Tagar #indonesiadarurat, Ekspresi Kekhawatiran di Media Sosial yang Harus Didengar

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Senin , 11 Nov 2024 - 21:28

Tagar #IndonesiaDarurat telah menjadi fenomena yang menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. --freepik

Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil yang gulung tikar, serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat membuat beban hidup semakin berat.

Pada saat yang sama puncak dari kemarahan dan penggunaan tagar ini ada pada kejadian DPR yang dinilai melakukan tindakan inkonstitusional dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam revisi UU Pilkada dinilai merancang langkah yang menentang dua putusan MK sebelumnya.

Pertama, Baleg ingin mengembalikan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 20 persen kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya, meskipun MK telah secara tegas memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Kedua, mereka ingin mengembalikan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, padahal MK sebelumnya telah menegaskan bahwa perhitungan usia harus dilakukan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

Ketidakadilan sosial yang selama ini sudah mengakar semakin mencolok.

Ketika krisis terjadi, masyarakat kelas bawah yang paling merasakan dampaknya, sementara sebagian elite tampak mampu bertahan dan bahkan diuntungkan dalam situasi ini.

Ketimpangan yang begitu nyata ini menimbulkan rasa frustrasi, marah, dan kecewa.

Banyak yang merasa bahwa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak memihak kepada mereka yang paling rentan.

Di sinilah tagar #IndonesiaDarurat mengambil peran sebagai alat ekspresi kolektif untuk menyuarakan kekecewaan ini kasus.

tagar #indonesiadarurat, ekspresi kekhawatiran di media sosial yang harus didengar                            padang, koranpalpres.com – artikel berjudul “tagar #indonesiadarurat, ekspresi kekhawatiran di media sosial yang harus didengar” ini ditulis aley taqrizul haq, mahasiswa universitas andalas, padang, sumatera barat.
tagar #indonesiadarurat telah menjadi fenomena yang menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. 
menyebar luas di berbagai platform media sosial seperti twitter, instagram, dan facebook, tagar ini seolah menjadi simbol kegelisahan masyarakat terhadap berbagai isu yang dianggap mendesak. 
di dalamnya terkandung suara-suara yang mengkritisi kondisi ekonomi, ketidakadilan sosial, krisis lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang dirasa mengecewakan. 
baca juga:kinerja kabid humas polda se-indonesia, ini kata staf ahli kapolri bidang media sosial
baca juga:mahasiswa universitas andalas sebut media sosial berpengaruh besar membentuk persepsi politik pemilih pemula
kehadiran tagar ini adalah tanda bahwa banyak masyarakat yang merasa tidak terwakili, terpinggirkan, dan terabaikan oleh kebijakan negara. 
tagar ini bukan hanya sebuah tren yang timbul tanpa alasan. 
di balik munculnya gerakan ini, ada banyak faktor sosial, politik, dan ekonomi yang berperan.
krisis yang berkepanjangan akibat pandemi covid-19, misalnya, meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. 
baca juga:debat pertama wali kota palembang, direktur mahapatih sentil media sosialisasi kpu ‘tak merakyat’
baca juga:mayor teddy dilantik jadi sekretaris kabinet: lagu favoritnya pun jadi perbincangan hangat di media sosial!
bukan hanya terkait kesehatan, pandemi juga memukul telak perekonomian indonesia. 
masyarakat yang sebelumnya telah hidup dalam keterbatasan semakin terpuruk. 
banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil yang gulung tikar, serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat membuat beban hidup semakin berat.
pada saat yang sama puncak dari kemarahan dan penggunaan tagar ini ada pada kejadian dpr yang dinilai melakukan tindakan inkonstitusional dengan mengabaikan putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. 
baca juga:mahasiswa universitas andalas beber fakta mengejutkan media sosial pengaruhi persepsi publik di pilkada 2024
baca juga:wajib diperhatikan! mahasiswa universitas andalas bagikan tips bijak terima informasi politik di media sosial
badan legislasi (baleg) dpr ri dalam revisi uu pilkada dinilai merancang langkah yang menentang dua putusan mk sebelumnya.
pertama, baleg ingin mengembalikan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 20 persen kursi dprd atau 25 persen perolehan suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya, meskipun mk telah secara tegas memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan uud 1945. 
kedua, mereka ingin mengembalikan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, padahal mk sebelumnya telah menegaskan bahwa perhitungan usia harus dilakukan pada saat penetapan pasangan calon oleh kpu.
ketidakadilan sosial yang selama ini sudah mengakar semakin mencolok. 
baca juga:indikasi black campaign bermunculan di media sosial, fitrianti tegaskan tetap fokus bekerja dan ikhlas
baca juga:exsaid dan bokem kata yang lagi ramai di media sosial, apa sih artinya?
ketika krisis terjadi, masyarakat kelas bawah yang paling merasakan dampaknya, sementara sebagian elite tampak mampu bertahan dan bahkan diuntungkan dalam situasi ini. 
ketimpangan yang begitu nyata ini menimbulkan rasa frustrasi, marah, dan kecewa. 
banyak yang merasa bahwa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak memihak kepada mereka yang paling rentan. 
di sinilah tagar #indonesiadarurat mengambil peran sebagai alat ekspresi kolektif untuk menyuarakan kekecewaan ini kasus.
baca juga:presiden sebut media arus utama semakin terdesak oleh media sosial
baca juga:viral peringatan darurat garuda biru banjiri media sosial, maksudnya apa?
selain masalah ekonomi, tagar ini juga menggugah isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian penting bagi banyak pihak. 
indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam juga tengah menghadapi krisis lingkungan yang serius. 
deforestasi, pencemaran, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta kebakaran hutan yang rutin terjadi telah memicu keprihatinan yang mendalam di kalangan masyarakat. 
masyarakat mulai menyadari bahwa perusakan lingkungan yang terjadi selama ini bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga membahayakan kehidupan mereka. 
baca juga:pagelaran dulmuluk bisa jadi media sosialisasi, kok bisa? ini penjelasan seniman palembang
baca juga:penting dibaca! 8 mahasiswi universitas andalas ungkap arti penting kesantunan berbahasa di media sosial
tagar #indonesiadarurat sering digunakan dalam konteks protes terhadap kebijakan yang dianggap merusak lingkungan atau tidak cukup tegas dalam menanggulangi masalah ini. 
namun, bukan hanya isu ekonomi dan lingkungan yang mendorong lahirnya tagar ini. 
penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurangnya rasa keadilan juga menjadi pemicu munculnya gerakan digital ini. 
masyarakat mulai merasa bahwa sistem hukum tidak bekerja secara adil, terutama ketika menyangkut mereka yang berkuasa. 
baca juga:ga neko-neko! mahasiswa unand beber media sosial efektif meningkatkan kesadaran hukum warga +62
baca juga:semakin mengkhawatirkan! mahasiswa unand beber fakta banyak remaja gunakan bahasa sarkasme di media sosial 
kasus-kasus besar yang terkait dengan korupsi sering kali diselesaikan dengan hukuman yang dinilai ringan, sementara pelanggaran kecil yang dilakukan oleh masyarakat biasa justru diproses dengan cepat dan keras. 
hal ini menciptakan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. 
kekecewaan terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu aspek penting dari kritik yang terkandung dalam tagar #indonesiadarurat.
media sosial, sebagai platform utama di mana tagar ini berkembang, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. 
baca juga:mahasiswa unand ungkap fakta screen time konsumsi media sosial secara bijak bagi generasi digital natives
baca juga:maraknya perilaku seksual menyimpang di kalangan gen z karena algoritma media sosial, tanggung jawab siapa? 
media sosial telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keluh kesah, kritik, bahkan memberikan saran terhadap kebijakan pemerintah. 
di sinilah publik merasa memiliki kontrol lebih besar dibandingkan dengan saluran formal lainnya. 
melalui media sosial, mereka bisa berbicara langsung kepada dunia tanpa harus melalui filter institusi atau media arus utama. 
fenomena ini tidak hanya terjadi di indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia di mana media sosial telah menjadi instrumen penting dalam gerakan protes dan perubahan sosial.
baca juga:masyarakat palembang wajib bijak menggunakan media sosial, ini kata kapolrestabes palembang
baca juga:peranan media sosial sangat vital bagi polri, berikut penjelasan korsahli kapolri di polda sumsel
munculnya tagar #indonesiadarurat tentu memberikan tekanan tersendiri bagi pemerintah. 
ketika keresahan publik dipublikasikan secara masif di media sosial, pemerintah tidak dapat mengabaikan suara tersebut. 
bagaimanapun, tagar ini mencerminkan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari. 
oleh karena itu, respons yang tepat dan efektif sangat diperlukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang diungkapkan oleh publik. 
baca juga:listrik padam! warga 'meluap' di media sosial pln palembang akibat blackout
baca juga:aroma eksklusif, harga terjangkau: 7 parfum lokal terbaik viral di media sosial dengan wangi tahan lama
pemerintah harus lebih proaktif dalam mendengarkan kritik dan keluhan, serta menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada. 
selain itu, transparansi juga menjadi kunci penting dalam mengatasi keresahan masyarakat. 
dalam era digital seperti sekarang ini, publik menuntut keterbukaan lebih besar dalam hal pengambilan kebijakan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah. 
masyarakat ingin melihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan integritas dan demi kepentingan bersama. 
baca juga:media sosial sebagai media marketing musik
baca juga:upaya gen-z melestarikan budaya melalui media sosial
dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat membantu meredakan ketidakpuasan publik dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah terkikis.
di sisi lain, tagar #indonesiadarurat juga bisa dilihat sebagai peluang. 
meskipun terlihat negatif karena berisi kritik dan protes, gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat indonesia masih memiliki semangat untuk memperjuangkan perubahan. 
partisipasi aktif warga negara melalui media sosial menunjukkan bahwa demokrasi di indonesia masih hidup dan berfungsi. 
baca juga:euforia pilkada 2024 mulai terasa, 'perang' jargon bacalon bupati pali ramai di media sosial 
baca juga:merombak kembali dampak jual beli politik di media sosial terhadap generasi z pada pilpres 2024
dengan memanfaatkan momentum ini, pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk membahas isu-isu krusial yang diangkat dan mencari solusi yang lebih baik.
pada akhirnya, tagar #indonesiadarurat bukan sekadar keluhan, tetapi juga seruan untuk refleksi dan pembenahan. 
jika suara-suara ini diabaikan, potensi konflik sosial akan semakin membesar. 
namun, jika pemerintah mampu meresponsnya dengan bijaksana, ini bisa menjadi titik awal reformasi yang lebih baik. 
baca juga:media sosial sebagai wadah promosi tempat wisata 
baca juga:pentingnya media sosial bagi humas di masa krisis
melalui dialog yang terbuka, transparansi, dan solusi konkret, kita dapat mengubah tagar ini dari tanda bahaya menjadi peluang untuk kemajuan bersama.