kuliah gratis dari program pemkab muba, ada telkom university dan unsri
iya, mereka gundah dan resah lantaran tidak bisa mengikuti seleksi pppk di pemkab muba karena tidak masuk dalam database, sementara pada tahun 2024 ini kuota penerimaan pppk di muba terbesar di sumsel dengan jumlah 8 ribu. 
"kami resah pak dengan kondisi kami saat ini tidak masuk database karena posisi kerja kami saat ini tidak sesuai sk, khawatir tidak bisa mengikuti seleksi pppk nanti," ungkap ketua forum pegawai non asn muba, bambang riansyah. 
ia menjelaskan, persoalan yang mendasari mereka tidak masuk database dikarenakan tupoksi kerja tidak sesuai dengan sk. 
"misalnya sk kami tenaga kebersihan tetapi kami bekerja menjadi operator, nah inilah yang membuat kami tidak masuk dalam database," urainya. 
baca juga:eksekutif dan legislatif perjuangkan pppk muba 2023 dilantik bulan ini, jumlahnya bikin geleng kepala
baca juga:pemkab muba genjot percepatan pengalihan pi 10 persen wilayah kerja jambi merang
sementara itu, sekda muba apriyadi mahmud menegaskan saat ini belum ada ketentuan yang pasti terkait pembedaan pegawai non asn yang masuk database dan yang tidak masuk database.
"prinsipnya saat ini belum ada surat resmi terkait eliminasi pegawai non asn yang tidak masuk database tidak bisa ikut seleksi pppk, teman-teman harap bersabar dan berdoa agar tidak ada ketentuan tersebut," tegasnya.
kandidat doktor universitas sriwijaya ini menambahkan, pemkab muba tentu tidak akan diam saja apabila nantinya ketentuan tersebut memang benar-benar dikeluarkan pemerintah pusat. 
"tentu pemkab muba tidak akan diam saja, kami akan bersurat ke kemenpan rb agar bisa mengakomodir teman-teman pegawai non asn yang tidak masuk dalam database untuk bisa ikut dalam seleksi pppk," tandasnya.
baca juga:komitmen berantas praktik illegal drilling dan penyalahgunaan minyak, kapolda sumsel datangi muba
baca juga:kafilah muba sabet juara umum, pj bupati sandi pahlepi katakan ini untuk qori dan qoriah muba berprestasi
sebelumnya, senin, 27 mei 2024, puluhan bidan dari berbagai kecamatan di kabupaten muba mendatangi kantor pemkab muba.
kedatangan mereka dengan penuh isak tangis tersebut hendak mempertanyakan nasibnya yang tak kunjung dilantik. 
sekda muba apriyadi mahmud yang langsung menyambut kedatangan para tenaga kesehatan (nakes) tersebut.
sembari beruraian air mata, para pejuang kesehatan itu meluapkan rasa kecewa karena pihak bkn dan kementerian kesehatan belum ada kejelasan untuk menandatangani dan mengeluarkan sk pppk. 
baca juga: lepas 270 jch muba , pj bupati sandi fahlepi minta jemaah jaga kesehatan
baca juga:demi beri uang saku ke jch, sekda muba apriadi rogoh kocek pribadi, segini besarannya!
ketua ikatan bidan indonesia (ibi) kabupaten muba, sumarni menuturkan, sekurangnya ada 24 bidan sarjana terapan mendaftar pppk untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik. 
hanya saja di akhir berubah menjadi bidan klinis dari bkn dan kemenkes.
 "pak sekda, belum ada kejelasan hingga saat ini dan nihil tindak lanjut dari kemenkes, ternyata persoalan ini bukan hanya terjadi di muba tetapi isu nasional," beber sumarni.
untuk itu kata sumarni, pihaknya berharap lewat pemkab muba agar permasalahan yang dihadapi para bidan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat. 
baca juga:jaga kearifan lokal, warga kertayu antusias berebut lemang bareng pj bupati muba
baca juga:pj bupati muba manjakan penonton nobar piala asia u-23 dengan berbagai hadiah menarik
"kami hanya menuntut hak kami, yang sedari awal telah mengikuti serangkaian seleksi pppk hingga dinyatakan lulus, namun mendadak kami dinyatakan tidak memenuhi syarat," keluhnya.
menanggapi hal tersebut, sekda muba apriyadi mahmud mengungkapkan, sejak awal terdeteksi ada kerancuan peraturan dari bkn dan kemenkes.
lebih lanjut sambung apriyadi, pemkab muba tetap akan memperjuangkan kejelasan status 24 bidan di muba tersebut. 
dia mengatakan, sejak 18 maret lalu bkpsdm muba sudah bersurat ke pemerintah pusat untuk meminta kejelasan.
baca juga:harga mati! warga nu sungai lilin siap all out jadikan apriyadi bupati muba
baca juga:jalan talang mandung muba selesai diperbaiki, warga: terima kasih bapak bupati!
“untuk rekan-rekan bidan diminta untuk bersabar, pemkab muba akan ikut mengawal dan menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya. 
dia berharap, semoga dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan para bidan di muba bisa segera dilantik pppk. 
"mudah-mudahan ada keputusan terbaik untuk rekan-rekan bidan di muba yang saat ini tengah berjuang," pungkasnya.