PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Kesultanan Palembang Darussalam menggandeng Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam untuk membenahi layanan publik di Kota Palembang.

Gebrakan besar inisiasi Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo Raden Muhammad (RM) Fauwaz Diradja itu dimulai dari pelaksanaan Diskusi Publik.

Diskusi Publik dengan tema “Penanggulangan Pungli di Sektor Layanan Publik Kota Palembang” berlangsung di ruang Parameswara Pemkot Palembang, Senin 3 Februari 2025.

Sebagai pembicara, Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Andry Wibowo dalam paparannya menekankan pentingnya kepala daerah menghapus pungutan liar (pungli) di daerahnya.

“Kalau kita lihat dari role model yang dibangun bapak Ignasius Jonan di KAI tentunya nanti memodernisasi pelayanan publik,” tuturnya.

Makna modernisasi itu sendiri menurut Andry, pemikiran yang berbasis kepada sesuatu hal yang positif dan masuk logika serta kuat di masyarakat kuat didua sisi yaitu sisi spiritual dan sisi kebudayaan.

“Tinggal tugas kami di birokrat yang berbasis kepada ilmu pengetahuan itu bergandengan tangan untuk kemudian membangun pelayanan publik yang modern,” imbuh Andry.

“Modern bukan hanya pasang CCTV, komputerisasi tapi juga mainset aktor di belakang komputer itu juga modern, bahwa ini tuntutan zaman,” tambahnya. 

Dia melihat Palembang hanya sekadar bersaing dengan kota lainnya tetapi sebagai bangunan kolektif bangsa juga bersaing dengan bangsa-bangsa maju.

“Persaingan kita disitu bukan sekadar misalnya olahraga tapi birokrasi kita tertantang untuk mampu bersaing dengan birokrat-birokrat yang hebat di dunia,” cetus dia.

Dan masyarat lanjut Andry harus mendukung  harapan besar Presiden Prabowo yaitu cegah kebocoran, layani rakyat dengan baik, kewenangan.

“Kedudukan dan posisi kita pada posisi pemerintahan di manapun sektornya, kita persembahkan darma bakti semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat dan Negara dan harus di jadikan mainset,” tegas Andry.

Lebih lanjut dia menambahkan, penanggulangan pungli bisa dimulai dari kepala daerah terpilih yang akan dilantik nantinya. 

“Kalau kita kolektif para pemimpin, dari bupati, walikota, gubernur sampai pemerintah pusat, kita punya harapan bagus menuju Indonesia Emas,” tukasnya.