PALEMBANG, KORANPALPRES.COM – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2024 dinilai banyak pihak masih rentan terjadinya aliran uang haram.
Nah, untuk menghadang serangan aliran uang haram di Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sinergi Bawaslu dan PPATK ini dimaksudkan untuk mengawasi secara ketat sekaligus mengantisipasi aliran uang haram saat Pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada November 2024.
"Saat ini masih dalam proses penggodokan materi kerjasama," sebut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ahmad Naafi dalam kesempatan wawancara Podcast bersama SUMEKS.CO, Selasa 25 Juni 2024.
BACA JUGA:10 Parpol Kabupaten Lahat Sepakat Komisioner KPU dan Bawaslu Minta Diganti, Ada Apa Nih
BACA JUGA:Bawaslu Palembang Awasi Ketat Rekrutmen Pantarlih Agar Tak Berasal Dari Ini
Sinergi ini sendiri dinilai Naafi, bakal memperkuat peran Bawaslu dalam mengawasi dugaan kecurangan dan praktik ilegal terkait aliran uang haram di tiap tahapan Pilkada 2024.
“Untuk wilayah Provinsi Sumsel, ada beberapa bank yang telah diajukan,” ulasnya.
Melalui forum diskusi lewat Podcast SUMEKS.CO ini, Naafi mengajak untuk para awak media massa untuk selalu menyampaikan berita sesuai fakta dan bukan berita hoax.
“Kita Bawaslu Sumsel mengajak seluruh elemen pers untuk bersinergi menjelang pencoblosan, tujuannya agar media dapat membantu Bawaslu dalam menangkal berita hoax dan mengawasi jalannya Pemilu 2024 pada 27 November nanti,” imbuh Naafi.
BACA JUGA:60 Panwascam se-OKU Timur Resmi Dilantik, Ini Pesan Bawaslu untuk Anggota
Dia juga menyinggung mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam masa kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) lalu.
Lebih lanjut Naafi mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan cermat dalam menyaring berita atau informasi yang beredar di berbagai media.
Mengenai pengawasan, dia meminta masyarakat secara aktif mengikuti semua tahapan Pilkada 2024.