Kembangkan Gov-Tech, Menteri Budi Arie: Kominfo Sediakan Master Plan dan Mock-Up

Reporter: Silvi |

Editor: Silvi |

Kamis , 04 Jan 2024 - 19:44

Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan MenPANRB Abdullah Azwar Anas membahas percepatan transformasi digital nasional dan pengembangan GovTech dalam rapat bersama di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024-Kementerian Komunikasi dan Informatika-

MenPANRB Azwar Annas menyatakan peluncuran Portal Nasional GovTech sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak.

“Oleh karena itu dibutuhkan Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” ungkapnya.

Menteri Azwar Anas menrinci sembilan sembilan layanan prioritas dalam portal GovTech itu, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, SIM online, Identitas Digital Dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, SPLP, SSO, Pusat Data Nasional serta Portal Administrasi Pemerintahan.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kesiapan Kementerian BUMN dalam menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kehadiran portal nasional GovTech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap masyarakat secara transparan.

"Tentu ini kehormatan buat kami dari BUMN kita mendapat penugasan ini. Kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal.

Kami akan mendukung penuh di ekosistem Peruri.

Tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem Himbara, Telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi," jelasnya.

Berkaca pada negara lain yang telah menjalankan Pemerintahan Digital, Menteri Erick Thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia.

“Dengan adanya single identity, PDB Estonia mengalami peningkatan.

kembangkan gov-tech, menteri budi arie: kominfo sediakan master plan dan mock-up                            palembang, koranpalpres.com - kementerian komunikasi dan informatika memberikan dukungan penuh dalam percepatan pembangunan portal layanan publik digital nasional government technology (gov-tech). 
dikutip dari laman kominfo.go.id, menkominfo budi arie setiadi menyatakan telah menyediakan master plan dan mock-up untuk portal tersebut.
“sesuai tugas kominfo dalam domain aplikasi, kami telah menyediakan master plan dan mock-up portal layanan publik. 
tinggal nanti kita presentasikan," ujarnya dalam rapat bersama menteri badan usaha milik negara erick thohir dan menteri pemberdayaan apartur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas di kantor kementerian bumn, jakarta pusat, kamis, 4 januari 2024. 
baca juga:presiden jokowi resmikan enam jembatan baru di lintas utara jawa
baca juga:menkominfo ajak kolaborasi wujudkan visi indonesia digital 2045
seiiring implementasi peraturan presiden nomor 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, kementerian kominfo juga telah menyiapkan referensi harga sumberdaya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta tenaga pendukung non-tik.
“sedang diproses legal drafting di biro hukum sekretariat jenderal kementerian kominfo,” ungkap menkominfo.
menurut menteri budi arie, kementerian kominfo juga menyiapkan standar atau prosedur mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) prioritas. 
"kami berharap melakukan percepatan pembangunan aplikasi prioritas dan memastikan kesiapan sdm bumn dalam hal ini peruri (percetakan uang republik indonesia) dan memastikan ketersediaan anggaran pembangunan aplikasi prioritas untuk portal layanan publik yang diamanatkan dalam perpres," jelasnya.
baca juga:buka perdagangan bei tahun 2024, wapres paparkan strategi majukan pasar modal indonesia
baca juga:hingga akhir tahun 2023, kominfo tangani 12.547 isu hoaks
menkominfo menegaskan percepatan transformasi digital harus memenuhi tiga prinsip, yakni inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan. 
"inklusif artinya seluruh warga negara indonesia terlayani. memberdayakan artinya karena kita sadar bahwa ekonomi indonesia akan memiliki daya ungkit yang luar biasa dengan transformasi digital dan harus terus berkelanjutan," tandasnya. 
menpanrb azwar annas menyatakan peluncuran portal nasional govtech sesuai dengan arahan presiden joko widodo membutuhkan kerja kolaborasi semua pihak. 
“oleh karena itu dibutuhkan satuan tugas (satgas) transformasi digital yang bertugas mengorkestrasi ekosistem digital dalam mendukung layanan birokrasi,” ungkapnya. 
baca juga:cek penyaluran bantuan pangan, presiden: jika apbn mencukupi, akan dilanjutkan
baca juga:tak perlu kartu tani buat beli pupuk, cukup pakai ktp saja
menteri azwar anas menrinci sembilan sembilan layanan prioritas dalam portal govtech itu, antara lain layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sim online, identitas digital dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, splp, sso, pusat data nasional serta portal administrasi pemerintahan.
menteri bumn erick thohir menegaskan kesiapan kementerian bumn dalam menjalankan instruksi presiden joko widodo. 
menurutnya, kehadiran portal nasional govtech akan memudahkan palayanan pemerintah terhadap  masyarakat secara transparan. 
"tentu ini kehormatan buat kami dari bumn kita mendapat penugasan ini. kita dorong digitalisasi layanan publik yang hari ini masih tertinggal. 
baca juga:presiden jokowi apresiasi peran petani tingkatkan produksi jagung
baca juga:resmikan tiga jembatan di jawa tengah, jokowi berharap mobilitas makin aman dan cepat
kami akan mendukung penuh di ekosistem peruri. 
tapi saya pastikan juga nanti dari eksosistem himbara, telkom bisa untuk proaktif untuk berkonsolidasi," jelasnya.
berkaca pada negara lain yang telah menjalankan pemerintahan digital, menteri erick thohir menekankan upaya kolaborasi ini akan dapat membawa dampak positif bagi indonesia. 
“dengan adanya single identity, pdb estonia mengalami peningkatan. 
baca juga:serahkan 2.000 sertifikat tanah, presiden jokowi: bukti hak hukum atas tanah
baca juga:kunjungi tpst rdf cilacap, presiden cek proses pengolahan sampah
selanjutnya angka kemiskinan di china mengalami penurunan  dari 6,7 persen menjadi 0,3 persen,” ujarnya.*