Waduh! Bagaimana Ceritanya Kenaikan PPN 12 Persen Kok Bawa-bawa Janda dan Duda? Ini Penjelasan Sebenarnya

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Selasa , 31 Dec 2024 - 19:03

Kenaikan tarif PPN 12 persen bawa-bawa janda dan duda. Bagaimana ceritanya?-taxconsultant-

Akan tetapi, yang ada justru ada pernyataan soal pajak untuk duda dan janda, berita tersebut berisi soal Menkeu Sri Mulyani yang meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets.

Foto ini juga digunakan oleh artikel industrycoid, terkait strategi penanganan Covid-19.

Lalu, ssetelah ditelusuri dokumen UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Alhasil,tidak ditemukan pasal yang menyebut janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari lama status pernikahannya tersebut.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) RI juga telah memberikan klarifikasi terkait narasi ini di unggahan akun resmi Instagram lembaga tersebut bertanggal 29 Desember 2024. Pada klarifikasi ini, Ditjen Pajak menyebut informasi ini sebagai hoaks.

"Tidak ada pemajakan khusus untuk janda/duda. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan status janda/duda dipersamakan dgn WP OP tidak kawin," bunyi klarifikasinya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP OP tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sesuai banyaknya tanggungan, maksimal 3 orang, seperti yang tercantum di Pasal 10 ayat (5) huruf b РМK-252/PMK.03/2008.  

"Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai WP, baik subjektif maupun objektif, janda/duda tersebut tidak wajib mendaftarkan NPWP dan tidak dipotong pajak penghasilan," pungkasnya.

Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan video Sri Mulyani dengan narasi janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari masa lama statusnya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Direktorat Jenderal Pajak RI juga sudah memberikan klarifikasi terkait narasi ini, menyebut klaim tersebut sebagai hoaks. Ditjen Pajak telah menegaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk janda dan duda.

waduh! bagaimana ceritanya kenaikan ppn 12 persen kok bawa-bawa janda dan duda? ini penjelasan sebenarnya                            palembang, koranpalres.com - ramai diberitakan pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) menjadi sebesar 12 persen yang berlaku per 1 januari 2025. tetapi kok ada cerita dan bawa-bawa duda dan janda sih? begini ceritanya:
diketahui pemerintah menegaskan, kenaikan ppn ini sudah sesuai undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
sebelum pemberlakuan ppn 12 persen diberlakukan, di media sosial, muncul narasi yang menyebut sri mulyani akan memberlakukan pajak sebesar 16 persen bagi janda atau duda.
konon, itu berasal dari salah satu unggahan dengan narasi dari akun tiktok @my_black.007 (arsip) pada kamis (19/12/2024), yang menunjukkan sri mulyani menerapkan tarif pajak 16 persen untuk duda atau janda.
baca juga:kebijakan kenaikan ppn 12 persen tuai banyak kritikan, begini reaksi prabowo
baca juga:mudah saja bagi prabowo batalkan ppn 12 persen, begini tutorialnya
“mulai 1 januari 2025 yang statusnya janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dari masa lama status menjanda atau mendudanya,” narasi dari video tersebut.
melalui  narasi yang serupa, juga ada unggahan, dari akun tiktok @erik.coll3, @kimhany12, @jenniferdu, dan @firmansyah12852.
selama unggahanitu beredar sepanjang kamis (19/12/2024) hingga kamis (26/12/2024), atau selama satu minggu tersebar di tiktok, unggahan dari akun @my_black007 telah memperoleh lebih 71 ribu tanda suka, 24 ribu komentar, dan sudah dibagikan oleh 65 ribu orang.
lantas, bagaimana kebenarannya? 
baca juga:apakah tarif tol bakal naik efek pemerintah terapkan ppn 12 persen mulai januari 2025? ini kata menteri pu 
baca juga:catat! ini daftar barang dan jasa yang kena ppn 12 persen mulai 1 januari 2025
penelusuran fakta
seperti dilansir dari tirto.id yang melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dari potongan gambar dari foto di akun @my_black.007. hasilnya ternyata banyak situs yang menggunakan foto tersebut, termasuk situs feb ui yang menggunakan gambar serupa dengan unggahan tiktok.
akan tetapi, yang ada justru ada pernyataan soal pajak untuk duda dan janda, berita tersebut berisi soal menkeu sri mulyani yang meraih penghargaan sebagai finance minister of the year for east asia pacific tahun 2020 dari majalah global markets.
foto ini juga digunakan oleh artikel industrycoid, terkait strategi penanganan covid-19.
lalu, ssetelah ditelusuri dokumen uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. alhasil,tidak ditemukan pasal yang menyebut janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari lama status pernikahannya tersebut.
baca juga:bayar pakai qris bakal kena ppn 12 persen mulai januari 2025, begini hitungannya
baca juga:benarkah tabungan masyarakat di bawah rp100 juta bakal tergerus jika ppn naik jadi 12 persen?
selain itu, direktorat jenderal pajak (ditjen pajak) ri juga telah memberikan klarifikasi terkait narasi ini di unggahan akun resmi instagram lembaga tersebut bertanggal 29 desember 2024. pada klarifikasi ini, ditjen pajak menyebut informasi ini sebagai hoaks.
"tidak ada pemajakan khusus untuk janda/duda. wajib pajak orang pribadi (wp op) dengan status janda/duda dipersamakan dgn wp op tidak kawin," bunyi klarifikasinya.
besarnya penghasilan tidak kena pajak (ptkp) bagi wp op tidak kawin, sebesar ptkp untuk dirinya sendiri ditambah ptkp untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, sesuai banyaknya tanggungan, maksimal 3 orang, seperti yang tercantum di pasal 10 ayat (5) huruf b РМk-252/pmk.03/2008.  
"namun, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai wp, baik subjektif maupun objektif, janda/duda tersebut tidak wajib mendaftarkan npwp dan tidak dipotong pajak penghasilan," pungkasnya.
baca juga:kajari oku timur terima penghargaan dari kppn baturaja, dalam hal apa?
baca juga:pegawai kppn baturaja blak-blakan bongkar 4 tantangan dalam pelaksanaan digipay pada satuan kerja 
kesimpulan
jadi dapat disimpulkan video sri mulyani dengan narasi janda atau duda akan dikenakan pajak 16 persen dihitung dari masa lama statusnya bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).
direktorat jenderal pajak ri juga sudah memberikan klarifikasi terkait narasi ini, menyebut klaim tersebut sebagai hoaks. ditjen pajak telah menegaskan bahwa tidak ada pajak khusus untuk janda dan duda.