Museum Negeri Sumsel Telusuri Jejak Marga, SMB IV Dorong Pembuatan Perda, ini Pendapat 4 Akademisi

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Minggu , 09 Jun 2024 - 20:22

Kepala UPTD Museum Negeri Sumsel Chandra Amprayadi dan Sultan Palembang Darussalam SMB IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diradja berfoto bersama narasumber dan peserta Seminar Menelusuri Jejak Marga 2.--Alhadi/koranpalpres.com

Namun lantaran ia dipilih oleh Belanda karena dianggap bahwa sosok tersebut sebagai tokoh yang dipuji-puji.

Atau juga kisah pemilihan pesirah di sebuah marga, dalam beberapa kasus, rakyat biasa mendapatkan “pesirah/pangeran" karena diberikan kesultanan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusi kepada sultan, biasa mendapatkan gelar tersebut melalui piagam dari kesultanan Palembang.

Selanjutnya Dr Hendra Sudrajat SH MH membawakan pemaparan berjudul “Perspektif HAM Terhadap Penghapusan Marga dan Prospek Pemerintahan Marga”.

Penemu Teori Konstitusi Nusantara ini membeberkan, penyeragaman sistem pemerintahan desa di Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Dari penyeragaman sistem pemerintahan desa ini, Hendra menyampaikan solusi berupa revisi kembali UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dan memperkuat di tingkat Provinsi Sumsel dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) dan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel yang pernah berlaku sistem pemerintahan marga.

Hendra kemudian menyoroti masih terbelahnya pemahaman masyarakat dan elite lokal dalam konteks penerapan marga dalam sistem pemerintahan.

Hal ini mengingat bahwa marga memiliki pola persebaran di masing-masing wilayah di Provinsi Sumsel, sehingga mempunyai karakteristik dan pola masing-masing.

Sebagai solusinya kata Hendra, satukan persepsi dan langkah masing-masing marga yang ada di Provinsi Sumsel, sehingga terjadi penyatuan gerak dalam penerapan pemerintahan marga.

Upaya ini dalam bentuk membangkitkan kembali marga setelah adanya penyeragaman sistem pemerintahan desa di Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

Lantas terkait lemahnya dukungan regulasi pemerintahan lokal, seperti Perda Pemprov Sumsel dan perda tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumsel.

Untuk menurut Hendra perlunya penyusunan dan penetapan perda Pemprov Sumsel, dan perda tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumsel yang mengutamakan eksistensi marga sebagai suatu sistem pemerintahan lokal.

“Agar perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkualitas, maka dibutuhkan akademisi dan ahli hukum tata negara dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan perda di semua tingkatan, agar pembuatan perda disertai dengan daftar inventarisasi masalah dan naskah akademik,” tukasnya.

Narasumber berikutnya, Dr Meita Istianda SIP MSi menyampaikan makalahnya yang berjudul “Quo Vadis Marga”.

Di awal paparan, Meita menuturkan mengenai istilah marga yang telah muncul sejak masa Sriwijaya.

museum negeri sumsel telusuri jejak marga, smb iv dorong pembuatan perda, ini pendapat 4 akademisi                            palembang, koranpalpres.com – museum negeri sumatera selatan (sumsel) menggelar seminar menelusuri jejak marga yang kedua, kamis, 6 juni 2024. 
seminar ini sebagai upaya serius dan ilmiah dalam menindaklanjuti kajian terhadap sejumlah koleksi milik museum negeri sumsel yang berkenaan dengan keberadaan marga di bumi sriwijaya.
kepala uptd museum negeri sumsel h chandra amprayadi sh menuturkan, seminar ini merupakan kegiatan penting dalam menindaklanjuti kajian koleksi tentang keberadaan marga yang merupakan salah satu lapangan tataran kepemerintahan yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. 
“bahkan gubernur kita sempat mewacanakan kembali kejayaan marga ini, hal tersebut karena kewenangan untuk tataran pemerintahan marga pesirah terasa sekali di tengah masyarakat kita,” beber chandra.
baca juga:beri pemahaman sejarah dan budaya ke masyarakat, museum negeri sumsel gelar seminar hasil kajian
terlebih sambung chandra, apabila memungkinkan seminar hasil kajian ini nantinya dapat dijadikan dasar pengembalian pemerintahan marga.
seminar ini sendiri menghadirkan 4 narasumber masing-masing wakil rektor 1 uin raden fatah palembang prof dr muhammad adil ma, direktur universitas terbuka palembang dr meita istianda sip msi.
kemudian, ketua jurusan pendidikan ips fkip universitas sriwijaya (unsri) dr hudaidah mpd dan wakil rektor i universitas kader bangsa (ukb) palembang dr hendra sudrajat sh mh.
para peserta antara lain forkopimda, perwakilan opd, sejumlah tokoh dan pemuka adat, dosen, guru, mahasiswa dan tokoh pemuda di sumsel.
baca juga:6 tahun berturut-turut gelar sang juara, museum negeri sumsel semakin dicintai gen z
turut hadir sultan palembang darussalam, sultan mahmud badaruddin (smb) iv jayo wikramo raden muhammad fauwaz diradja sh mkn.
diwawancarai usai seminar, smb iv fauwaz diradja mengapresiasi pengelola museum negeri sumsel yang telah menyelenggarakan seminar menelusuri jejak marga ke-2.
menurut smb iv, sebenarnya di sumsel, nilai-nilai dalam undang-undang simbur cahaya itu sudah sangat dikenal dengan hukum adatnya.
terlebih perihal pemerintahan sistem marga telah diatur dalam uu simbur cahaya di mana perangkat-perangkatnya seperti pesirah dan rowatin. 
baca juga:museum masuk desa, cara cerdas pemprov sumsel lestarikan warisan sejarah dan budaya
sebenarnya kata smb iv masih melekat dalam pengetahuan kolektif masyarakat di sumsel, sehingga sebaiknya pelembagaan marga ini dapat dihidupkan kembali supaya bisa menjadi salah satu penguatan kembali hukum adat yang ada di sumsel.
“kita ketahui bahwa aturan mengenai marga dan dusun sudah tertera dalam peraturan peralihan uud 1945 jadi ini sebenarnya suatu hal yang sangat luar biasa bagi sumsel mempunyai peraturan demikian,” tutur smb iv.
dia berharap melalui seminar ini dapat menghidupkan kembali pelembagaan marga di sumsel supaya kita bisa bersama-sama menikmati hukum yang memang terbiasa dan orisinil atau asli di sini.
kita lihat bahwa belum tentu aturan-aturan pemerintah pusat itu sesuai dengan aturan di sini.
baca juga:luar biasa! di puncak hari kearsipan nasional, museum ak gani palembang terima penghargaan
karenanya sambung smb iv, dalam otonomi daerah saat ini perlu sekali peran dari pemerintah, utamanya gubernur membuat peraturan daerah (perda) penguatan kembali lembaga marga ini di setiap tingkatan kabupaten hingga kecamatan ataupun kelurahan.
“sehingga hukum atau aturan-aturan marga ini dapat kembali diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya yang berada di uluan atau luar kota palembang yang memang terbiasa menggunakan peraturan marga seperti yang terdapat dalam uu simbur cahaya,” tukasnya.
 sementara dalam paparannya berjudul “nilai-nilai simbur cahaya”, prof dr muhammad adil ma membeberkan secara ringkas dan padat bagaimana proses kodifikasi uu simbur cahaya.
 uu simbur cahaya sendiri disusun oleh ratu sinuhun, masa pangeran sedaing kenayan (1630-1650) dalam bentuk piagam.
baca juga:wah! ada gss di museum negeri sumsel dipadati siswa sekolahan
kemudian abad ke-19 hingga ke-20 atau pasca voc (vereenigde oostindische compagnie) sampai masa kemerdekaan (1798 - 1979/83).
masa pemerintahan hindia belanda adalah masa sangat penting.
tahun 1852, hb, residen de brauw menugaskan as residen tebing tinggi van den bossche untuk merancang sebanyak mungkin suatu kodifikasi hukum adat yang akan diterapkan untuk seluruh palembang.
penugasan ini bertujuan untuk melakukan penyeragaman hukum di samping sebagai rekonsiliasi dengan barat untuk kepastian hukum.
baca juga:smpn 9 palembang kembali lolos ke lcc museum tingkat nasional, ternyata gurunya lebih deg-degan, kenapa ya?
cakupannya meliputi wilayah yang dikodifikasi antara lain palembang, bengkulu, lampung dan jambi.
informasi dari van vollenhoven, bahwa pada tahun 1852 atas instruksi dari residen de brauw, kodifikasi ini dibuat oleh van den bossche, seorang asisten residen tebing tinggi, kemudian konsep itu akhirnya dibaca pada tiga pertemuan utama. 
disetujui oleh penduduk dan paling dikagumi oleh pembuatnya sendiri.
dengan penyetujuan: residen de brauw kemudian langsung mencetak dan mengirimkannya kepada para pejabat belanda di palembang yang khusus digunakan sebagai pedoman dalam administrasi dan yurisdiksi mereka. 
baca juga:geruduk gua jepang terbengkalai di palembang, ampcb sentil perhatian pemerintah
van den bossche yang menyanggupi tugas ini menerima berbagai sumber hukum adat antara lain datang dari j. walland.
dia kemudian membuat konsep dan setelah berhasil terbentuk, konsep tersebut dibacakan pada 3 pertemuan besar yang dihadiri setidaknya oleh kepala marga. 
hal ini tentu saja mendapat persetujuan, dengan begitu konsep tersebut diserahkan untuk diuji kepada penduduk.
van den bossche menamai hasil kodifikasinya ini dengan sebutan yang sudah ada sejak dulu kala; simboer tjahaja. 
baca juga:hujan protes ratusan artefak sumsel dipindahkan ke cibinong, ini tanggapan mantan ketua balar
rupanya van den bossche sendiri menganggap karya sebutan yang tampaknya menjadi sebutan lama di palembang: simboer tjahaja atau kebijakan hukum yang diikuti di bagian atas kerajaan palembang (oendang-oendang jang ditoeroet didalam oeloean negeri palembang).
serba serbi kodifikasi uu simbur cahaya
terdapat kisah menarik pada saat proses kodifikasi uu simbur cahaya. 
rupanya, selain, van den bossche, ada juga pejabat hindia belanda yang ditugasi untuk mengumpulkan uu simbur cahaya dengan wilayah yang berbeda, yaitu untuk wilayah bengkulu dan lampung. 
baca juga:suku-suku di provinsi aceh: teritorial suku aceh,gayo dan 12 suku asli lain yang turun temurun di sana
pejabat itu bernama j. walland yang menyumbangkan sebagian besar sumber-sumber penyusunan uu simbur cahaya kepada van den bossche. 
hasil sumbangannya ini meliputi hukum adat untuk wilayah bengkulu dan lampung. 
inilah yang belakangan disebut oleh van vollenhoven bahwa walland telah meninggalkan jejak kodifikasi dalam penyusunan uu simbur cahaya. 
tidaklah mengherankan kalau dalam perkembangan undang-undang adat ini memiliki kesamaan nama untuk beberapa wilayah. 
baca juga:dukung perdana sumsel, sultan palembang hadirkan pemanah dari 24 provinsi, mau ngapain?
kisah j. walland dimulai dari sekira tahun 1861 sampai dengan 1867, dia diangkat dan ditugasi sebagai kepala pemerintahan di bengkulu. 
walland kemudian membuat kodifikasi adat pertamanya dengan sebutan simboer tjahaja yang diterapkan di bengkulu bagian tengah.
tidak hanya berhenti sampai disitu, sekira tahun 1863, walland kembali membuat kodifikasi untuk kali kedua, yang dia sebut sebagai oendang-oendang moeka-moeka.
usaha walland diteruskan pada tahun-tahun berikutnya, dia berhasil mengerjakan kodifikasi untuk yang ketiga kalinya, yang lagi-lagi dia beri nama dengan simboer tjahaja. 
baca juga:ziarah di makam keramat buyut kemas abdul hakim, kopzips sampaikan kritik menohok ke pemerintah
usaha kodifikasi yang begitu panjang dengan hasil kodifikasi dengan nama yang sama.
van vollenhoven menyampaikan dalam paparannya sebagai berikut: hampir walland tidak bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah di bengkoelen sebelum dia melakukan kodifikasi adat pertamanya, yang diterapkan untuk wilayah bengkulu tengah, simboer tjahaja—dari 99 artikel—, diprakarsai oleh dua kuesioner. 
para pemimpin pribumi segera menemukan cara memakainya untuk melayani dengan menyenangkan di bawah kepala ini; ke mana pun walland pergi, para kepala itu memintanya untuk kodifikasi adat. 
pada tahun 1863, kodifikasi kedua walland, yang sekarang disebut oendang-oendang moeka-moeka, sekarang diikuti oleh bengkulu utara.
baca juga:menyala! ‘kartu immunity’ jadi rebutan para peserta sang juara 2024
sebagaimana ruang inovasi kedua yang baru, dia meminta pengiriman; dan dia mungkin terkesan memiliki dokumen timur di hadapannya. 
kodifikasi ketiga, lagi-lagi disebut simboer tjahaja, dari sejumlah artikel yang tidak diketahui.
sekira tahun 1866, bentuk kodifikasi hukum adat yang dilakukan oleh walland ini menaruh kecurigaan dan menjadi sorotan serius pejabat belanda, terutama gubernur yang baru bertugas dan diangkat kala itu, yaitu meijer. 
karena curiga, maka gubernur meijer memanggil walland untuk dimintai keterangan dan penjelasan. 
baca juga:suku-suku di provinsi sumatera utara: wilayah tano batak, tanah melayu deli, dan tano niha
meijer beranggapan bahwa walland telah melakukan tugas kodifikasi yang tidak semestinya, bahkan mungkin sewenang-wenang.
ada indikasi welland telah merusak adat yang sebenarnya, bahkan mungkin telah melakukan perubahan dan memalsukannya. 
kecurigaan dan pertanyaan seperti ini juga terjadi pada pejabat belanda lainnya, yaitu, van royen. 
jw van royen mempertanyakan kekeliruan ini dan akhirnya sekitar tahun 1927, ia menulis sebuah artikel yang menguraikan berbagai hal yang menyimpang dari sumber hukum tentang hukum ini. 
baca juga:mei bulan menggambar nasional 2024, usulan budayawan sumsel ini bikin pelukis tersenyum lebar
pada februari 1867, atas panggilan dan pertanyaan gubernur meijer, walland memberikan tanggapan dan jawaban dengan mengatakan bahwa pada tahun 1862 dan 1864 dia telah membuat kodifikasi tersebut sebagai tugas dari pemerintah dan tidak pernah memiliki tanggapan apapun lagi dari mereka. 
karena tidak pernah mandapat tanggapan yang serius dari pemerintah hindia belanda, maka walland perlu berkali-kali membuat kodifikasi. 
sementara itu, dia mendapatkan desakan dan permintaan untuk mengodifikasi adat menjadi undang-undang dari salah seorang kepala negeri setempat yang selalu mengikuti kemanapun walland pergi. 
sampai dengan beberapa tahun kemudian, tahun 1894 muncul seorang akademisi, peneliti, dan pakar hukum belanda, van den berg membuat tulisan dan pernyataan yang sangat tegas bahwa undang-undang simbur cahaya yang dikodifikasi oleh van den bosche adalah undang-undang yang memuat tentang sistem peradatan untuk masyarakat palembang (sumatera selatan sekarang). 
baca juga:suku-suku di provinsi sumatera barat: tanah asal suku minangkabau dan suku mentawai
meskipun pada beberapa bagian dianggap masih belum sepenuhnya menjawab terhadap dugaan penyimpangan dan manipulasi adat yang dikumpulkan. 
sumber penyusunan uu simbur cahaya untuk masyarakat palembang saat itu memang masih beragam hukum adat yang telah disusun dan ditulis, menggunakan istilah piagam dan istilah undang-undang. 
keduanya merupakan sumber terbentuknya uu simbur cahaya yang kita ketahui saat ini. 
uu simbur cahaya bersumber dari beberapa hukum adat di daerah palembang. berasal dari undang-undang ratu sinuhun dan cinde balang. 
baca juga:suku-suku di provinsi kepulauan riau: etnis aslinya melayu riau dan orang laut serta subsuku-subsukunya.
“simbur cahaya karta ampat, bicara lima”. 
van den berg: tradisi hukum ini dibawa dari lembah sungai komering oleh pendatang dari jawa, tetapi teks keduanya telah lama hilang tanpa jejak. 
di samping itu, sumber lain yang dipakai dalam pengumpulan ini adalah piagem. 
van den berg dan van vollenhoven: meskipun, sumber yang digunakan ketika menyusun uu simbur cahaya yang dikodifikasi oleh walland di daerah bengkulu bersumber dari hukum adat setempat yang dia kumpulkan pada beberapa bagian bersumber dari hukum adat, dianggap masih belum jelas. 
baca juga:suku-suku di provinsi jambi: suku melayu mayoritas, ada sad rimba dan batin sembilan dan suku asal jambi lain
akan tetapi, undang-undang ini terus diterapkan di palembang dan sekitarnya selama bertahun-tahun. 
meski kedua undang-undang simbur cahaya ini telah diterapkan selama berpuluh-puluh tahun di daerah palembang dan bengkulu, wilayah ini masih memiliki persoalan karena terdapat perbedaan pada isinya.
berdasar pada alasan inilah kemudian muncul rencana menyatukan undang-undang simbur cahaya sekitar tahun 1920. 
sebagaimana yang dijelaskan van vollenhoven, muncul rencana pada tahun 1920-an untuk menggabungkan ketiga undang-undang simboer tjahaja untuk bengkulu dan palembang menjadi satu kodifikasi adat yang seragam untuk wilayah tersebut. 
baca juga:suku-suku di provinsi kepulauan bangka belitung: melayu suku terbesar dan suku-suku kecil lainnya
fakta bahwa kodifikasi 1852, meskipun banyak perubahan, dan sudah ketinggalan zaman tidak mencegahnya dari dianggap dalam praktik sebagai "the palêmbangsche adatwetbundel”.
simboer tjahaja berguna dalam menjaga setidaknya beberapa kejahatan adat atau beberapa ketentuan hukum pidana pemerintah.
secara umum, undang-undang simbur cahaya memiliki susunan bab yang sama, di antaranya terdiri dari aturan marga, aturan dusun dan berladang, aturan kaum dan adat perhukuman. 
hanya saja, dalam draft naskah undang-undang simbur cahaya yang berasal dari palembang terdapat dua penambahan bab yaitu aturan bujang, gadis dan kawin, dan aturan pajak. 
baca juga:tertunda karena covid-19, sultan palembang kembali beri gelar dan penghargaan kesultanan untuk tujuan luhur
sedangkan dalam naskah undang-undang simbur cahaya yang ada saat ini terdapat enam bab yang terdiri dari adat bujang, gadis dan kawin di bab pertama.
kemudian, aturan marga di bab kedua, aturan dusun dan berladang di bab ketiga, aturan kaum di bab keempat, aturan pajak di bab kelima, dan adat perhukuman di bab keenam. 
van den berg: untuk undang-undang simbur cahaya yang berasal dari palembang; untuk undang- undang simbur cahaya yang berasal dari bengkulu; ‘undang-undang simbur cahaya palembang
kesemunya merupakan koleksi dari staatsbibliothek zu berlin.
baca juga:ziarah di makam keramat buyut kemas abdul hakim, kopzips sampaikan kritik menohok ke pemerintah 
struktur pengadilan adat undang-undang simbur cahaya di palembang. 
willem frans lublink-weddik menjabarkan bahwa kesultanan ini memiliki sistem pengadilan adatnya sendiri.
dalam sistem pengadilan adat ini, menurutnya, tiga divisi telah dibuat dengan tujuannya yang telah ditentukan masing-masing. 
di antara divisi tersebut adalah; pertama, rapat marga yaitu sebagai divisi tertinggi dalam sistem pengadilan adat. 
baca juga:suku-suku di provinsi bengkulu: suku terbesar rejang dan serawai, suku terkecil dan terpencil adalah enggano
kedua, rapat besar, sebagai divisi bawahan rapat besar. 
dan ketiga, rapat kecil, yaitu perpanjangan tangan dari divisi rapat besar. 
dua divisi terakhir juga dijelaskan saling bekerja sama dalam menangani kasus kejahatan hukum adat. 
dilihat dari strukturnya, rapat marga terdiri dari kepala wilayah atau kepala marga, yang biasanya ditunjuk sebagai ketua, dan kepala dusun (pangandang) sebagai anggotanya. divisi ini memiliki wewenang seperti yang dijelaskan dalam pasal 7, 8, dan 9 dari peraturan rapat palembang, yaitu sebagai pengganti kepala yang memiliki otoritas serta wewenang. 
baca juga:simpan banyak arsip bersejarah, smb iv dan pemerintah kota palembang sepakat lakukan upaya luar biasa ini
untuk tujuan ini, rapat marga biasa disebut sebagai hakim pidana. 
lain halnya dengan rapat besar, struktur divisi ini terdiri dari kepala dusun, dan kepala kaum. 
begitu pun dengan rapat kecil, ia memiliki struktur yang dapat dikatakan sama dengan rapat besar.
pembagian tugas pengadilan
baca juga:suku-suku di provinsi sumatera selatan: lingua franca-nya adalah bahasa palembang 
rapat marga sendiri tugas yang dilimpahkannya adalah; mencatat semua penuntutan hukum untuk tindakan kejahatan di dalam marga. 
kejahatan ini biasanya yang berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya: pertama, pelanggaran adat.
dimana segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dalam marga akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kebijakan dalam undang-undang yang berlaku. 
sehingga segala hukuman yang berasal dari kuhp tiidak diberlakukan untuk menangani kasus pelanggaran ini. 
baca juga:suku-suku di provinsi lampung: ada lampung saibatin dan pepadun, suku jawa sangat dominan
kedua, mencatat semua pelanggaran perundang-undangan. 
dan ketiga, mencatat semua pelanggaran yang selayaknya dilakukan oleh pengadilan marjinal.
sedangkan tugas rapat besar dan rapat kecil adalah pertama, memutuskan keputusan pengadilan yang bergantung pada kompetensi rapat marga terkait semua pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan hukum adat.
kedua, menentukan hukuman setiap pelanggaran. 
baca juga:legenda sungai rupit! kisah heroik pasukan gajah di masa kesultanan, begini ceritanya
ketentuan hukum ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dari ordonasi tentang yurisdiksi adat yang tidak terancam dengan hukuman lebih tinggi dari batas yang ditentukan. ketiga, mencatat setiap proses hukum sehubungan dengan pelanggaran yang disebutkan di atas. 
keempat, mencatat semua pelanggaran yang telah lolos dari yurisdiksi rapat marga. 
dan kelima, mencatat keputusan rapat marga tentang banding. 
seperti yang terlihat di atas, pengadilan ini memiliki bagian terbesar dari ketentuan hukum kasus.
baca juga:suku-suku di provinsi banten: selain banten, sunda, betawi dan badui, ada juga jaseng dan lampung cikoneng
bab pertama tentang adat bujang gadis dan kawin. 
berisi tentang etika pergaulan bujang-gadis (pria-wanita) pada umumnya. 
seputar hubungan sopan santun, seluk beluk perkawinan, dan hal-hal yang relevan. 
pada halaman 2 sampai 11, berisi 32 pasal, dilengkapi keterangan-keterangan sebagai penjelas. 
baca juga:suku-suku di provinsi dki jakarta: orang betawi berasal dari akulturasi etnis dan budaya yang luar biasa
perihal sopan santun yang dimuat dalam bab ini, sebagai sebuah aturan yang sangat ketat mengenai hubungan pria dan wanita/bujang gadis. 
pasal 18-22 mengatur tingkatan-tingkatan perbuatan mulai dari hanya sekedar perbuatan senggol-menyenggol sampai dengan perbuatan peluk badan, masing-masing mempunyai jenis tingkat hukuman yang berbeda-beda. 
bab kedua tentang aturan marga berisi tentang prinsip-perinsip pokok administrasi dan politik marga. 
selain itu juga pasal-pasal dalam bab ini mengatur mengenai status dan wewenang, kandungannya berkaitan erat dengan perilaku budaya masyarakat setempat. 
baca juga:begini asal mula nama desa batu gajah di musi rawas utara, lokasinya tak jauh pemandian napal manjur
ada pada halaman 11-16, berisi 29 pasal beserta keterangan. pasal 16, 18 dan 19 dimatikan. 
pasal yang dimatikan ini berkenaan dengan perizinan migrasi antar marga. 
71 juga memuat aturan-aturan tentang perpajakan, warga dan statusnya serta aturan-aturan yang menyangkut berbagai pelanggaran.
72 ditemukan juga adanya larangan perkawinan ambil anak. 
baca juga:suku-suku di provinsi jawa barat: tempat komunitas asli budaya sunda, ada pula budaya cirebon dan betawi
dalam perkawinan ambil anak, laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam keluarga isterinya. 
bab ketiga tentang aturan dusun dan berladang berisi tentang tata administrasi tingkat dusun pengandang, termasuk pula masalah agraria. 
menempati halaman 17 sampai 22, berisi 24 pasal disertai keterangan seperlunya. pasal 6, 18 dan 31 dimatikan. 
menurut rujukan lain yang telah disebutkan tadi, pasal 6 tentang kemit agar membawa kepada pesirah siapa yang tidak dapat menunjukkan pas jalannya. 
baca juga:suku-suku di provinsi daerah istimewa yogyakarta: ada keraton sebagai penjaga adat dan pusat kebudayaan jawa
pasal 18 tentang batas pemilikan tanah, pasal 31 berkenaan dengan identitas kayu sialang.
74 bab ini terdiri dari 34 pasal yang berisi tentang pemerintahan dusun dan wewenangnya. 
di dalamnya ada aturan tentang tata cara berladang, tata cara beternak, serta pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pertanian, perternakan, sewa-menyewa, penggadaian hak milik yang menyangkut tanah pertanian, ternak, dan hak milik barang yang tetap. 
bab keempat tentang aturan kaum, berisi mengenai aturan kaum, yang terdiri dari 19 pasal, menempati halaman 23 dan 24, pada pasal 17 dan pasal 18 dimatikan.
baca juga:suku-suku di provinsi jawa timur: selain jawa dan madura ada 4 suku unik lainnya yang layak diketahui 
76 pasal 17 menyatakan bahwa menghantarkan zakat atau fitrah, agar diberi dua orang mata pajak oleh pasirah, pasal 18 tentang lepasnya penghulu atau pun khatib dari aturan pajak serta tentang penghantaran segala pekerjaan marga dan dusun. 
bab ini memuat tentang aturan penetapan dan pengangkatan pasirah dan pembantunya serta tugas masing-masing. 
selain itu juga memuat tentang pengaturan kewajiban anggota marga yang berhubungan dengan kewajiban keagamaan serta rumah ibadah 
bab kelima tentang adat perhukuman. menempati halaman 25 sampai 32, berisi prinsip pokok penyelenggaraan hukuman karena pelanggaran, baik perkara perdata maupun perkara pidana, juga sopan santun gender dan administrasi pemerintahan. 
\baca juga:kinerjanya dikritik ampcb, ini reaksi ketua tacb kota palembang 
bab v ini berisi 58 pasal yang dilengkapi keterangan penjelas. pasal (1, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 43, 50, dan 56) dalam bab v ini dimatikan. 
pasal-pasal itu yang berkenaan dengan dakwaan hutang piutang (1, 4, 5) tentang pengaduan ketidak setujuan rakyat atas keputusan kepala dusun (7); reflik perkara berdenda di atas 6 ringgit (8, 9); perihal nayap atau pencurian siang hari (20, 21, 22, dan 23); seluk-beluk pencurian pada umumnya (24, 25, 28, 34, 35, dan 43); alternatif sanksi dengan hukuman badan dan denda berupa uang (56) 
menurut naskah undang-undang simbur cahaya terbitan meroe palembang terdapat bagian kedua. 
pada bagian ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bagian pertama. 
baca juga:tidak laik jalan, begini tindakan tegas polri kepada bus pariwisata
isi naskah mengarah kepada obyek dengan aturan dan persepsi yang tidak jauh berbeda. 
jika ada pengkhususan, maka pada bagian ke dua ini diutarakan secara terperinci. 
sopan santun yang pada bagian pertama terhimpun hanya dalam satu bab, pada bagian ke dua dibagi menjadi dua bab. 
perlindungan dan ancaman dari kekerasan
baca juga:jam tangan kauri régulateur carbone, pengatur menit retrograde yang tidak dilengkapi penunjuk detik
pada bab 5 pasal 12, 14, 15, 16, 17, (cempala tangan, begocoh, dll)
pasal 5 (dan bujang yang kawin jika suka boleh bayar adat lain bagaimana tersebut di bawah ini: 
1) upah branak 4 ringgit, 
2) mas boengie koekoe 1 ringgit atau cincin mas harga 1 ringgit. 
baca juga:gelar rapat paripurna, dprd sumsel dengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi
3) pangamittan (waktu gadis turun dari rumah) 1 ringgit, ini 3 pasal bujang bajar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan tikar bantal dan selimut. 
4) pasujutan waktu bujang hendak bawa istrinya iya sujud pada mertuanya 1 ringgit yaitu 1⁄2 ringgit pada bapa dan 1⁄2 ringgit pada ema istrinya. 
5) taming buka lawangnya 1 ringgit, bujang bayar pada ema gadis. 
6) palangkahan, 2 ringgit jika gadis yang kawin ada kakanya yang belum berlaku hendak bujang membayar padanya adat palangkahan 2 ringgit. 
baca juga:gak kalah dengan daging, ini resep tongseng ikan bawal dijamin edulita
dan rangda kawin tiada paker pembayaran yang tersebut di atas ini melainkan boleh bayar adat pangamittan: 1 ringgit)
pasal 13 (jika bujang gadis akan ditunangkan, hendak bapak bujang hantar juada pada kepala dusun dan penggawanya sesudah itu maka trang namanya)
pasal 14 (jika bujang tolak tunangannya tiada dengan sebabnya melainkan kerugian bujang tiada boleh didakwa)
pasal 15 (jika bujang gadis bertunang, maka rasa bujang terlambat dikawikan lantas nangkap batin hendaklah bujang itu dikawinkan dengan tunangannya serta ia kena palaian 6 ringgit)
pasal 16 (jika bujang manangkan batin, artinya ia menyuruhkan kursinya pada perwatinnya minta kawin dengan suatu gadis, maka bujang itu ada gadai itu hendaklah bujang dan gadis itu dikawinkan dan bujang bayar pelayan enam ringgit)
pasal 17 (jika bujang nangkap batin dan tiada ada gadai dari gadis atau gadis tiada mengaku gadainya, serta bujang tiada ada saksinya, melainkan bujang itu tiada boleh dikawinkan dan ia kena denda 6 ringgit, lagi bayar pada itu gadis 4 ringgit. dari denda 6 ringgit dibahagi bagaimana palaian juga)
pasal 10 (dari perkara bunuhan, tunu rumah atau dusun, tumpu atau melanggar lawan dengan senjata pada yang kuasa memerintah di dalam negeri tiada boleh pasirah proatin putuskan karena hukum raja)
pasal 13 (jika cempala tangan, artinya tempeleng, pukul, menumpang bergocoh, atau cabut kapak, atau rusakkan tanduran atau rumah, jika ditimbang ringan yang salah memberi pada yang dakwa beras 1 gantang kelapa 1 biji ayam 1 sirih 1 bisil dan jika ditimbang berat ia kena denda dari 2 sampai 6 ringgit)
pasal 14 (jika orang bergocoh atau balah dengan tangan atau kayu di dalam rumah atau di laman dusun sampai bengkak atau tiada bengkak didenda dari 2 sampai 6 ringgit dan lagi yang salah memberi tepong dari 1 sampai 4 ringgit pada yang bengkak)
pasal 16 (jika orang berkelahi serta pegang besi atau cabut senjatanya ia kena denda dari 6 sampai 12 ringgit dan jika musuhnya luka ia bayar padanya uang obat dari 2 sampai 8 ringgit. 
jika orang melawan pasirah atau proatin di dalam kuasanya serta pegang atau cabut besi atau pegang kayu atau lain-lain akan pukul orang itu kena dipukul atas kepatutan yang kuasa lagi ditutup dari 3 sampai 6 bulan dan memberi tepung jika didalam rumah kepada yang punya rumah jika dilaman atau di pengkalan dusunnya kerbau satu atau delapan ringgit yang melawan di tengah jalan kena hukuman raja)
pasal 17 (jika orang berkelahi sampai musuhnya cacat artinya hilang mata, kuping, kaki, tangan, yang buang sifat namanya, kena denda 12 ringgit serta bayar setengah bangun yaitu 20 ringgit pada yang cacat. 
pasal 18 (jika orang misuh-misuh pada orang lain terlupa kata yang  tiada patut, silap namanya dihukum beras 1 gantang, kelapa 1 biji, ayam satu, sirih 1 besil. 
maka barang itu pulang pada yang dakwa)
pasal 38 (jika orang membunuh tiada dengan sengaja hendaklah bayar bangun bagaimana tersebut di atas ini dipasal 36 serta bayar balanja mati 4 ringgit dan dosa pada pasirah proatin 12 ringgit akan tetapi perkara itu hendak diputus dihadapan yang pegang kuasa di dalam batang hari)
pasal 39 (jika orang melukai orang tiada dengan sengaja kena tepong dari 2 sampai 8 ringgit dan denda pada pasirah proatin dari 3 sampai 12 ringgit tepong pulang pada yang luka) 
pasal 40 (jika orang membunuh maling sedang didalam rumah tiada kena bangun)
pasal 41 (jika orang laki-laki masuk didalam orang punya rumah dengan maksud hendak buat jahat dengan orang punya bini, kerap gawe namanya. 
maka tertangkap didalam rumah lantas dibunuh oleh laki perempuan itu, tiada menjadi perkara. 
akan tetapi jika orang itu tertangkap di luar rumah tiada boleh dibunuh, maka ia kena denda 12 ringgit, kasikap utang di tumbuk mati namanya)
pasal 46 (tiada boleh sekali-kali orang pasang tukas kala atau blantuk dekat ladangnya atau dekat jalan-jalan. 
dan jika orang melanggar aturan ini ia kena denda 12 ringgit pada pasirah proatin, dan lagi jika ada orang yang kena tukas kala atau blantuk lantas mati yang pasang perangkap itu kena bangun bagaimana tersebut di pasal 36, 
dan jika orang yang kena luka tiada mati yang pasang perangkap itu kena tepung dari 6 sampai 12 ringgit)
pasal 47 (jika orang mati terbunuh atau tersamun di tengah jalan dusun dan marga yang punya tanah tanggung dari dusunnya, 
jika tiada nyata siapa yang punya perbuatan hendaklah pasirah proatin sagerah kasih tau pada yang kuasa)
pasal 18 (jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda, naro gawe namanya. 
ia kena denda 2 ringgit, jika itu perempuan mengadu; dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit pada kepala dusun serta penggawanya)
pasal 19 (jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda, meranting gawe mamanya. ia kena denda 4 ringgit jika perempuan itu mengadu, dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit pada kepala dusun serta penggawanya)
pasal 20 (jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda, meregang gawe namanya.  
ia kena denda 6 ringgit jika perempuan itu mengadu, dan 3 ringgit pada perempuan, dan 3 ringgitpada kepala dusun serta penggawanya)
pasal 21 (jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas pelak badannya, meragang gawe namanya. 
ia kena denda 12 ringgit, jika perempuan itu mengadu, dan 6 ringgit pulang pada perempuan itu dan 6 ringgit pada pasirah, jika di dusun pasirah. 
jika di dusun pangandang, 3 ringgit pulang pada pasirah dan 3 ringgit pada kepala dusun dan penggawanya) 
pasal 5 (di tiap-tiap dusun diatur kamit dusun, dari 2 sampai 8 orang atas kepatutan pasirah dan proatin, dan kemit dusun itu satu hari satu malam bergilir. 
dan pekerjaannya kemit dusun siang dan malam jaga di dusun, tunggu gardu atau balai, dan berkeliling jaga api dan pencuri serta memeriksa surat pas orang pertandang yang sampai dan pelihara laman dan pangkalan dan gardu dan balai)
pasal 7 (siapa-siapa yang tiada turun waktu sampai gilirannya kemit dusun, putus kemit namanya. kena denda satu ringgit serta kena bayar upah pada orang yang ganti kemit)
pasal 8 (jika orang punya rumah ditunu orang jahat atau pencuri masuk dusun tiada dengan ketahuan kemit dusun, kemit dusun itu dipanjing dari 1 sampai 3 bulan pada yang kuasa)
pasal 12 (dan di tiap-tiap dusun hendak orang banyak bertegah balai dan gardu dan paseban dan misjid atau langgar)
pasal 13 (jika orang punya rumah terbakar sebab kurang jaga, tetapi tiada ada orang lain punya rumah, milu celaka maka orang yang punya rumah terbakar, kena denda 6 ringgit)
pasal 18 (jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda, naroh gawe namanya. ia kena denda dua (2) ringgit jika perempuan itu mengadu. 
dan satu ringgit pulang pada perempuan itu dan satu ringgit pada kepala dusun serta penggawanya). 
pasal 19 (jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda, meranting gawe namanya. 
ia kena denda empat (4) ringgit jika perempuan itu mengadu. 
dan dua ringgit pulang pada perempuan itu, dan dua ringgit pada kepala dusun serta penggawanya). 
pasal 20 (jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda, merenggang gawe namnya. 
ia kena denda enam (6) ringgit jika perempuan itu mengadu, dan tiga ringgit pulang pada perempuan dan tiga ringgit pada kepala dusun serta penggawanya). 
pasal 21 (jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya, meragang gawe namanya. 
ia kena denda dua belas (12) ringgit jika perempuan itu mengadu. 
dan enam ringgit pulang pada perempuan itu, dan enam ringgit pada pasirah, jika di dususn pasirah. 
jika di dusun pengandang tiga ringgit pulang pada pasirah dan tiga ringgit pada kepala dusun dan penggawanya)
upaya yang dilakukan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi sudah diansifasi dengan pasal-pasal yang berisi tentang pencegahan. 
dan, pasal yang berkaitan dengan pencegahan ini, sanksinya sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan. 
penerapan sistem denda dianggap sebagai cara yang efektif. 
efektif karena namanya jenis kejahatannya dibedakan sesuai tingkatannya yaitu mulai dari kejahatan naroh gawe, meranting gawe, merenggang gawe, dan meragang gawe. 
mulai dari memegang dari ujung jari sampai pergelangan tangan bagian bawah, memengang mulai dari pergelangan tangan baian bawah sampai siku, dari siku sampai pangkal bahu, dan memeluk badan. 
jenis sanksi yang diterapkanpun juga berbeda sesuai dengan tingkatannya yaitu mulai dari 2, 4, 6, dan 12 ringgit. 
sanksi berupa denda dipruntukkan kepada perempuan atau janda yang menjadi korban, juga kepada unsur pemerintah setempat (pemerintah marga) yaitu kepala dusun, penghulu, dan pasirah 
dengan diterapkan sistem sanksi seperti ini, maka tidak mungkin kiranya para perangkat dusun melanggar sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. 
semua perangkat dusun yang ikut menyelesaikan kasus-kasus seperti di atas telah mendapatkan upah dalam menyelesaikan perkara. 
tindakan pencegahan dari korupsi telah dilakukan oleh sistem pemerintahan marga.
perbuatan gratifikasi
hadiah-hadiah ini tidak gratis diberikan, dan bukan tanpa maksud maupun tujuan. 
pola semacam ini ternyata sering dilakukan secara terus menerus dan selalu berganti-ganti hadiah. 
pada saat sultan menjabat maupun pengganti sultan setelahnya selalu memberikan hadiah-hadiah kepada penguasa kolonial di batavia. 
ini dapat dilihat dari temuan- temuan arsip bagaimana gratifikasi dilakukan oleh sultan di kesultanan palembang. 
sultan muhammad bahauddin (1776-1803) pernah melakukan gratifikasi kepada gubernur jenderal johannes siberg.
“sebagai ungkapan rasa sayang, maka paduka sri sultan ratu mengirim kepada para sahabat karibnya yang sudah bagaikan saudara kandung: gubernur jenderal dan para dewan hindia hadiah-hadiah berikut: 2 pikul jagung, 2 ribu potong gambir kualitas terbaik, 2 buah taring gading gajah, dan 2 buah tongkat rotan dengan pegangan emas, 
beserta juga kepada yang terhormat tuan penasihat utama dan direktur jenderal: 1 buah taring gading gajah, seribu potong gambir kualitas terbaik, 1 pikul jagung dan 1 buah tongkat rotan dengan pegangan emas 
sultan mahmud badaruddin ii (1804-1821), pada saat ia baru diangkat menjadi pengganti sultan muhammad bahauddin yang telah wafat, hadiah ini juga diberikan kepada gubernur jenderal johannes siberg dan direktur jenderal:
 “akhirnya paduka sri sultan ratu mengirim kepada sahabat-sahabat karib tersebut, sebagai bukti rasa sayang, hadiah-hadiah sebagai berikut, yaitu kepada paduka tuan gubernur jenderal berupa: 110 pikul lada hitam 20 pikul lada putih, 40 pikul timah, 2 pikul jagung, 2000 potong gambir kualitas terbaik, 4 buah taring gading gajah, 4 lembar papan ambalu, 1 pasang tikar rotan, dan 2 buah tongkat rotan dengan pegangan emas. 
kepada paduka tuan direktur jenderal berupa: 21 pikul lada hitam, 10 pikul lada putih, 10 pikul timah, 1 pikul jagung, 1000 potong gambir kualitas terbaik, 2 buah taring gading gajah, 2 lembar papan ambalu, 1 pasang tikar rotan, dan 1 buah tongkat rotan dengan pegangan emas” 
selama dilakukan studi pustaka tidak terlihat di semua literatur tentang korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan kesultanan palembang, 
tetapi ditemukan sebuah kasus suap yang dilakukan oleh etnis cina kepada pegawai kesultanan pada masa-masa akhir dihapuskannya kesultanan palembang oleh belanda, 
van sevenhoven menyatakan:
“sekali kita tanyakan kepada seorang tjina yang cerdas, bagaimana bangsanya dapat bertahan di ibukota palembang, dimana mereka dihadapkan kepada perlakuan-perlakuan yang kasar dan sewenang-wenang “o!”. 
katanya, “tjina itu pintar; jika mereka diperlakukan tidak adil, mereka membawa hadiah-hadiah kepada orang-orang tinggi yang disukai radja dan merekalah yang mengusahakan agar perkaranya dibereskan. 
biasanya hadiah-hadiah ini digambarkan sebagai suatu tanda hormat terhadap atasan dan hal itu secara umum terjadi di seluruh kepulauan. 
tetapi sebenarnya itu adalah ibarat bea yang harus dibayar untuk dapat menemui orang atasan. 
karena itu untunglah, bahwa pemerintah belanda melarang pegawainya-pegawainya dengan ancaman hukuman berat untuk menerima hadiah-hadiah 
kemudian dr hudaidah mpd menyampaikan paparan berjudul “kharismatik pesirah pemimpin marga di sumsel”.
 menurut hudaidah, pemilihan pesirah/ pangeran dengan pola yang ideal dimana calon biasanya merupakan keturunan pesirah sebelumnya atau mendapat rekomendasi dari tokoh adat atau masyarakat. 
 pemilihan pesirah atau pangeran biasanya berdasar penilaian kualitas dan kapabilitas, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.
 atau memiliki moralitas dan integritas yang baik (jujur, adil dan dipercaya) serta memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, hukum adat dan tradisi marga.
 terkait kharismatik, hudaidah menguraikan sebagai daya tarik atau pesona yang kuat yang mampu mempengaruhi orang lain secara positif.
menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memikat, menginspirasi, atau mempengaruhi orang lain dengan cara berbicara, berperilaku, dan berinteraksi.
kharismatik biasanya merujuk kepada keturunan dan legitimasi, pengetahuan dan kebijaksanaan, kepemimpinan dan keberanian.
juga merujuk kepada peran sosial dan ekonomi, kemampuan berkomunikasi, simbol persatuan dan identitas komunal, serta karisma pribadi.
lebih lanjut hudaidah mengutip beberapa cerita tentang sistem pemilihan kepala marga di beberapa tempat yang disampaikan kepala museum negeri sumsel chandara amprayadi di beberapa kesempatan.
 mulai dari kisah pemilihan pesirah di sebuah marga yang mana seseorang terpilih karena namanya dielu-elukan lantaran bully-an.
namun lantaran ia dipilih oleh belanda karena dianggap bahwa sosok tersebut sebagai tokoh yang dipuji-puji.
atau juga kisah pemilihan pesirah di sebuah marga, dalam beberapa kasus, rakyat biasa mendapatkan “pesirah/pangeran" karena diberikan kesultanan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan kontribusi kepada sultan, biasa mendapatkan gelar tersebut melalui piagam dari kesultanan palembang.
selanjutnya dr hendra sudrajat sh mh membawakan pemaparan berjudul “perspektif ham terhadap penghapusan marga dan prospek pemerintahan marga”.
penemu teori konstitusi nusantara ini membeberkan, penyeragaman sistem pemerintahan desa di indonesia yang tertuang dalam uu nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan uu nomor 5 tahun 1979 tentang desa. 
dari penyeragaman sistem pemerintahan desa ini, hendra menyampaikan solusi berupa revisi kembali uu nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. 
dan memperkuat di tingkat provinsi sumsel dengan adanya peraturan daerah (perda) dan di tingkat kabupaten/kota di provinsi sumsel yang pernah berlaku sistem pemerintahan marga. 
hendra kemudian menyoroti masih terbelahnya pemahaman masyarakat dan elite lokal dalam konteks penerapan marga dalam sistem pemerintahan. 
hal ini mengingat bahwa marga memiliki pola persebaran di masing-masing wilayah di provinsi sumsel, sehingga mempunyai karakteristik dan pola masing-masing. 
sebagai solusinya kata hendra, satukan persepsi dan langkah masing-masing marga yang ada di provinsi sumsel, sehingga terjadi penyatuan gerak dalam penerapan pemerintahan marga.
upaya ini dalam bentuk membangkitkan kembali marga setelah adanya penyeragaman sistem pemerintahan desa di indonesia yang tertuang dalam uu nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan uu nomor 5 tahun 1979 tentang desa. 
lantas terkait lemahnya dukungan regulasi pemerintahan lokal, seperti perda pemprov sumsel dan perda tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi sumsel.
untuk menurut hendra perlunya penyusunan dan penetapan perda pemprov sumsel, dan perda tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi sumsel yang mengutamakan eksistensi marga sebagai suatu sistem pemerintahan lokal. 
“agar perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkualitas, maka dibutuhkan akademisi dan ahli hukum tata negara dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan perda di semua tingkatan, agar pembuatan perda disertai dengan daftar inventarisasi masalah dan naskah akademik,” tukasnya.
narasumber berikutnya, dr meita istianda sip msi menyampaikan makalahnya yang berjudul “quo vadis marga”.
di awal paparan, meita menuturkan mengenai istilah marga yang telah muncul sejak masa sriwijaya. 
sebagaimana cuplikan dalam prasasti kota kapur berikut ini:   
“…yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu; 
biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk, biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika di bawah pimpinan datu atau beberapa datu Śrīwijaya, dan biar mereka dihukum bersama marga dan keluarganya. …” (naskah akademik ranperda marga, 2021).
selain itu sambung meita, menurut muslimin (1986), kata “marga” ini pertama kali ditemukan dalam piagam dari kerajaan/kesultanan palembang sejak kira-kira tahun 1760. 
kata “marga” diyakini oleh muslimin berasal dari sebuah kata sansekerta, “varga”, yang mengandung arti sebagai sebuah wilayah tertentu dan juga sebagai sebuah rumpun atau keluarga.
sumbai adalah istilah pasemah untuk suku yang setingkat dengan marga di kepungutan. karena itu, oleh gramberg, kepala-kepala sumbai disebut juga dengan istilah pasirah (soetadji, 2000: 102, 117). red.: sumbai, petulai, buay, marga.
kekuasaan pesirah kepala marga
seorang pasirah menurut meita, berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat. 
sebagai kepala pemerintahan, pasirah menjalankan fungsi sebagai pemimpin politik pada tingkat marga atau sumbai. 
adapun sebagai kepala adat, pasirah menjalankan fungsi pemimpin sosial bagi masyarakatnya.  
dengan demikian, seorang pasirah tidak hanya sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi adminisitrasi pemerintahan namun juga sebagai pelaksana hukum adat. 
seorang pasirah adalah orang yang dipilih oleh penduduk marga dalam suatu pancang pasirah untuk kemudian disetujui dan oleh residen palembang melalui besluit yang dikeluarkannya (berg, 1897: 15; soeloeh marga, no. 7, ii, 1932: 105). 
untuk pancang pasirah baru, para pemilih yang berhak adalah penduduk marga itu, sedangkan orang-orang yang berhak dipilih adalah keturunan atau orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan para pasirah (soeloeh marga, no. 7, ii, 1932: 105).
baik proatin, penggawa maupun kaum, tidak dapat diangkat dan diberhentikan oleh pasirah (anonim. 1876: 14; berg, 1897: 15-16, 26).
masing-masing dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan oleh penduduk marga dan dusun. 
pemilihan ini disebut dengan pancang (soeloeh marga, ii, 18, 1932: 269).
dengan demikian, pasirah dipilih secara langsung dalam sebuah pemilihan yang bebas oleh warga marga, meskipun jabatan pasirah selalu diisi oleh para keturunan pasirah. 
untuk memenangi persaingan itu, tidak sedikit calon yang mengeluarkan biaya sampai ribuan gulden untuk memikat dan menarik pendukung (peeters, 1997: 95-96).
lebih jauh, meita mengemukakan ada 3 penyebab kenapa marga harus ditiadakan/dihilangkan.
pertama jelas meita, kekuasaan marga yang mengakar hingga ke bawah.
lalu kedua, timbul ketakutan penguasa tidak dapat mengendalikan rakyat di bawah kepemimpinan pasirah.
“untuk penyebab ketiga, kepentingan ekonomi politik pemerintah sehingga perlu menghilangkan marga,” pungkasnya.