Pemkot Pagaralam Peringati Hari Otonomi Daerah

Reporter: Eko Wahyudi |

Editor: Eko Wahyudi |

Kamis , 25 Apr 2024 - 20:11

Pemkot Pagaralam memperingati Hari Otonomi Daerah dalam apel di halaman Kantor Pemkot Pagaralam.-Humas Protokol Pagaralam-

Undang-undang ini kian menguatkan kebijakan sentralistis yang berpusat di Jakarta.

Perubahan konstelasi global pasca perang dingin memengaruhi dinamika politik nasional. Lahir gerakan prodemokrasi dan prodesentralisasi.

Presiden Soeharto akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 1966 sebagai upaya mengurangi derajat sentralisasi pemerintah pusat.

Kepres inilah yang menjadikan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Pada masa BJ. Habibie, lahir Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang ini merupakan komitmen BJ Habibie untuk memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, dan urusan moneter.

Dan UU itu disambut dengan penuh semangat dengan implikasi yang luar biasa.

Sejak itu pembentukan daerah otonomi baru makin masif.

Saat itu sebanyak 7 provinsi, 115 kabupaten dan 26 kota yang terbentuk sebagai daerah otonom baru.

Sampai sekarang, jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia.*

pemkot pagaralam peringati hari otonomi daerah                            pagaralam, koranpalpres.com - pj wali kota pagar alam h. lusapta yudha kurnia bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangka memperingati hari otonomi daerah (otda) ke-28. 
upacara dilaksanakan pemerintah kota (pemkot) pagar alam di halaman kantor wali kota pagar alam, kamis pagi (25/04/2024).
dengan mengusung tema "otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat", hari otda 2024 ini bermakna untuk mencerminkan bagaimana pembangunan di daerah dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang berkelanjutan serta penerapan regulasi ekonomi hijau.
pertumbuhan ekonomi dibangun dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.
baca juga:hadiri rakor program pemberantasan korupsi wilayah ii, pj wako minta peserta menyimak dengan baik
dalam amanat kementerian dalam negeri (kemendagri) yang disampaikan oleh pj wali kota pagar alam, otda tahun 2024 ini bertujuan untuk mempererat komitmen, tanggungjawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah/kota.
agar amanah dalam tugas untuk membangun keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan berkelanjutan pada generasi mendatang.
kemendagri berpesan kepada pemerintah daerah untuk selalu mendorong program pembangunan nasional diantaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan, penekanan inflasi, serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui sistem pemerintah berbasis eletronik.
upacara ini diikuti oleh forkompinda, pj.sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, seluruh ka opd, camat, lurah, serta asn di lingkungan pemkot pagar alam.
baca juga:pj wako pimpin upacara gabungan pertama, apresiasi pns yang tetap memberikan pengabdian terbaik 
peringatan hari otonomi daerah di indonesia dilaksanakan pada tanggal 25 april setiap tahunnya.
di bawah ini diterangkan terkait arti, sejarah, hingga tujuan peringatan hari otonomi daerah 2024 selengkapnya.
otonomi daerah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kebijakan politik pemerintahan di indonesia sebagai wujud dari konsep desentralisasi.
melansir buku pendidikan kewarganegaraan kelas x yang diterbitkan oleh kemendikbud, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom.
baca juga:pj wako ikuti vidcon pengendalian inflasi, inflasi tertinggi pada momen idulfitri 1445 h 
mereka berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia (nkri).
dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi) diterangkan otonomi artinya pemerintahan sendiridan menjadi hak, wewenang, dan kewajiban daerah.
daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem nkri.
baca juga:pj wako berpesan ramadan boleh pergi, semangat beribadah tidak boleh hilang
sejarah otonomi daerah
sebetulnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di indonesia sudah ada sejak masa kolonial belanda. kebijakan itu dikeluarkan tahun 1903 ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan desentralisatie wet oleh menteri koloni i.d.f idenburg.
ketika indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan undang-undang no.1 tahun 1945 yang mengedepankan asas dekonsentrasi dan membentuk komite nasional daerah, karesidenan, kabupaten, dan kota yang berotonomi.
kemudian, pada tahun 1948, peraturan tersebut diganti dan pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 22 tahun 1948.
undang-undang itu  menyebutkan bahwa negara indonesia terdiri dari tiga tingkat daerah yakni provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil.
baca juga:pj wako pimpin upacara gabungan pertama, apresiasi pns yang tetap memberikan pengabdian terbaik 
selepas perhelatan pemilu 1955, lahir undang-undang no 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra dan wilayah ri dibagi menjadi daerah besar dan kecil.
lalu pada masa orde baru, pemerintah kembali mengeluarkan undang-undang baru nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.
undang-undang ini kian menguatkan kebijakan sentralistis yang berpusat di jakarta.
baca juga:buka musrenbang, pj wako harapkan pembangunan bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi
perubahan konstelasi global pasca perang dingin memengaruhi dinamika politik nasional. lahir gerakan prodemokrasi dan prodesentralisasi.
presiden soeharto akhirnya menerbitkan keputusan presiden (keppres) no. 11 tahun 1966 sebagai upaya mengurangi derajat sentralisasi pemerintah pusat.
kepres inilah yang menjadikan tanggal 25 april sebagai hari otonomi daerah.
pada masa bj. habibie, lahir undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
baca juga:pj wako kunjungi posko pengamanan lebaran dan berikan bingkisan ke petugas
undang-undang ini merupakan komitmen bj habibie untuk memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, dan urusan moneter.
dan uu itu disambut dengan penuh semangat dengan implikasi yang luar biasa.
sejak itu pembentukan daerah otonomi baru makin masif.
saat itu sebanyak 7 provinsi, 115 kabupaten dan 26 kota yang terbentuk sebagai daerah otonom baru.
baca juga:matangkan persiapan hut kota juni nanti, pj wako pimpin rapat persiapan
sampai sekarang, jumlah daerah otonom di indonesia sebanyak 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di indonesia.*