BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Hadiri Perayaan HUT ke-50 TVRI Sumsel
Namun pada saat itu, karena tidak adanya saksi di TPS, ia tidak bisa berbuat apapun pada saat suara digembosi.
"Karena ketika itu, saya juga hanya bisa pasrah. Meskipun sudah menyatakan keberatan, tapi hasilnya tetap tidak menolong," tambahnya.
Karena memang di saat itu tidak ada saksi dari saya pada saat perhitungan suara dilakukan. Itu dulu, kalau saat ini jangan coba-coba.
Sebab nantinya ada ribuan saksi yang ditempatkan mulai di TPS hingga KPU. Bukan hanya memperkuat pada saksi-saksi saja di TPS hingga KPU, terang Amin.
BACA JUGA:Inflasi Kota Palembang Menurun dan Dibawah Nasional, Pj Walikota Ratu Dewa Bagikan Strateginya
BACA JUGA:Resmikan Gedung Kantor Baru, PLN Icon Plus Sumbagsel Siap Tingkatkan Layanan Untuk Masyarakat
Terkait merebut suara dan simpatik masyarakat di Kabupaten dan Kota se-Sumsel yang dapat dilakukannya yakni terpusat pada keahlian dan bidangnya sebagai advokat serta hobi suka menolong sesama.
Oleh karena itu, di dalam program yang diusungnya berkaitan dengan penegakan supremasi hukum serta bantuan sosial kemasyarakatan untuk para warga kurang mampu dan pengembangan UMKM serta sektor lainnya.
"Kalau untuk program cukup banyak. Meski begitu, saya tidak muluk-muluk dan umbar janji. Namun hal ini akan saya buktikan saat dipercaya dan dilantik sebagai DPD RI asal Sumsel," jelasnya.
Salah satunya dalam 100 hari kerja pertama, menitikberatkan pada penegakan hukum salah satunya membuat laporan ke KPK RI terkait penyaluran dana aspirasi dari anggota DPD RI.
BACA JUGA:Info Haji : Banyak Peminat, Lebih dari 113 Ribu Jemaah Lunasi Biaya Haji 1445 H/2024 M
BACA JUGA:Empat Hari Tenggelam, Akhirnya Penumpang Speedboat Ditemukan Tim SAR Gabungan
"Pasalnya hingga sekarang ini, tidak ada kejelasan aliran dana aspirasi DPD RI terutama sekali di wilayah Sumsel," terangnya.
Di samping itu, program lainnya berkenaan dengan pembangunan infrastruktur dan jua fasilitas umum bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Mulai dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak bagi warga terutama di pedesaan dan pembangunan, perbaikan jalan dan gedung untuk resepsi pernikahan.
"Semua hal ini saya dapatkan pada waktu melakukan safari politik ke desa-desa. Ada desa yang akses fasilitas kesehatannya itu sangat jauh dari pemukiman," paparnya.