Mendagri Persilakan Para Pj Kepala Daerah Mencalonkan Diri di Pilkada 2024, Asalkan…

Reporter: M Iqbal |

Editor: Abdul Kadir |

Kamis , 28 Mar 2024 - 13:37

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Rakor Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemda bersama Mendagri Tito Karnavian secara virtual.--Humas Pemprov Sumsel for koranpalpres.com

"Makanya perilaku rekan-rekan Pj yg harus sesuaikan dengan tujuan-tujuan itu," paparnya.

Alih-alih, Tito juga mewanti-wanti Pj Kepala Daerah untuk tidak terlibat kasus hukum karena akan berpengaruh pada Mendagri dan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan penuh.

Menurut dia, banyaknya Pj yang mengisi kekosongan di daerah menjadi momentum tersendiri dikarenakan performa mereka dapat dilihat hasil kerjanya secara nyata melalui pembangunan daerah yang dipimpinnya.

"Saat evaluasi akhir masa jabatan terlihat bagus, mana yang ditunjuk dengan hasil Pilkada itu adalah bukti ilmiah dan akan menentukan sistem pemerintahan sebaiknya seperti apa kedepan," ulasnya.

Oleh karena itu, dia meminta para Pj Kepala Daerah sebagai bagian dari eksperimen berdasarkan studi pengalaman untuk bekerja lebih baik dari definitif.

Dengan demikian diharapkannya para Pj dapat menjadi role model bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

"Caranya bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak dan bangun suasana yang sejuk dan disukai publik, disukai para elit, sehingga hal itu mungkin akan mempengaruhi sistem rekrutmen kepala daerah kedepan," tambahnya.

Masih dalam paparannya, Mendagri menjelaskan, ada 2 tujuan diadakan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Pertama, untuk mensinkronisasikan program pemerintah pusat dan daerah karena terjadi ketidaksinkronan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal karena waktu pemilihan pemerintahan memiliki dua skema yang berbeda.

Lantas tujuan kedua, keinginan untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi paralel masa pemerintahan di tingkat pusat (Presiden) dengan Pemerintahan Provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota).

mendagri persilakan para pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada 2024, asalkan…                            palembang, koranpalpres.com – menteri dalam negeri republik indonesia atau mendagri, muhammad tito karnavian mempersilakan para penjabat atau pj kepala daerah untuk mencalonkan diri pada pilkada (pemilihan kepala daerah) 2024.
demikian disampaikan mendagri tito saat memimpin rapat koordinasi (rakor) isu-isu strategis terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah, rabu, 27 maret 2024.
rapat tersebut diselenggarakan oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) secara virtual dihadiri seluruh pj kepala daerah, termasuk pj gubernur sumatera selatan (sumsel).
lebih lanjut mendagri tito mengingatkan seluruh pj kepala daerah untuk tidak melakukan politik praktis. 
baca juga:bahas isu nasional, mendagri tito karnavian ingatkan penjabat kepala daerah untuk ini
baca juga:kinerja pelayanan terbaik, dukcapil palembang diganjar penghargaan dari mendagri tito karnavian
memang menurut tito, tidak ada larangan bagi mereka mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 
namun dengan tegas dia mengingatkan agar mereka tidak memanfaatkan posisi dan jabatan sebagai pj untuk mengambil langkah tersebut.
"ada beberapa yang mau running silakan. untuk menjadi bupati, walikota dan lain-lain itu hak politik tidak ada larangan. tapi jangan memanfaatkan jabatan pj dengan vulgar untuk politik praktis demi mengambil kekuasaan," singgung tito. 
mendagri tito berharap kepada para pj kepala daerah yang mendapatkan penugasan dari pusat untuk melaksanakan tugas dengan baik. 
baca juga:palembang raih penghargaan dukcapil prima dari mendagri tito karnavian untuk kategori ini
baca juga:ratu dewa apresiasi kehadiran ketum tp pkk tri tito karnavian di palembang, launching 3 program ini 
dia juga mewanti-wanti mereka agar tidak dituntut mundur atau bermasalah dengan hukum sekaligus mengecewakan publik.
selanjutnya, mendagri juga mengimbau kepada pj kepala daerah untuk tidak mengurangi ketegasan sebagai pemimpin agar roda pembangunan, pemerintahan serta pelayanan publik dapat berjalan dengan baik sebagai bukti kehadiran negara. 
"makanya perilaku rekan-rekan pj yg harus sesuaikan dengan tujuan-tujuan itu," paparnya. 
alih-alih, tito juga mewanti-wanti pj kepala daerah untuk tidak terlibat kasus hukum karena akan berpengaruh pada mendagri dan presiden joko widodo yang telah memberikan kepercayaan penuh. 
baca juga:pkk sumsel sosialisasi keluarga sadar hukum kepada ribuan pelajar dan mahasiswa, ini komen tri tito karnavian
baca juga:kunker ke sumsel, ini yang dilakukan ketua umum tp pkk tri tito karnavian 
menurut dia, banyaknya pj yang mengisi kekosongan di daerah menjadi momentum tersendiri dikarenakan performa mereka dapat dilihat hasil kerjanya secara nyata melalui pembangunan daerah yang dipimpinnya. 
"saat evaluasi akhir masa jabatan terlihat bagus, mana yang ditunjuk dengan hasil pilkada itu adalah bukti ilmiah dan akan menentukan sistem pemerintahan sebaiknya seperti apa kedepan," ulasnya. 
oleh karena itu, dia meminta para pj kepala daerah sebagai bagian dari eksperimen berdasarkan studi pengalaman untuk bekerja lebih baik dari definitif. 
dengan demikian diharapkannya para pj dapat menjadi role model bagi kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. 
baca juga:dorong pertumbuhan ekonomi, pj gubernur agus fatoni apresiasi iklim investasi di muba
baca juga:berikan apreasiasi inovasinya, pj gubernur sumsel lauching website posko ekonomi pemkot prabumulih
"caranya bisa membangun hubungan baik dengan semua pihak dan bangun suasana yang sejuk dan disukai publik, disukai para elit, sehingga hal itu mungkin akan mempengaruhi sistem rekrutmen kepala daerah kedepan," tambahnya. 
masih dalam paparannya, mendagri menjelaskan, ada 2 tujuan diadakan pemilihan umum dan pilkada serentak tahun 2024.
pertama, untuk mensinkronisasikan program pemerintah pusat dan daerah karena terjadi ketidaksinkronan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal karena waktu pemilihan pemerintahan memiliki dua skema yang berbeda. 
lantas tujuan kedua, keinginan untuk dilaksanakannya pilkada serentak di seluruh indonesia agar terjadi paralel masa pemerintahan di tingkat pusat (presiden) dengan pemerintahan provinsi (gubernur dan dprd provinsi) dan dengan pemerintahan kabupaten/kota (bupati/walikota dan dprd kabupaten/kota).
baca juga:angka stunting di prabumulih dapat dihapuskan tahun ini, pj gubernur agus fatoni: asalkan…
baca juga:launching calendar of event south sumatra 2024, ini harapan pj gubernur agus fatoni
selain itu, mendagri juga mengingatkan para pj kepala daerah untuk rutin melakukan rapat bersama stakeholder terkait maupun forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta asosiasi pedagang dalam rangka pengendalian inflasi. 
terlebih mendagri minta para pj dapat menjaga situasi kondusif dan meningkatkan toleransi selama bulan ramadan dan hari raya idul fitri 1445 h agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman. 
"sedapat mungkin jangan ada gangguan. jika ada gangguan sekecil apapun segera atasi agar tidak sampai membesar," pungkasnya.