Pengadilan Negeri Palembang Terima Pelimpahan Berkas, Kasus Apakah Itu?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 15:27

Telah dilaksanakan Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2018 ke PN Palembang.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bahwa pada Jumat 4 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pengadilan Negeri (PN) Palembang telah dilaksanakan Pelimpahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2018 ke PN Palembang.

Adapun identitas lengkap tersangka tersebut yakni Dian Winani Binti Joko Panggung Wiyono warga Jalan Jend. HM Soeharto RT. 06, Kelurahan Simpang Periuk,Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau.

Kemudian Herlina Binti Madri warga Jalan Lintas Sumatera, Dusun III Desa Maur, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dan terakhir ada Jefri Afrimando Bin Ekman warga Jalan Tanara No 01 RT. 04, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau.

Kasi Intel Kejari Lubuk Linggau, Wenharnol, S.H., M.H mengatakan, bahwa uraian singkat perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengelolaan Anggaran BLUD RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2018.

Yang diduga dilakukan oleh tersangka Dian Winani selaku Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 144/KPTS/RSUD.RPT/MRU/2018 tanggal 26 Februari 2018 bersama–sama.

Dengan Jeri Afrimando selaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor : 144/KPTS/RSUD.RPT/MRU/2018 tanggal 26 Februari 2018 masa jabatan bulan 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

Dan saudari Herlina selaku Pejabat Teknis Pelayanan BLUD RSUD Rupit Pada RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara periode Januari sampai dengan Juli 2018.

pengadilan negeri palembang terima pelimpahan berkas, kasus apakah itu?                            palembang, koranpalpres.com - bahwa pada jumat 4 oktober 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di pengadilan negeri (pn) palembang telah dilaksanakan pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018 ke pn palembang.
adapun identitas lengkap tersangka tersebut yakni dian winani binti joko panggung wiyono warga jalan jend. hm soeharto rt. 06, kelurahan simpang periuk,kecamatan lubuk linggau selatan ii, kota lubuk linggau.
kemudian herlina binti madri warga jalan lintas sumatera, dusun iii desa maur, kecamatan rupit, kabupaten musi rawas utara.
dan terakhir ada jefri afrimando bin ekman warga jalan tanara no 01 rt. 04, kelurahan air kuti, kecamatan lubuk linggau timur i, kota lubuk linggau.
baca juga:wah! ada sidang pembacaan putusan dugaan korupsi makan minum tahfiz dinas pendidikan mura, ini tempatnya
baca juga:gokil! mega proyek jalan tol sumatera barat-pekanbaru telan dana rp78 triliun dengan terowongan terpanjang
kasi intel kejari lubuk linggau, wenharnol, s.h., m.h mengatakan, bahwa uraian singkat perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018.
yang diduga dilakukan oleh tersangka dian winani selaku bendahara pengeluaran blud rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara. 
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 bersama–sama.
dengan jeri afrimando selaku pimpinan badan layanan umum daerah (blud) rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara.
baca juga:habiskan dana investasi rp12,5 triliun, jalan tol di sumatera selatan ini percepat perjalanan lintas sumatera
baca juga:layanan lrt palembang dipuji menhub ri, jadi kota percontohan transportasi indonesia
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 26 februari 2018 masa jabatan bulan 3 januari 2018 sampai dengan 31 juli 2018.
dan saudari herlina selaku pejabat teknis pelayanan blud rsud rupit pada rsud rupit kabupaten musi rawas utara periode januari sampai dengan  juli 2018.
berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 144 / kpts / bkpsdm / 2018, tanggal 26 februari 2018 dan dan selaku pimpinan blud  rumah sakit umum daerah (rsud) rupit kabupaten musi rawas utara.
kemudian berdasarkan surat keputusan bupati musi rawas utara nomor : 470/kpts/rsud.rpt/mru/2018 tanggal 01 agustus 2018 masa jabatan 1 agustus 2018 sampai dengan desember 2018 (masing-masing  dilakukan penuntutan terpisah).
baca juga:warga rusun sambut hangat fitrianti, harapkan fitri-nandri jadi walikota dan wakil walikota palembang
baca juga:wah! pratt yoda indonesian idol hadir dalam osmb universitas terbuka palembang, ini faktanya
dengan cara melakukan belanja dana blud rsud rupit tahun 2018 tidak sesuai dengan dokuman pelaksana anggaran (dpa) dan rencana kerja anggaran (rka).
sebagaimana ketentuan pasal 81 permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pasal 66 permendagri nomor 79 tahun 2018.
tentang badan layanan umum daerah, melakukan pencatatan bku tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban, melakukan pengeluaran belanja atas kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif).
dan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban lebih tinggi dari belanja sebenarnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah senilai rp1.047.320.849,86.
baca juga:gelar senam pagi, berikut ini tujuan kejati sumsel
baca juga:setelah terhenti, pembangunan jalan tol kapalbetung kini bergairah kembali! ini target penyelesaiannya
"sebagaimana laporan hasil audit investigatif bpk ri nomor : 26/lhp/xxi/06/2023 tanggal 22 juni 2023 dalam kegiatan belanja badan layanan umum daerah (blud) rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun 2018," katanya. 
dengan demikian perbuatan tersangka telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55  ayat (1)  ke-1 kuhpidana, subsidiair pasal 3 jo. pasal 18 huruf b ayat (2), (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuh pidana.
baca juga:satu dekade kepemimpinan jokowi: bangun fondasi infrastruktur untuk daya saing ekonomi indonesia, ini buktinya
baca juga:ternyata ini alasan masyito romi herton mengundurkan diri dari pengurus nasdem palembang
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"