Terkait Kebijakan Melarang Pelaksanaan Pernikahan di Luar KUA, Ini Penjelasan Kemenag

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Minggu , 13 Oct 2024 - 16:07

Jubir Kemenag Anna Hasbie membantah bahwa ada kebijakan menikah pada hari Sabtu dan Minggu serta tanggal merah.-kemeng ri-

Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani pernikahan di kantor. “Penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor KUA, bukan petugas penghulu,” imbuh Anna.

terkait kebijakan melarang pelaksanaan pernikahan di luar kua, ini penjelasan kemenag                            palembang, koranpalpres.com - beberapa waktu terakhir ini ada kehebohan yang banyak berseliweran di jagad maya maupun dalam pembicaraan keseharian terkait kebijakan melarang pelaksanaan pernikahan di luar kantor urusan agama (kua).
hal tersebut membuat sebagian masyarakat terutama yang sudah lama mempersiapkan acara pernikahan pada hari ahad dan hari tanggal merah.
diketahui kementerian agama ri mengumumkan aturan terbaru yang mengatur persyaratan dan pelaksanaan pernikahan.
seperti termaktub dalam peraturan menteri agama (pma) no. 22 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan yang diundangkan pada senin (7/10) lalu.  
baca juga:kemenag berhasil tingkatkan indeks kepuasan jamaah haji tahun 2024
keluarnya aturan baru mengenai pernikahan menarik perhatian publik lantaran disebut memuat aturan menikah di hari libur.
menanggapi hal tersebut, kementerian agama (kemenag) menegaskan tidak ada kebijakan yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar kantor urusan agama (kua) tersebut. baik itu pada hari pada hari kerja maupun di hari libur.
"kami ingin meluruskan aturan tersebut tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar kua pada hari kerja ataupun di hari libur," ujar juru bicara (jubir) kemenag, anna hasbie di jakarta, minggu (13/10/2024).
pernyataan dia tersebut adalah untuk merespons beredarnya informasi di media sosial (medsos) soal larangan nikah di hari libur.
baca juga:cinta berbiaya! 5 suku indonesia dengan adat pernikahan termahal, calon pengantin pria wajib tahu
terutama setelah diterbitkannya peraturan menteri agama (pma) no. 22 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan.
menurut anna, yang ada justru pemberitahuan mengenai pelaksanaan pernikahan di kua pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
sebab, kua hanya beroperasi dari senin hingga jumat. hari sabtu dan minggu pelayanan di kantor kua diliburkan.
di luar hari-hari tersebut termasuk juga ketika tanggal merah, kua tidak melayani pernikahan di kantor.
baca juga:mengenal tradisi ritual pernikahan di sumsel, adat palembang yang sakral dan unik
"jadi, penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor kua, bukan petugas penghulu," kata anna.
ditambahkan anna, layanan pencatatan nikah sudah diatur dalam undang-undang.
jadi, selama memenuhi syarat-syarat yang berlaku, pasangan tetap bisa melangsungkan pernikahan di lokasi yang diinginkan, baik di rumah, tempat ibadah atau lainnya
anna menegaskan pula kemenag berkomitmen untuk terus memberi pelayanan pencatatan pernikahan yang memudahkan masyarakat.
baca juga:cegah pernikahan dini, pj walikota palembang kukuhkan forum anak daerah se-kota palembang 
"semoga penjelasan ini bisa meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar kua kecamatan. kemenag berkomitmen untuk terus memberi layanan terbaik dalam proses pencatatan pernikahan," imbuh anna.
nanti ke depan, kata anna, kemenag akan menyosialisasikan lebih hal-hal lanjut terkait pma no. 22 tahun 2024. dengan demikian tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat terkait aturan pernikahan yang berlaku. 
anna hasbie lebih lanjut mengatakan aturan tersebut tidak memberikan batasan kapan pernikahan boleh dan tidak boleh dilangsungkan.  
“aturan itu tidak membatasi pasangan untuk melangsungkan pernikahan di luar kua pada hari kerja ataupun di hari libur,” jelas anna dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari laman resmi kementerian agama, minggu (13/10).  
baca juga:tumbang saat hadiri resepsi pernikahan di ogan ilir, ini penjelasan mawardi yahya
anna kembali menegaskan, aturan yang diributkan publik justru berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan di kantor urusan agama (kua). 
dijelaskannya pelaksanaan pernikahan di kua pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja, sebab kua beroperasi dari senin hingga jumat. 
anna menegaskan  lagi bahwa pma yang baru ini lebih berfokus pada pengaturan tugas dan tanggung jawab penghulu. 
sedangkan kua sebagai kantor memang memiliki jam kerja tertentu, namun kehadiran penghulu tidak terbatas pada jam kerja kantor dan bisa fleksibel menyesuaikan dengan waktu permintaan yang menikahkan.
baca juga:inilah alasan adat pernikahan rasan tuha tradisi masih dijaga suku komering di oku timur sampai sekarang
di luar hari-hari tersebut, kua tidak melayani pernikahan di kantor. “penting untuk dicatat bahwa yang libur hanyalah kantor kua, bukan petugas penghulu,” imbuh anna.