Sidang Pembacaan Pledoi Terhadap 2 Perkara Korupsi di Kabupaten Lahat, Bagaimana Hasilnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 17 Mar 2025 - 18:14

Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tim Penuntut Umum Kejari Lahat melaksanakan sidang lanjutan 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi.--Humas Kejati Sumsel

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lahat melaksanakan sidang lanjutan 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi, Senin 17 Maret 2025.

"Sidang pertama yaitu sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap 3 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari para terdakwa," ujar Kasi Intel Kejari Lahat, Zit Muttaqin, S.H., M.H.

Sebelumnya dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut agar terdakwa YR (mantan Inspektur Kabupaten Lahat) dan terdakwa YN (Kabag Perencanaan pada Inspektorat Lahat) masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa.

Dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan, dan denda sebesar Rp50.000.000, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selain itu Penuntut Umum juga menuntut uang pengganti sebesar Rp833.256.364,00 yang telah diserahkan oleh kedua terdakwa disita dan dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.

"Penuntut Umum berpendapat itikad baik kedua terdakwa yang telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara secara tanggung renteng menjadi salah satu hal yang meringankan dalam tuntutan," katanya.

Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 mendatang dengan agenda Pembacaan Replik (tanggapan) atas pembelaan (pledoi) yang diajukan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Selanjutnya sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Tambang dan Izin Pertambangan Batubara PT. Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau kerugian perekonomian negara pada tahun 2010-2014 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan agenda Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) serta permohonan dari para terdakwa. Sebelumnya dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut agar terdakwa M (mantan Kadistamben Kabupaten Lahat).

Dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000 subsider 6 bulan kurungan.

sidang pembacaan pledoi terhadap 2 perkara korupsi di kabupaten lahat, bagaimana hasilnya                            palembang, koranpalpres.com - bertempat di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri palembang kelas ia khusus, tim penuntut umum kejaksaan negeri lahat melaksanakan sidang lanjutan 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi, senin 17 maret 2025. 
"sidang pertama yaitu sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap 3 kegiatan pada inspektorat kabupaten lahat tahun anggaran 2020 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari para terdakwa," ujar kasi intel kejari lahat, zit muttaqin, s.h., m.h. 
sebelumnya dalam perkara ini penuntut umum menuntut agar terdakwa yr (mantan inspektur kabupaten lahat) dan terdakwa yn (kabag perencanaan pada inspektorat lahat) masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa.
dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan, dan denda sebesar rp50.000.000, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 
baca juga:rakor wilayah hukum kejati sumsel dipimpin langsung kajati, apakah hasilnya
baca juga:kajati sumsel pimpin pelantikan pejabat baru kejati, siapa dia?
selain itu penuntut umum juga menuntut uang pengganti sebesar rp833.256.364,00 yang telah diserahkan oleh kedua terdakwa disita dan dirampas untuk negara dan dipergunakan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. 
"penuntut umum berpendapat itikad baik kedua terdakwa yang telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara secara tanggung renteng menjadi salah satu hal yang meringankan dalam tuntutan," katanya.
sidang akan kembali dilanjutkan pada hari selasa tanggal 25 maret 2025 mendatang dengan agenda pembacaan replik (tanggapan) atas pembelaan (pledoi) yang diajukan para terdakwa dan penasihat hukumnya.
selanjutnya sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tambang dan izin pertambangan batubara pt. andalas bara sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian negara atau kerugian perekonomian negara pada tahun 2010-2014 di wilayah provinsi sumatera selatan.
baca juga:rugikan negara, ini tuntutan pju kejati sumsel terhadap 6 terdakwa kasus korupsi pengelolaan tambang
baca juga:pejabat kejati sumsel ini ikuti dampingi sosialisasi pelaporan mbg, siapa?
dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) serta permohonan dari para terdakwa. sebelumnya dalam perkara ini penuntut umum menuntut agar terdakwa m (mantan kadistamben kabupaten lahat).
dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar rp200.000.000 subsider 6 bulan kurungan.
terdakwa sa (mantan kasi di distamben kabupaten lahat) dan terdakwa ld (mantan kasi di distamben kabupaten lahat) masing-masing dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar rp200.000.000, subsider 6 bulan kurungan. 
selain itu ketiga terdakwa lain yakni terdakwa es, g, dan b yang merupakan petinggi pt. andalas bara sejahtera dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun dan denda rp. 1.000.000.000 subsider 6 bulan kurungan. 
baca juga:kejati sumsel tetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi sektor sdm khusus perkebunan sawit, ini keterangannya
baca juga:kejati sumsel resmikan fasilitas baru untuk masyarakat di musi banyuasin
kemudian ketiga terdakwa ini juga dituntut membayar uang pengganti sebesar lebih dari rp164.000.000.000 secara tanggung renteng dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan.
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut. 
"sidang akan kembali dilanjutkan pada hari kamis 20 maret 2025 mendatang dengan agenda pembacaan replik (tanggapan) atas pembelaan (pledoi) yang diajukan para terdakwa dan penasihat hukumnya," tandasnya.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com"