Google Advertisement Below

Wakajati Sumsel Ikuti Seminal Nasional, Secara Apa?

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Senin , 16 Jun 2025 - 16:23

Wakajati Sumsel Pipuk Firman Priyadi, S.H., M.H mengikuti secara daring kegiatan Seminar Nasional, Senin 16 Juni 2025 yang diadakan oleh Unsoed, dengan tema "RUU KUHAP: Solusi atau Masalah Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”.--Humas Kejati Sumsel

Salah satu tugas kejaksaan adalah untuk melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis yang selanjutnya diberi nama Tim PPS (Pengamanan Pembangunan Strategis) merupakan tugas dan wewenang bidang Intelijen yang telah diatur dalam Pasal 30B Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021.

Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis yang dilakukan oleh Intelijen pada Kejaksaan terutama dalam kegiatan belanja modal jalan atau pembangunan jalan yang menggunakan dana negara melalui APBN maupun APBD.

Dengan jumlah yang tidak sedikit berpotensi akan adanya permasalahan hukum terutama dalam hal korupsi.

"Untuk itu peran bidang Intelijen pada Kejaksaan sangat penting guna penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini," ujar Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H.

Hal ini dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman, hambatan, gangguan yang mungkin akan timbul.

Serta mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis terutama kegiatan belanja modal jalan dengan dilandasakan oleh peraturan tersebut sehingga mempunyai dasar dan kepastian hukum.

"Acara ini merupakan bagian dari upaya pengawalan terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek strategis daerah (PSD) guna memastikan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," katanya.***

wakajati sumsel ikuti seminal nasional, secara apa?                            palembang, koranpalpres.com - wakil kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan (wakajati sumsel) pipuk firman priyadi, s.h., m.h mengikuti secara daring kegiatan seminar nasional, senin 16 juni 2025.
yang diadakan oleh universitas jenderal soedirman (unsoed), dengan tema "ruu kuhap: solusi atau masalah dalam penegakan hukum di indonesia”.
turut mendampingi wakajati sumsel diantaranya asisten tindak pidana khusus, bapak umaryadi, s.h., m.h.
kemudian plt. asisten intelijen bapak eko yuristianto, s.h., m.h., kabag tu, koordinator dan beserta para kasi. 
baca juga:gelar senam pagi, ini tujuan kejati sumsel
baca juga:kejati sumsel lakukan pps di dinas perkebunan sumsel, untuk apa
dalam sambutannya sebagai keynote speech, jaksa agung ri st burhanuddin, menegaskan pentingnya pembaruan kuhap untuk menjawab tantangan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi hukum di indonesia. 
"kuhap yang berlaku saat ini, yaitu uu nomor 8 tahun 1981, sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan sosial, kemajuan teknologi, dan semakin kompleksnya modus kejahatan," ujar jaksa agung ri.
oleh karena itu, kata dia, pembaruan kuhap mendesak dilakukan agar sistem peradilan pidana di indonesia makin terpadu, progresif, dan berorientasi pada perlindungan ham.
menurut jaksa agung ri, pembentukan ruu kuhap harus memenuhi prinsip partisipasi bermakna yang meliputi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan.
baca juga:kejati sumsel bagikan daging hewan kurban, berapa jumlahnya?
baca juga:penyidik kejati sumsel lakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, apa kasusnya
sebelumnya, kepala seksi iv bidang intelijen kejaksaan tinggi sumatera selatan (kejati sumsel) abdul halim, s.h., m.h., dan jajaran memimpin rapat terkait permohonan pengamanan pembangunan strategis (pps) pada dinas perkebunan provinsi sumatera selatan tahun 2025.
dengan agenda pemaparan oleh kepala dinas perkebunan provinsi sumatera selatan dan tim yang dilaksanakan di aula kantor kejati sumsel.
salah satu tugas kejaksaan adalah untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis yang selanjutnya diberi nama tim pps (pengamanan pembangunan strategis) merupakan tugas dan wewenang bidang intelijen yang telah diatur dalam pasal 30b undang-undang ri nomor 11 tahun 2021. 
fungsi pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan oleh intelijen pada kejaksaan terutama dalam kegiatan belanja modal jalan atau pembangunan jalan yang menggunakan dana negara melalui apbn maupun apbd.
baca juga:kejati sumsel gelar pra musrenbang di wilayahnya, pejabat tinggi ini memimpinnya, ini wajahnya
baca juga:kembali kejati sumsel gelar jms, ini sekolah yang disasarnya
dengan jumlah yang tidak sedikit berpotensi akan adanya permasalahan hukum terutama dalam hal korupsi.
"untuk itu peran bidang intelijen pada kejaksaan sangat penting guna penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini," ujar kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, s.h., m.h. 
hal ini dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman, hambatan, gangguan yang mungkin akan timbul.
serta mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis terutama kegiatan belanja modal jalan dengan dilandasakan oleh peraturan tersebut sehingga mempunyai dasar dan kepastian hukum.
baca juga:tim tabur kejati sumsel amankan seorang dpo, kasua apakah itu?
baca juga:petinggi kejati sumsel ini hadir dalam sidang paripurna istimewa dprd, ini wajahnya
"acara ini merupakan bagian dari upaya pengawalan terhadap proyek-proyek strategis nasional (psn) maupun proyek strategis daerah (psd) guna memastikan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," katanya.***