Komitmen Kuat, Polri Memberantas Kasus Judi Online Yang Kian Marak di Indonesia

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 22 Jun 2024 - 17:23

Polri semakin menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kasus judi online yang kian marak di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.--Bidhumas Polda Sumsel

"Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri, pengungkapan judi online ini merupakan wujud komitmen Polri untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia untuk menuju Indonesia emas 2045," katanya.

Berikut bunyi beberapa pasal UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU yang disangkakan kepada pelaku yakni Pasal 3 berbunyi setiap Orang yang menempatkan.

Juga mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan.

Dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Pasal 4 berbunyi setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan.

Yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pasal 5 ayat (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran.

Atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 5 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

komitmen kuat, polri memberantas kasus judi online yang kian marak di indonesia                            jakarta, koranpalpres.com - polri semakin menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kasus judi online yang kian marak di indonesia.
kepala biro penerangan masyarakat (karopenmas) divisi humas polri, brigjen pol trunoyudo wisnu andiko, menegaskan bahwa polri akan terus berupaya maksimal dalam mengatasi masalah perjudian daring ini.
brgjen pol trunoyudo menyampaikan bahwa pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online oleh presiden joko widodo merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat upaya pemberantasan.
“polri tentunya dari dulu sampai sekarang dan ke depan akan terus berkomitmen dalam pemberantasan judi daring dan tentunya kami mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat dalam pemberantasan judi daring,” ujar brigjen pol trunoyudo, sabtu 22 juni 2024.
baca juga:tegas terukur, polri memastikan anggota polri terlibat dan bekingi judi online bakal dipecat tidak hormat
baca juga:melahirkan bibit penembak, polda sumsel gelar kapolda cup
brigjen pol trunoyudo juga menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan media dalam memberantas judi online. ia mengajak semua pihak untuk aktif melaporkan aktivitas perjudian yang mereka temui.
dukungan ini dinilai sangat penting untuk keberhasilan upaya polri dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari judi online.
“kami mohon doa dan dukungannya dari rekan media dan seluruh masyarakat dalam pemberantasan judi daring. kami tidak bisa bekerja sendiri, butuh peran aktif dari semua pihak untuk memerangi masalah ini,” kata brigjen pol trunoyudo.
bahkan bareskrim polri mengungkap kasus pidana judi online di 3 situs dengan nilai transaksi fantastis mencapai rp1 triliun. polisi juga mengusut tindak pidana pencucian uang (tppu) dalam kasus ini.
baca juga:luar biasa! polres prabumulih bagi-bagi paket sembako gratis di wilayah polsek berikut ini
baca juga:menjadi perhatian pimpinan, polda sumsel gelar bhakti kesehatan khusus penyandang disabilitas
wakil ketua harian penegakan hukum satgas pemberantasan judi online website, komjen wahyu widada, mengatakan tiga situs judi online itu adalah 1xbet, w88, dan liga ciputra. sebanyak 18 tersangka telah diamankan polisi diduga melakukan tppu.
"para tersangka diduga melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 5 jo pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang," kata komjen wahyu widada di mabes polri, jakarta selatan, jumat 21 juni 2024.
para tersangka juga disangkakan dengan pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 2024.
tentang ite, pasal 82 dan/atau pasal 85 undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, serta pasal 303 kuhp jo pasal 55 ayat 1 kuhp.
baca juga:kapolres lahat pimpin apel siaga antisipasi kericuhan pasca hasil psu kpu lahat, ini katanya
baca juga:wah, irwasum polri mendatangi polda gorontalo, berikut tujuannya
"dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama adalah 20 tahun penjara," jelasnya. polri menyebut perputaran uang di 3 situs judi daring itu mencapai rp 1 triliun. 
"estimasi perputaran uang pada ketiga website judi online tersebut sejumlah rp 1.041.000.000.000," katanya.
kabareskrim polri itu mengatakan bahwa modus operandi yang dilakukan para pelaku ini hampir sama. para pelaku melakukan kegiatan melawan hukum itu secara kolektif. 
mereka disebut turut membuat sistem pembayaran judi online. "tentu dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit dan withdraw pada tiga website judi online tersebut," jelas dia.
baca juga:tindak tegas! begini kata kaporlestabes palembang bila ada personel terlibat judi online
baca juga:mepererat hubungan generasi polisi saat ini dengan pendahulu, pju polda sumsel mengunjungi beberapa tempat ini
para tersangka juga menyamarkan pembayaran judi online ini melalui pembayaran yang ada di luar negeri. bahkan, lanjutnya, mereka juga memanfaatkan alat pembayaran melalui kripto dan money changer.
"jadi alat pembayaran yang dibuat di indonesia dengan rekening bank yang ada di indonesia serta tokennya dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri. ini dilakukan untuk menyamarkan transaksi keuangan," tutur dia.
wahyu mengatakan pengungkapan kasus ini sesuai dengan arahan presiden joko widodo (jokowi) dan kapolri jenderal listyo sigit prabowo.
dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi mengungkap kasus judi online ini.
baca juga:pengabdian kepada masyarakat, polda sumsel gelar bakti religi di tempat ibadah
baca juga:wah! pejabat tertinggi mapolres oku hadir dalam rapat koordinasi, berikut buktinya
"sesuai dengan arahan dari bapak presiden ri dan bapak kapolri, pengungkapan judi online ini merupakan wujud komitmen polri untuk melindungi seluruh masyarakat indonesia untuk menuju indonesia emas 2045," katanya.
berikut bunyi beberapa pasal uu no 8 tahun 2010 tentang tppu yang disangkakan kepada pelaku yakni pasal 3 berbunyi setiap orang yang menempatkan.
juga mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan.
dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
baca juga:melahirkan bibit penembak, polda sumsel gelar kapolda cup
baca juga:penghitungan suara ulang di 6 tps, kata-kata tegas ini diucapkan kapolres lahat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak rp10 miliar.
pasal 4 berbunyi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan.
yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak rp5 miliar.
pasal 5 ayat (1) setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran.
baca juga:dijamin gratis, polda sumsel gelar pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas
baca juga:penerimaan bintara polri ta 2024, polda sumsel pastikan transparan dan objektif, berikut buktinya
atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp1 miliar.
pasal 5 ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
pasal 10 berbunyi setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan.
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.
baca juga:pengamanan pelaksanaan pilkada serentak, polda sumsel bakal melakukan operasi mantap praja 2024
baca juga:hari raya idul adha polres pagaralam sembelih 4 ekor sapi dan 10 kambing
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".