Ada Kejari Prabumulih di Desa Talang Batu, Ini Giatnya

Reporter: Kurniawan |

Editor: Kurniawan |

Selasa , 02 Dec 2025 - 12:24

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha negara Erwina Mea Dimatnusa, S.H., M.H., didampingi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara melakukan pendampingan hukum di Desa Talang Batu.--Humas Kejati Sumsel

PRABUMULIH, KORANPALPRES.COM - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha negara Ibu Erwina Mea Dimatnusa, S.H., M.H., didampingi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Vivin Marti Ningsih, S.H., dan Rizky Nuzly Ainun, S.H., M.H., turun lapangan, Senin 1 Desember2025.

Hal ini untuk melihat sejauh mana progres kegiatan Penggarapan Lahan dan Bantuan Bibit serta Pengadaan Ambulan Desa.

"Kegiatan monitoring pelaksanaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan hukum," ujar Kasi Intel Kejari Prabumulih, Ajie Martha, S.H.

Yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menindaklanjuti Surat Permohonan Pendampingan Hukum.

Lanjut dia mengatakan, bahwa dikirimkan oleh Kecamatan Rambang Kapak Tengah Desa Talang Batu.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Erwina Mea Dimatnusa, S.H., M.H., yang didampingi oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Vivin Marti Ningsih, S.H., dan Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H., melaksanakan monitoring tersebut.

Pelaksanaan monitoring dihadiri oleh Kepala Desa Talang Batu Sahril Kanedi, Kepala Seksi Kesejahteraan Endang Tebrani, Maulidin, Siwi Oktariani, dan Sarudin.

"Adapun kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Batu yaitu Penggarapan Lahan dan Bantuan Bibit dan Pengadaan Ambulan Desa," katanya.

Tujuan diadakan monitoring adalah untuk untuk memantau progres pembangunan serta memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Termasuk peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan konstruksi, standar teknis bangunan.

ada kejari prabumulih di desa talang batu, ini giatnya                            prabumulih, koranpalpres.com - kepala seksi perdata dan tata usaha negara ibu erwina mea dimatnusa, s.h., m.h., didampingi oleh tim jaksa pengacara negara vivin marti ningsih, s.h., dan rizky nuzly ainun, s.h., m.h., turun lapangan, senin 1 desember2025. 
hal ini untuk melihat sejauh mana progres kegiatan penggarapan lahan dan bantuan bibit serta pengadaan ambulan desa.
"kegiatan monitoring pelaksanaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan hukum," ujar kasi intel kejari prabumulih, ajie martha, s.h. 
yang diberikan oleh kejaksaan negeri prabumulih melalui seksi perdata dan tata usaha negara dalam menindaklanjuti surat permohonan pendampingan hukum.
baca juga:pejabat kejati sumsel ini menerima kunjungan mahasiswa unsri, siapa dia?
baca juga:begini hasil rapat enty meeting dipimpin asintel kejati sumsel
lanjut dia mengatakan, bahwa dikirimkan oleh kecamatan rambang kapak tengah desa talang batu.
kepala seksi perdata dan tata usaha negara erwina mea dimatnusa,  s.h., m.h., yang didampingi oleh tim jaksa pengacara negara vivin marti ningsih, s.h., dan  rizki nuzly ainun, s.h., m.h., melaksanakan monitoring tersebut.
pelaksanaan monitoring dihadiri oleh kepala desa talang batu sahril kanedi, kepala seksi kesejahteraan endang tebrani, maulidin, siwi oktariani, dan sarudin. 
"adapun kegiatan dana desa dan alokasi dana desa di desa talang batu yaitu penggarapan lahan dan bantuan bibit dan pengadaan ambulan desa," katanya.
baca juga:wah! ada kunjungan kerja dari komisi kejaksaan ri di kejati sumsel, apa tujuannya
baca juga:penyidik kejati sumsel tetapkan 7 tersangka kasus korupsi ini
tujuan diadakan monitoring adalah untuk untuk memantau progres pembangunan serta memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
termasuk peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan konstruksi, standar teknis bangunan.
dan siap dipakai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berada di kecamatan rambang kapak tengah  desa talang batu.
sebelumnya, bertempat di ruang rapat datun kejaksaan negeri prabumulih telah diadakan kegiatan monitoring pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan blud pada puskesmas tanjung rambang melalui jagamaseh (jaksa jaga puskesmas masyarakat sehat), rabu 26 november 2025.
baca juga:berikut ini pembahasan rapat entry meeting yang dipimpin asintel kejati sumsel
baca juga:dugaan korupsi kur bank plat merah ini rugikan negara rp12 miliar, 3 pegawai bank diperiksa kejati sumsel
kegiatan jaksa jaga puskesmas masyarakat sehat (jagamaseh) merupakan salah satu program unggulan," ujar kasi intel kejari prabumulih, ajie martha, s.h.
yang merupakan program unggulan dari bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan negeri prabumulih
hal ini dalam rangka memberikan pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan unit pelaksana teknis dinas (uptd) puskesmas kota prabumulih.
monitoring yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh kejaksaan.
baca juga:ini tujuan kejati sumsel gelar evaluasi aktualisasi latsar cpns golongan iii
baca juga:terkait insiden menimpa wartawan di kejati sumsel, begini kata ketua ijti sumsel
melalui, lanjut dia mengatakan, seksi perdata dan tata usaha negara atas surat permohonan pendampingan hukum.
yang dikirimkan oleh uptd puskesmas tanjung rambang yang dikirimkan oleh uptd puskesmas tanjung rambang dengan nomor : 800.1/486/pkm-tr/iv/2025 tanggal 21 april 2025. 
kepala seksi perdata dan tata usaha negara erwina mea dimatnusa, s.h., m.h., jaksa pengacara negara vivin marti ningsih, s.h., mentari gemilang, s.h., dan rizki nuzly ainun, s.h., m.h.
langsung bertindak monitoring pendampingan hukum terkait pengelolaan keuangan blud pada puskesmas tanjung rambang. 
baca juga:kejati sumsel terima kunjungan kerja kabag sunproglapnil, berikut tujuannya
baca juga:penyerahan tersangka dan barang bukti di kejati sumsel, berikut kasusnya
kegiatan monitoring langsung dihadiri oleh irma suryana, skm.,msi., selaku kepala uptd puskesmas tanjung rambang, arie robuana, am.kep., selaku kepala sub-bagian tata usaha.
"tujuan diadakan monitoring adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan blud pada tanjung rambang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya. 
dan tidak terjadi penyimpangan anggaran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tim jpn pada saat pemaparan pendampingan hukum.***