Rapor Masih Merah! Skor Indeks Negara Hukum Indonesia Jadi PR Ketua Komisi Yudisial

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Rabu , 07 Aug 2024 - 06:42

Ramah Tamah antara Pj Gubernur Sumsel dan Forkopimda bersama Ketua dan Komisioner Komisi Yudisial RI berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin malam 5 Agustus 2024. --Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

4. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;

5. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Lebih lanjut Elen menaruh harapan besar dengan terbentuknya Kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sumatera Selatan.

Dia mengharapkan fungsi Komisi Yudisial khususnya dalam menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau perilaku hakim di wilayah hukum dapat dilakukan secara efektif dan optimal.

"Selain itu dapat menjaga marwah hakim yang bebas dan mandiri," tambahnya.

Elen mengimbuhkan, koordinasi dengan jajaran Komisi Yudisial RI selama ini telah terjalin sangat baik.

Hal itu terbukti saat menjaring hakim-hakim Agung, Komisi Yudisial menugaskan Tim Penjaringan menjaring dan mendapatkan track record/rekam jejak calon-calon Hakim Agung yang pernah bertugas di Pengadilan wilayah Palembang.

Dalam pelaksanaannya, sambung Elen, Tim Penjaringan ini berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

"Ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan," cetusnya.

Terkait persoalan penegakan hukum, menurut Elen memang bukan merupakan masalah yang sederhana.

rapor masih merah! skor indeks negara hukum indonesia jadi pr ketua komisi yudisial                            palembang, koranpalpres.com – komisi yudisial ri: ibu pertiwi belum dalam kondisi baik di mana indeks negara hukum di indonesia tahun 2023 masih merah.
ketua komisi yudisial ri prof amzulian rifa'i menjelaskan, indeks negara hukum indonesia di tahun 2023 masih belum baik.
atau dengan kata lain tidak meningkat apabila dibandingkan tahun 2022. 
indonesia berada di posisi 0,53, di mana angka yang cukup tinggi hanya ada di keamanan dan ketertiban sebesar 0,71. 
baca juga:6 kampus dengan biaya pendidikan jurusan hukum termahal di indonesia versi edurank!
baca juga:inilah sekolah hukum terbaik di indonesia, pengacara handal banyak jebolan kampus ini
besaran indeks tersebut menurut amzulian juga mengindikasikan bahwa masih ada problem dalam birokrasi di semua lini.  
"secara umum indeks negara hukum di indonesia 0,53 itu sebetulnya masih merah," ujar amzulian di sela ramah tamah dengan pj gubernur sumsel elen setiadi.
ramah tamah antara pj gubernur sumsel dan forkopimda bersama ketua dan komisioner komisi yudisial ri berlangsung di griya agung palembang, senin malam 5 agustus 2024. 
menurut amzulian, indonesia tidak bisa serta merta meremehkan hasil survei karena hal tersebut merupakan penilaian secara internasional. 
baca juga:berantas judi online, polri tegaskan tak ada yang kebal hukum
baca juga:tidak main-main, danrem gapo bakal berikan sanksi hukuman super tegas bagi prajurit yang terlibat judi online
dia menekankan juga pada kebutuhan kantor penghubung tadi bukan kita bekerja lebih baik tapi melainkan tuntutan publik yang lebih baik. 
amzulian meyakini kinerja komisi yudisial lebih baik dari tahun sebelumnya tapi publik juga meningkatkan tuntutannya. 
“oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kinerja kita," ujar amzulian.
sebelumnya, amzulian mengatakan presiden ri selalu menekankan untuk memperbaiki pelayanan publik di indonesia. 
baca juga:resmi! universitas pgri palembang melakukan grand launching program studi hukum bisnis fakultas hukum
baca juga:bangun masyarakat melek hukum! yayasan lbh sejahtera palembang sriwijaya gencar blusukan
karena pelayanan publik sambung dia, merefleksikan banyak hal. 
seperti pelayanan publik yang baik diyakini memiliki birokrasi yang baik dan juga tingkat korupsinya yang rendah. 
karena kita bicara soal hukum maka ada indeks negara hukum. 
indeks ini katanya lagi, menjadi tolak ukur bagaimana birokrasi di bidang hukum suatu negara. 
baca juga:cetak generasi taat hukum, kejari ogan ilir lakukan ini di sekolah
baca juga:mantap! tak ingin warga terjerat hukum, 2 kades di ogan ilir serahkan senpi ke polisi
“bagaimana bekerjanya hukum di suatu negara," tukas amzulian. 
sementara itu, sebagai tuan rumah, pj gubernur elen setiadi mengapresiasi hadirnya ketua dan komisioner komisi yudisial di sumsel.
elen berharap dapat menyemangati rekan-rekan komisi dan komisioner penghubung wilayah di daerah dalam berkiprah dan mengabdi.
“semoga dapat memberikan pencerahan bagi dunia peradilan di wilayah hukum provinsi sumsel,” harap elen. 
baca juga:makin bangga, mahasiswa prodi hukum keluarga islam uin raden fatah berprestasi di iyen malaysia
baca juga:ga neko-neko! mahasiswa unand beber media sosial efektif meningkatkan kesadaran hukum warga +62
terlebih dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi komisi yudisial ri yang telah mempercepat dan terlaksananya pembentukan kantor penghubung komisi yudisial di sumsel. 
elen memaparkan, pembentukan komisi yudisial berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial.
selanjutnya dengan berkembangnya dinamika peradilan yang cukup pesat saat ini memang perlu adanya kantor penghubung komisi yudisial daerah. 
adapun dasar pembentukan telah beberapa kali disempurnakan terakhir pembentukan kantor penghubung komisi yudisial daerah diatur dalam peraturan komisi yudisial nomor 1 tahun 2017.
baca juga:beri penyuluhan hukum, sultan palembang buat terpukau masyarakat adat
baca juga:kuasa hukum ini datangi inspektorat ogan ilir, laporkan camat muara kuang!
peraturan komisi yudisial nomor 1 tahun 2017 ini tentang pembentukan, susunan dan tata kerja penghubung komisi yudisial di daerah. 
menurut elen, sesuai ketentuan pasal 20 uu 18 tahun 2011 tentang perubahan atas uu 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial.
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
baca juga:mahasiswa fisip unand beberkan penyebab problematika penegakan hukum di indonesia, ternyata karena ini!
baca juga:puluhan mahasiswa fakultas hukum wilayah barat padati hotel alts palembang, jenderal bintang dua hadir
2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
3. melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup;
4. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
5. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
baca juga:kurangi angka pelanggaran, prajurit, pns dan persit jajaran korem gatam wajib ikuti kegiatan penyuluhan hukum
baca juga:hukum di indonesia tumpul ke koruptor, tajam ke rakyat miskin, apa benar hukum bisa dibeli?
lebih lanjut elen menaruh harapan besar dengan terbentuknya kantor penghubung komisi yudisial wilayah sumatera selatan.
dia mengharapkan fungsi komisi yudisial khususnya dalam menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau perilaku hakim di wilayah hukum dapat dilakukan secara efektif dan optimal.
"selain itu dapat menjaga marwah hakim yang bebas dan mandiri," tambahnya. 
elen mengimbuhkan, koordinasi dengan jajaran komisi yudisial ri selama ini telah terjalin sangat baik.
baca juga:polresta pagaralam adakan perlombaan pos satkamling di wilayah hukumnya
baca juga:tegakkan hukum tindak pidana korupsi, segera resmikan kantor baru kejari pali
hal itu terbukti saat menjaring hakim-hakim agung, komisi yudisial menugaskan tim penjaringan menjaring dan mendapatkan track record/rekam jejak calon-calon hakim agung yang pernah bertugas di pengadilan wilayah palembang.
dalam pelaksanaannya, sambung elen, tim penjaringan ini berkoordinasi dengan biro hukum setda provinsi sumatera selatan. 
"ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah provinsi sumatera selatan," cetusnya. 
terkait persoalan penegakan hukum, menurut elen memang bukan merupakan masalah yang sederhana.
baca juga:secara umum aset pemkot sudah punya kekuatan hukum
baca juga:atasi permasalahan etik di rumah sakit, persi sumsel gelar seminar dan hadirkan pendekar-pendekar hukum ini 
bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri.
melainkan juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. 
dalam usaha mewujudkan hal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran komisi yudisial merupakan hal yang penting dan sentral.
utamanya dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang akan menjadi barometer tegaknya prinsip negara hukum. 
baca juga:bawaslu prabumulih ajak media bersinergi, harapkan berita berimbang selama pilkada 2024 
baca juga:pj walikota palembang apresiasi phl pupr, sebut ratusan pekerja pejuang sejati
elen harap kantor penghubung komisi yudisial wilayah sumsel ini dapat bersinergi dengan pemprov sumsel dan pemkab/pemkot serta stakeholder lainnya.
"sinergi mewujudkan aparat dan penegak hukum yang berwibawa serta berperilaku sesuai kode etik," timpalnya. 
momen ramah tamah ini masih kata elen, tentunya tepat bagi kedua belah pihak untuk lebih mempererat sinergitas untuk mendukung upaya penegakan hukum.
"kita juga berharap kantor penghubung komisi yudisial ini dapat mempermudah masyarakat memberikan informasi dan membantu tugas-tugas komisi yudisial," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Ekspres 7 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan