Tingkatkan Kualitas Layanan Telekomunikasi, Kominfo Siapkan Insentif dalam Lelang Low Band

Reporter: Silvi |

Editor: Silvi |

Sabtu , 13 Jan 2024 - 12:12

Ngopi Bareng Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2024.-KOMINFO-

PALEMBANG, KORANPALPRES.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor digital.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail menyatakan telah menyiapkan sejumlah alternatif insentif untuk penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator seluler sesuai arahan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Kalau ada insentif, masyarakat bisa menikmati layanan lebih berkualitas, tetapi di sisi lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa berkurang.

Kami harus menghitungnya secara prudent, secara hati-hati," jelasnya dalam Ngopi Bareng Kominfo di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Januari 2024.

Setelah Program Analog Switch Off (ASO) selesai, saat ini spektrum frekuensi radio 700 MHz (low band) sudah bersih dan dapat dilelang untuk pemanfaatan jaringan 5G.

Kementerian Kominfo telah melakukan kajian mengenai mekanisme insentif bagi operator seluler.

Bahkan meminta masukan dari Kementerian Keuangan serta instansi lain.

"Pemerintah telah meminta masukan dari kalangan industri seluler.

Kompetisi harga antar operator seluler yang terjadi selama ini ternyata mengancam keberlanjutan perusahaan seluler," tutur Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital kepada masyarakat.

tingkatkan kualitas layanan telekomunikasi, kominfo siapkan insentif dalam lelang low band                            palembang, koranpalpres.com - kementerian komunikasi dan informatika berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor digital. 
direktur jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika kementerian kominfo ismail menyatakan telah menyiapkan sejumlah alternatif insentif untuk penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator seluler sesuai arahan menkominfo budi arie setiadi.
"kalau ada insentif, masyarakat bisa menikmati layanan lebih berkualitas, tetapi di sisi lain penerimaan negara bukan pajak (pnbp) bisa berkurang. 
kami harus menghitungnya secara prudent, secara hati-hati," jelasnya dalam ngopi bareng kominfo di kantor kementerian kominfo, jakarta pusat, jumat, 12 januari 2024.
baca juga:cegah hoaks pemilu 2024, menkominfo ajak tanamkan nilai luhur bangsa
baca juga:wapres ajak tokoh bangsa merawat keutuhan negara dengan akal sehat dan hati yang bersih
setelah program analog switch off (aso) selesai, saat ini spektrum frekuensi radio 700 mhz (low band) sudah bersih dan dapat dilelang untuk pemanfaatan jaringan 5g.
kementerian kominfo telah melakukan kajian mengenai mekanisme insentif bagi operator seluler. 
bahkan meminta masukan dari kementerian keuangan serta instansi lain.
"pemerintah telah meminta masukan dari kalangan industri seluler. 
baca juga:pemerintah buka seleksi 500 dai untuk wilayah 3t pada ramadan 1445 h, ini 5 kriteria sesuai ketentuan kemenag!
baca juga:presiden jokowi dan presiden vietnam bahas komitmen penguatan kemitraan kedua negara
kompetisi harga antar operator seluler yang terjadi selama ini ternyata mengancam keberlanjutan perusahaan seluler," tutur dirjen sdppi kementerian kominfo.
di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan digital kepada masyarakat. 
salah satu upaya yang dilakukan dengan penambahan base transceiver station (bts) yang membutuhkan alokasi investasi operator seluler.
"perlu penambahan bts supaya tidak ada blank spot. 
baca juga:presiden jokowi kunjungi monumen pahlawan dan mausoleum ho chi minh di hanoi
baca juga:wapres bahas soal palestina bersama wamenlu arab saudi
bukan karena tidak ada bts tetapi yang menggunakan terlalu banyak.
penggunaan saat jam sibuk dengan malam hari beda. 
itu profil traffic yang harus dihitung operator seluler supaya masyarakat dapat menikmati layanan optimal," jelas dirjen ismail.
hingga kini, pemerintah belum memutuskan seperti apa mekanisme insentif yang akan diberikan guna meningkatkan kualitas layanan digital dari operator seluler bagi masyarakat.
baca juga:apresiasi mastel, menteri budi arie: kontribusinya nyata!
baca juga:presiden jokowi dan menteri transportasi filipina bahas peningkatan kerja sama kedua negara
"jika ada insentif maka negara tidak mendapat cash langsung, tetapi ada timbal baliknya pelayanan ke masyarakat lebih baik. 
disisi lain, kita juga perlu pendapatan negara bukan pajak untuk berbagai program subsidi masyarakat, seperti bpjs kesehatan," tutur dirjen sdppi kementerian kominfo.
menurut dirjen ismail,  pnbp yang dikelola ditjen sdppi kementerian kominfo mencapai rp20 triliun per tahun.
"adanya insentif diperkirakan akan mengurangi pnbp tersebut. (karena itu) pemberian insentif melalui lelang harus rasional," tandasnya.
baca juga:mau ambil cuti di luar tanggungan negara? ingat pns harus pahami aplikasi siasn
baca juga:apa kabar rencana fast track 2 embarkasi ini? menag yaqut temui imigrasi arab saudi
sebelumnya, menkominfo budi arie setiadi telah bertemu dengan penyelenggara layanan telekomunikasi atau operator seluler indosat, telkomsel, xl dan smart. 
dalam pertemuan itu, menkominfo membahas alternatif skema pemberian insentif bagi operator seluler guna meningkatkan kecepatan bandwidth untuk kebutuhan implementasi teknologi jaringan telekomunikasi 5g di indonesia.
dapatkan update konten terkini dan terbaru setiap hari di koranpalpres.com. 
ayo gabung di channel whatsapp dengan cara klik link ini "channel wa koranpalpres.com".*
baca juga:serius perangi judi online, menkominfo: perlu kerja bersama
baca juga:pernah bekerja sebelum jadi cpns, pengalaman kerja bisa dipertimbangkan