Kalaupun program masih ada itupun bagai kerakap tumbuh dibatu, hidup segan mati tak mau, sebut saja (kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan (Kelompencapirnya) Program Departemen Penerangan, Posyandu dan masih banyak program lainnya. 

BACA JUGA:Keluarga Berencana Dasar Peningkatan Kesehatan Bagi Wanita

Lalu bagaimana dengan Program Keluarga Berencana? pasti banyak faktor yang menjadi penyebabnya?

Program Keluarga Berencana

Menyimak perjalan Program KB yang cukup panjang di Indonesia, pemerintah Indonesia dipuji setinggi langit dalam hal pengendalian penduduk. 

Hal ini ditandai dengan diterimanya penghargaan Population Awards dari PBB. Konsekwensinya pada masa itu banyak negara-negara asing yang belajar bagaimana mengelola program pengendalian penduduk melalui pelaksanaan Program KB di Indonesia. 

BACA JUGA:Capai Pelayanan Sejuta Akseptor, BKKBN Sumsel Kerahkan Seribu Penyuluh KB

Ketika rezim berubah yang ditandai dengan gerakan reformasi, Program KB mulai terlupakan. Program KB yang pernah mengharumkan bangsa dan negara di dunia internasional  termarginalisasikan. Pada era reformasi, pengendalian penduduk dianggap tidak begitu penting karena tidak secara langsung memberikan efek bagi pembangunan. Programpun berjalan tertatih tatih.

Dampak terpinggirkannya Program KB, anggran program sangat terbatas. Anggaran program terus menurun. 

Bahkan memasuki era otonomi daerah, Program KB bukan saja melemah dari sisi anggaran, dari sisi petugaspun berkurang. 

Petugas Lapangan KB (PLKB) sebagai ujung tombak pelaksana dan pengelola Program KB di lapangan terus berkurang. 

BACA JUGA:Keputusan Besar Sang Kolonel, Vasektomi Berujung Penghargaan Puncak Harganas ke-31, Debok: Tetap Perkasa Tuh!

Kalau pada masa sebelum otonomi daerah BKKBN mempunyai petugas lapangan sampai 35.000 orang, maka pada era otonomi daerah jumlah itu hanya tingal sekitar 50 persen saja, sehingga rasio petugas lapangan KB dengan wilayah binaan 1 petugas berbanding empat sampai dengan lima desa. 

Puncaknya sampai Presiden Jokowi pada periode ke dua berkuasa    saat mengumumkan susunan kabinet kerja, menteri yang menangani masalah penduduk tidak masuk daftar. 

Ikan punya Menteri, ada Menteri Perikanan, Hutan punya Menteri ada Menteri Kehutanan, tetapi urusan penduduk yang begitu pelik tidak ada menterinya.