MSI Sumsel Tolak Pembangunan Gedung RS AK Gani di area BKB, Peneliti Sejarah HG Sutan Adil ‘Senggol’ TACB

Reporter: M Iqbal |

Editor: M Iqbal |

Jumat , 05 Dec 2025 - 15:56

MSI Sumsel Tolak Pembangunan Gedung RS AK Gani di area BKB, Peneliti Sejarah HG Sutan Adil ‘Senggol’ TACB.--kolase

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Rencana pembangunan gedung 7 lantai Rumah Sakit (RS) dr AK Gani di dalam area Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang terus mengundang perhatian dan kritik publik.

Menyusul seruan penolakan dan keberatan atas rencana yang dinilai mengancam keaslian dan nilai historis area cagar budaya BKB dari berbagai lapisan masyarakat.

Giliran Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumatera Selatan (Sumsel) ikut memberikan tanggapan resmi.

Kepada awak media, Ketua MSI Sumsel Dr Syafruddin Yusuf dengan tegas dan lantang menyampaikan penolakan atas rencana pembangunan tersebut.

Menurut dia, BKB Palembang adalah area cagar budaya, sehingga tidak boleh dibangun apapun di atasnya dan harus dilindungi.

Dia menambahkan, persoalan utama yang harus diperjelas adalah siapa sebenarnya pemegang kewenangan atas area BKB tersebut.

Menurut dia, ada kemungkinan area BKB berada di bawah kendali militer, sehingga pembangunan dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.

“Yang harus dicari tahu adalah siapa penguasa benteng itu, apakah pemerintah daerah atau Kodam? dan kemungkinan besar Kodam,” duganya.

Kendati demikian kata Syafruddin, dari perspektif cagar budaya, apa pun alasannya, pembangunan di area BKB tetap tidak dibenarkan.

Dia menegaskan, jika RS dr AK Gani membutuhkan gedung baru, pembangunan harus dilakukan di lokasi lain.

msi sumsel tolak pembangunan gedung rs ak gani di area bkb, peneliti sejarah hg sutan adil ‘senggol’ tacb                            palembang, koranpalpres.com - rencana pembangunan gedung 7 lantai rumah sakit (rs) dr ak gani di dalam area benteng kuto besak (bkb) palembang terus mengundang perhatian dan kritik publik. 
menyusul seruan penolakan dan keberatan atas rencana yang dinilai mengancam keaslian dan nilai historis area cagar budaya bkb dari berbagai lapisan masyarakat.
giliran masyarakat sejarawan indonesia (msi) sumatera selatan (sumsel) ikut memberikan tanggapan resmi.
kepada awak media, ketua msi sumsel dr syafruddin yusuf dengan tegas dan lantang menyampaikan penolakan atas rencana pembangunan tersebut.
baca juga:peneliti sejarah hg sutan adil ungkap fakta 10 november 1659, api pertama perjuangan dari palembang darussalam
baca juga:benarkah majapahit menaklukkan palembang? ini kata peneliti sejarah dari sutan adil institute
menurut dia, bkb palembang adalah area cagar budaya, sehingga tidak boleh dibangun apapun di atasnya dan harus dilindungi.
dia menambahkan, persoalan utama yang harus diperjelas adalah siapa sebenarnya pemegang kewenangan atas area bkb tersebut. 
menurut dia, ada kemungkinan area bkb berada di bawah kendali militer, sehingga pembangunan dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya.
“yang harus dicari tahu adalah siapa penguasa benteng itu, apakah pemerintah daerah atau kodam? dan kemungkinan besar kodam,” duganya. 
baca juga:ga salah lagi! peneliti sejarah temukan fakta makam keramat di pulau kemaro adalah makamnya kapiten bong su
baca juga:peneliti sejarah hg sutan adil ungkap misteri makam kapiten bong su di pulau kemaro, ternyata…
kendati demikian kata syafruddin, dari perspektif cagar budaya, apa pun alasannya, pembangunan di area bkb tetap tidak dibenarkan.
dia menegaskan, jika rs dr ak gani membutuhkan gedung baru, pembangunan harus dilakukan di lokasi lain.
“silakan bangun gedung rumah sakit, tapi jangan di dalam bkb, karena itu jelas melanggar ketentuan pelestarian cagar budaya,” singgungnya.
lebih lanjut dia menuturkan bahwa revitalisasi bkb membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena volume pembiayaan yang lumayan besar.
baca juga:menolak lupa! jejak kapiten bong su di pulau kemaro palembang, ini kata peneliti sejarah hg sutan adil
baca juga:tolak pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani, 4 bangso zuriat palembang ancam gelar aksi besar-besaran
sehingga tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah daerah saja.
“revitalisasi bkb harus menjadi program nasional, pemerintah pusat perlu turun tangan sebab daerah memiliki keterbatasan anggaran,” ulasnya.
alih-alih syafruddin menilai dalih pembangunan demi kepentingan masyarakat dan pasien tetap tidak dapat digunakan sebagai pembenaran.
menurut dia, alasan tersebut klise karena kalau dikaitkan dengan aturan cagar budaya, tetap tidak bisa dibenarkan. 
baca juga:minta stop pembangunan gedung rs dr ak gani di area bkb, smb iv fauwaz diradja surati presiden prabowo
baca juga:pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani, sultan palembang tegas menolak, ketua tacb palembang minta dikaji 
“bkb adalah warisan sejarah yang harus dijaga,” tukasnya.
terpisah, hg sutan adil selaku pemerhati dan peneliti sejarah dari sutan adil institute ikut bersuara dan menyindir tim ahli cagar budaya (tacb).
menurut sutan, sebagai sebuah lembaga resmi tentang perlindungan cagar budaya, tacb harusnya benar-benar on the front atau berdiri di depan.
“sejatinya tacb dapat membuat terobosan dalam menjaga pelestarian cagar budaya, terutama keraton kuto besak atau bkb,” tutur sutan. 
baca juga:3 sejarawan sumsel kecam pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani, ingatkan kesepakatan 6 desember 2022
baca juga:budayawan protes rencana pembangunan rs dr ak gani setinggi 7 lantai, respon gubernur herman deru luar biasa
ia menambahkan, harusnya tacb berperan aktif dalam kasus pembangunan 7 lantai rs dr ak gani ini, bukan pasif dan hanya sekadar menunggu.
tacb harusnya buat kajian-kajian ilmiah dan menjaga agar tidak ada pelanggaran terhadap cagar budaya keraton bkb ini.
sebagai usulan konkretnya, sutan menyampaikan 5 hal yang harus tacb lakukan dengan segera antara lai:
1. evaluasi dampak: pastikan proyek 7 lantai di bkb tidak merusak nilai sejarah/arstitektur cagar budaya, bila perlu hentikan proyek pembangunan ini
baca juga:peletakan batu pertama pembangunan gedung 7 lantai rs dr ak gani palembang, kasad tegaskan hal ini
baca juga:10 fakta menarik tentang benteng kuto besak palembang, nomor 4 membuatnya mampu bertahan ratusan tahun
2. konsultasi dan koordinasi: tekan kesdam ii sriwijaya dan pemkot palembang buat patuh aturan pelestarian (uu 11/2010 cagar budaya).
3. advokasi pelestarian: dorong alih fungsi jadi heritage tourism, bukan komersialisasi.
4. pengawasan teknis: pastikan renovasi sesuai standar konservasi, sesuai aturan yang berlaku.
5. edukasi publik: libatkan masyarakat palembang, bangun kesadaran "bkb itu warisan kita! bukan warisan kolonial”.
baca juga:meriahnya peringatan hut ke-80 tni di bkb palembang, ada aksi menegangkan tim paramotor lanud smh
baca juga:dukung program mbg, cpi bagikan susu gratis untuk anak-anak di lawang borotan bkb palembang
masih kata sutan, tacb dapat mengajukan rekomendasi resmi ke pemerintah.
bahkan kalau perlu, tacb minta izin proyek pembangunan gedung 7 lantai itu agar ditinjau ulang.
lalu kalau tidak ada respon, opsi terakhir yakni public campaign atau kampanye umum secara luas.
“sultan smb iv dan zuriat sudah mulai bergerak, tacb harus jadi backbone-nya!” pungkas sutan.